DPRD Musi Rawas Akan Bahas 7 Raperda

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Jumat , 05 Apr 2024 - 21:30

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Musi Rawas, H Alamsah A Manan-foto : dokumen pribadi -

dprd musi rawas akan bahas 7 raperda                            musi rawas, koranlinggaupos.id - program legislasi daerah (prolegda) 2024 direncanakan akan dibahas 7 rancangan peraturan daerah (raperda).
dari 7 raperda tersebut semua dari eksektif. 
ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd kabupaten musi rawas, h alamsah a manan mengatakan bahwa pihaknya sudah rapat bersama eksektif. "dari rapat tersebut diketahui bahwa eksekutif akan menyampaikan 7 raperda untuk dibahas tahun 2024," katanya kepada koranlinggaupos.id, jumat 5 april 2024. 
adapun 7 raperda dimaksud 2 diantaranya raperda dari prolegda 2023 yang belum sempat dibahas dprd karena raperda tidak lengkap yakni raperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (lp2b), raperda tentang badan litbang. 
baca juga:pesantren ramadhan 1445 h min 1 musi rawas ditutup dengan pembagian zakat fitrah
kemudian raperda tentang pertanggujawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2023, paperda apbd perubahan 2023, raperda apbd induk 2025 dan raperda rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd). 
"raperda yang akan disampaikan tersebut masih sebatas judul raperda belum ada draf raperda-nya," tambahnya. 
ketika ditanyakan apakah 7 raperda tersebut harus selesai disahkan oleh dprd kabupaten musi rawas periode 2019-2024 mengingat angota dprd yang sekarang ini akan berakhir pada 30 september 2024 ?
tergantung dari eksekutif siap atau tidak draf raperda. kalau sudah ada draf raperda-nya bisa kita bahas beriringan dengan membentuk panitia khusus (pansus) ataupun oleh komisi-komisi dewan," jelasnya. 
baca juga:mengulik sejarah desa mataram kecamatan tugumulyo
 namun demikian alamsyah menegaskan raperda yang mesti dituntaskan oleh anggota dprd periode yang sekarang (2019-2024) ada tiga raperda yakni raperda pertanggungjawaban penggunaan apbd 2023, raperda apbd perubahan 2024 dan raperda apbd 2025. 
mengapa harus disahkan oleh dprd periode sekarang karena masa jabatan dprd periode ini berakhir 30 septeber 2024. setelah dprd baru diambil sumpah jabatan tidak bisa langsung membahas rapera karena sesuai dengan mekanisme harus mengikuti diklat terlebih dahulu yang dilaksanakan oleh mendagri. 
"dan saat baru diambil sumpah jabatan dprd dipimpin ketua sementara. kemudian setelah diklat, baru bisa membantuk alat kelengkapan dewan, mengesahkan tata tertib dprd. artinya angota dprd baru periode 2024-2029 ini prosesnya masih panjang untuk bisa mengesahkan raperda," jelasnya. 
sementara itu, tambah alamsah perda apbd induk 2025 sudah harus disahkan oktober atau november 2024. kalau terlambat mengesahkan raperda apbd induk 2025  dana alokasi umum (dau) kabupaten musi rawas dipotong oleh pemerintah pusat. bukan hanya dau tapi juga dana bagai hasil dipotong. 
baca juga:catat! ini titik rawan kemacetan saat mudik lebaran 2024 di sumsel
"maka dari itu kita harus menuntaskan 3 raperda karena raperda tersebut serangkaian yakni raperda apbd perubahan 2024, raperda pertangjawaban penggunaan apbd 2023 dan raperda apbd induk 2025," papar politisi partai demokrat. 
politisi senior sudah tiga perode majadi anggota dprd kabupaten musi rawas mastikan tahun 2024 dprd kabupaten musi rawas tidak mengusulkan raperda inisiatif pasalnya waktunya sudah tidak memungkinkan. seperti yang sudah dijelaskan bahwa masa jabatan dprd periode ini berakhir 30 septeber 2024. 
anggota dprd peride 2019-2024 diambil sumpah jabatan pada 30 september 2019 maka anggota dprd peridoe 2024-2029 ini juga akan diambil sumpah jabatan oleh ketua pengadilan negeri lubuklinggau pada tanggal 30 september 2024.        
menurut alamsyah, kabag hukum setda kabupaten musi rawas tidak aktif untuk menyapaikan judul raperda ke bapemperda dprd kabupaten musi rawas.
baca juga:memanfaatkan bulan suci ramadhan yang penuh berkah sdn 3 srikaton melakukan kegiatan berbagi
"mereka tidak menyampikan kalau tidak ditanya.  harusnya mereka menyampikan dulu judul raperda secara tertulis. jadi judul raperda itu disampikan dulu secara tertulis oleh bupati melalui kabag hukum. setelah dprd menerima surat tersebut baru kita undang rapat untuk membahas terkait judul raperda yang disampikan. bukannya judul raperda disampaikan dalam rapat. yang terjadi saat ini mereka menunggu saja tidak menyampaikan kalau tidak kita undang," ucapnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 6 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan