Pj Walikota Lubuklinggau Hadiri Musrenbang serta Serahkan LKPD Tahun 2023

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID – Dua agenda diikuti dan dihadiri langsung oleh Pj Walikota Lubuklinggau, H Trisko Defriyansa, Selasa 2 April 2024 di Palembang.

Pertama menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) 2025-2045 di Grand Ballroom Novotel Palembang.

Selanjutnya, Trisko dan jajarannya menyerahkan LKPD (unaudited) Tahun 2023 kepada BPK RI Perwakilan Sumsel. 

Diutip dari laman resmi Diskominfotiksan Kota Lubuklinggau, Rabu 3 April 2024 dalam kesempatan Musrenbang, Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni berharap dengan adanya Musrenbang RPJPD ini, Provinsi Sumsel bisa lebih baik dengan tagline MAPAN (Maju Terdepan dan Berkelanjutan). 

BACA JUGA:Siap-siap, Duit Lebaran dari Pj Walikota Segera Diundi

“Jangan lupakan sejarah dan juga perjalanan beberapa dekade terakhir sebagai bahan untuk dibenahi dan diselesaikan bersama. Masih banyak hal yang perlu diperbuat untuk Sumsel lebih maju lagi di segala sektor,” jelasnya. 

Menurut dia, Sumsel akan terus berinovasi dalam menuju Sumsel MAPAN 2045.  

“Untuk itu semua lini harus bekerjasama karena kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi,” tegasnya.

Selanjutnya Trisko Defriyansa menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD (unaudited) Tahun 2023 kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel, Andri Yogama di Kantor BPK Provinsi Sumsel. 

BACA JUGA:Sidak Pasar, Pj Walikota Lubuklinggau Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga Signifikan

Dalam kesempatan itu Trisko Defriyansa menyampaikan jika penyampaian LKPD (unaudited) ini merupakan wujud komitmen dan kepatuhan Pemkot Lubuklinggau terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

“Harapannya dengan adanya laporan keuangan negara ini dapat dipertanggungjawabkan demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” ungkapnya.

Sementara Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumsel mengharapkan kerja sama Pemkot Lubuklinggau untuk bersama-sama BPK menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat berjalan secara kondusif dan lancar. 

“Selain itu, harapannya bisa mempertahanakan laporan keuangan daerah dengan predikat opini tanpa pengecualian, atau lebih baik lagi,” jelas Andri.