4 Poin Penting Pencabutan SK Pelantikan 186 Pejabat

Reporter: Muhammad Yasin |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Sabtu , 13 Apr 2024 - 20:43

Pelantikan 186 pejabat Mura beberapa waktu lalu..-Foto: dokumen-Linggau Pos

4 poin penting pencabutan sk pelantikan 186 pejabat                             musi rawas, koranlinggaupos.id - diam-diam bupati musi rawas (mura) hj ratna machmud menerbitkan surat keputusan (sk) pencabutan pelantikan terhadap 186 pejabat. 
keputusan tersebut no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tertanggal 4 april 2024 tentang pencabutan keputusan bupati musi rawas no.263/kpts/bkpsdm/2024 s/d no. 267 kpts/bkpsdm/2024.
dengan terbitnya keputusan bupati musi rawas tentang pencabutan pelantikan 186 pejabat menurut peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra ada 4 hal pentin didalamnya.
pertama ungkap eka, dalam konteks keluarnya sk pergantian pejabat struktural dan fungsional oleh bupati musi rawas, harus ditelusuri apakah beliau tidak mendapatkan informasi yang utuh berupa advis/disposisi dari bkpsdm sebagai opd teknis terkait larangan sebagaimana diatur pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016 tentang pilkada.
baca juga:terjadi debat table begini tanggapan pengamat terkait pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas 
“jika tidak mendapatkan informasi utuh tentang regulasi itu berupa dispoisis/advis tertulis, maka ‘kelalaian terhadap pelanggaran aturan’ ini juga ada di bkpsdm,” katanya kepada koranlinggaupos.id.
sebaliknya, jika bupati sudah diberikan advis oleh bkpsdm tetapi kemudian tetap ngotot untuk melakukan pergantian. 
“maka pure kelalaian ada pada bupati yang mengabaikan advis legal teknis dari bkpsdm. ini perlu digaris bawahi dahulu, miss komunikasi-nya ada pada level mana,” tambahnya.
lalu, kedua, bahwa terkait sanksi dapat disampaikan bahwa dengan dianulirnya keputusan bupati itu, menunjukkan pemkab musi rawas melaksanakan kepatuhan terhadap aturan dalam pasal 71 ayat (3) uu no. 10/2016. 
baca juga:pelantikan 186 pejabat di lingkungan pemkab musi rawas, jadi debat trouble begini tanggapan pengamat
adapun konsekwensi sanksi tidak dijelaskan secara detail, kecuali bahwa dalam konteks pilkada jika melakukan pelanggaran terkait mutasi kepegawaian, maka kepala daerahnya bisa dilakukan pembatalan dalam pencalonan. 
problemnya kemudian, tahapan pencalonan kepala daerah pilkada 2024 belum dimulai, serta keputusan bupati telah dianulir. tentu menjadi tidak lagi relevan untuk bicara sanksi.
tetapi secara internal di tingkat pemkab musi rawas, bisa saja bupati meminta pertanggung jawaban misalnya kepala bkpsdm dan memberikan sanksi kepadanya. 
jika dianggap bahwa bkpsdm tidak memberikan pertimbangan yang jelas terhadap aturan pergantian pejabat dalam konteks pilkada 2024.
baca juga:bupati muratara cabut sk pelantikan, berikut nama serta pangkat 114 pejabatnya
ketiga, bahwa meskipun telah dianulir dengan  keputusan bupati kabupaten musi rawas no. 485/kpts/bkpsdm/2024 tetapi pembatalan tersebut berdampak pada para asn yang telah dilantik, karena dibatalkan serta di kembalikan ke jabatan sebelumnyam 
secara psikologis dan sosial banyak dari mereka yang telah melaksanakan serah terima jabatan (sertijab), telah melakukan aktifitas di jabatan baru, dan sebagainya. tentu ada beban ‘psiko sosial’ yang harus di tanggung, dan ini tidaklah mudah untuk dilewati. 
sehingga jikapun muncul anekdot seolah ada ‘prank’ terhadap para asn yang dilantik, tentu tidak dapat disalahkan.
keempat, bahwa belajar dari pengalaman pembatalan keputusan ini, kedepan pemkab musi rawas harus menerapkan prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dalam mengeluarkan sebuah keputusan/kebijakan. 
baca juga:melanggar surat mendagri, bupati muratara cabut sk pelantikan 114 pejabat eselon ii, iii dan fungsional
karena pembatalan/penganuliran sebuah keputusan akan menurunkan kredibilitas dan kepercayaan publik/jajaran birokrasi terhadap policy kepala daerah. 
“apalagi jika sang bupati petahana akan mencalonkan diri kembali periode kedua, tentu jajaran birokrasi - terutama yang dilantik dan dibatalkan -,  akan mencatat kelalaian dalam pembatalan ini sebagai sebuah catatan dalam periode jabatan hj. ratna machmud,” paparnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 14 APRIL 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan