Larangan Haji dan Umrah Backpacker, Sanksi bagi yang Tidak Sesuai Prosedural

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Arab Saudi keluarkan aturan baru yang melarang pelaksanaan ibadah haji dan umrah dengan visa wisata.

Larangan ini juga bersama Kemeneterian Agama (Kemenang) RI untuk pelaksanaan ibadah haji dan umrah yang menggunkan visa wisata istilah kerennnya itu haji backpacker.

Tawfiq Bin Fawzan selaku Menteri Haji dan Umrah Pemerintah Arab Saudi mengungkapkan melarangg prihal haji dan umrah backpacker yang beberapa bulan ini muncul dan menjadi tren.

Haji dan umrah backpacker ini sangat disangkan karena dinilai melanggar aturan yang telah ditetapkan yang diberlakukan pemenrintah kerajaan Arab Saudi.

BACA JUGA:11 Mei JCH Kota Lubuklinggau Diberangkatkan ke Asrama Haji Palembang

"Visa umrah harusnya sudah ada palayanan, jadi tidak bisa ibadah haji atau pun umrah tanpa ada pihak memberikan pelayanan," ungkap Menteri haji dan Umrah Selasa 30 April 2024.

Semestinya Haji dan Umrah backpacker tidak ada karena setiap yang telah dikeluarkan visa diberkan pelayanan.

Pemerintah Arab Saudi tegaskan penggunaan visa selain haji dan umrah yang tidak sesuai prosedural akan dikenakan sanksi oleh Pemerintah Arab Saudi.

Maka, Ia mengimbau agar tidak melakukan hal yang tidak sesuai prosedur, ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah Indonesia.

BACA JUGA:Keluhan Jemaah Haji Kargo 2 Bulan Baru Sampai, Ini Jawab Menag Yaqut Cholil

Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terus meningkatkan pelayanan dan untuk hal ini akan bertemu dengan pihak travel.

Ini akan dilakukan untuk travel dan pengarah haji agar melakukan koordinasi mengenai pelayanan untuk jamaah haji atau umrah Indonesia.

Kemenag RI akan merencanakan dan menyusun serangkaian sanksi kepada travel atau penyelenggara ibadah haji dan umrah yang menyalahi aturan.

"Akan ada tindakan tegas kepada pihak-pihak travel yang melanggar aturan,"  kata Menag, Yaqut Cholil Qoumas.