Kisruh Soal Ekskul Pramuka, ini Tanggapan Ketua Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau

Reporter: HIKMAH |

Editor: SULIS |

Jumat , 05 Apr 2024 - 00:02

Ketua Kwarcab Pramuka Kota Lubuklinggau, Drs. H. Rahman Sani, M.Si-Foto : Dokumen -H Rahman Sani

kisruh soal ekskul pramuka, ini tanggapan ketua kwarcab pramuka kota lubuklinggau                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id  - berdasarkan peraturan mendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah mewajibkan sekolah menyelenggarakan minimal satu ekstrakurikuler. 
dimana undang-undang nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan pramuka juga mewajibkan satuan pendidikan untuk memiliki gugus depan.
pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib tetap disediakan oleh satuan pendidikan. 
hal ini sudah dipastikan kementerian pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi (kemendikbudristek).
baca juga:benarkah? ekstrakurikuler pramuka dihapuskan dari kurikulum merdeka,begini penjelasanya
kepala badan standar, kurikulum, dan asesmen pendidikan (bskap), anindito aditomo bahwa setiap sekolah hingga jenjang pendidikan menengah wajib menyediakan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam kurikulum merdeka. 
sejak awal, kemendikbudristek tidak memiliki gagasan untuk meniadakan pramuka. 
adapun permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 justru menguatkan peraturan perundangan dalam menempatkan pentingnya kegiatan ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
hanya saja kegiatan perkemahan yang tadinya diwajibkan untuk diikuti oleh anak sekolah direvisi menjadi tidak wajib yang telah tertera di permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. 
baca juga:berikut manfaat kamu aktif dalam ekskul pramuka
tapi, jika satuan pendidikan masih ingin menyelenggarakan kegiatan perkemahan, maka tetap diperbolehkan. 
 “uu 12/2010 menyatakan bahwa gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolitis. sejalan dengan hal itu, permendikbudristek 12/2024 mengatur bahwa keikutsertaan murid dalam kegiatan ekstrakurikuler, termasuk pramuka, bersifat sukarela,” papar anindito.
sementara, kemendikbudristek akan memastikan dan memperjelas ketentuan teknis mengenai ekstrakurikuler pramuka dalam panduan implementasi kurikulum merdeka yang akan terbit sebelum tahun ajaran baru. 
seperti diketahui, dalam kurikulum 2013 bahwa pendidikan kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler wajib.
baca juga:pramuka sdn 6 lubuklinggau berprestasi
pendidikan kepramukaan memiliki tiga model, yakni blok, aktualisasi, dan reguler. model blok merupakan kegiatan wajib dalam bentuk perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum. 
sedangkan, model aktualisasi merupakan kegiatan wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di dalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal. 
kemudian, model reguler merupakan kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.
anindito menjelaskan, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai gerakan pramuka dalam pembentukan kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. dengan seluruh pertimbangan tersebut, setiap peserta didik berhak ikut serta dalam pendidikan kepramukaan.
baca juga:kwarcab pramuka lubuklinggau apresiasi smpit an-nida’ yang sukses gelar lt 1
“pada intinya setiap sekolah tetap wajib menawarkan pramuka sebagai salah satu ekstrakurikuler. ketentuan ini tidak berubah dari kurikulum sebelumnya,” ujarnya.
namun, peraturan tersebut mendapat penolakan dari ketua kwartir cabang (kwarcab) gerakan pramuka kota lubuklinggau.
ketua kwartir cabang (kwarcab) gerakan pramuka kota lubuklinggau drs. h. rahman sani, m.si kepada koranlinggaupos.id menegaskan pihaknya satu kata dengan kakwarda pramuka sumatera selatan.
“ya, kami tidak setuju dan menolak pencabutan permendikbud no 63 tahun 2014 sebagaimana yang dimaksud pada bab v dalam ketentuan penutup pasal 34 permendikbudristek ri no 12 tahun 2024. dan mendesak agar menteri dikbudristek mencabut permendikbutristek no 12 tahun 2024 dengan tetap memberlakukan permendikbud no 63 tahun 2013,” jelasnya.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 5 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan