BPJS Kesehatan Surplus, Pemberlakukan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 Paling Lambat 1 Juli 2025

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Rabu , 15 May 2024 - 13:40

BPJS Kesehatan Surplus, Pemberlakukan Perpres Nomor 59 Tahun 2024 Paling Lambat 1 Juli 2025-ilustrasi-pixabay : Tumisu

KORANLINGGAUPOS.ID - BPJS Kesehatan menghapus sistem kelas rawat inap namun diganti dengan sistem kelas rawat inap standar.

Sistem Kelas Rawat Inap Standar atau KRIS ini merupakan kebijakan baru yang telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Yakni pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 Tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan.

Pemberlakukan itu mulai pada 8 Mei 2024 lalu dan paling lambat 1 Juli 2025 telah berlaku.

Pada Perpres tersebut dinyatakan setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar menerapkan paling lambat 30 Juni 2025 nanti.

Pemberlakuan Perpres baru ini direncanakannya pemerintah akan mengubah tarif iuran BPJS Kesehatan.

Kebijakan BPJS Kesehatan itu tertulis dalam Perpres No.59/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No.82/2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Perpres No.59/2024 yang telah digaungkan tersebut belum tercantum besaran iuran BPJS Kesehatan yang ditetapkan pada yang baru ini.

Biaya iuran penetapan itu, berdasarkan evaluasi fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap.

Tentu evaluasi akan dilakukan Menteri Kesehatan (Menkes) dengan berkoordinasi pihak BPJS Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional.

Serta penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan keuangan.

Hasil evaluasi dan koordinasi nanti mulai dari fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap akan menjadi dasar penetapan manfaat dan tarif hingga iuran.

bpjs kesehatan surplus, pemberlakukan perpres nomor 59 tahun 2024 paling lambat 1 juli 2025                            koranlinggaupos.id - bpjs kesehatan menghapus sistem kelas rawat inap namun diganti dengan sistem kelas rawat inap standar.
sistem kelas rawat inap standar atau kris ini  merupakan kebijakan baru yang telah ditandatangani oleh presiden joko widodo.
yakni pada peraturan presiden (perpres) no. 59 tahun 2024 tentang jaminan kesehatan.
pemberlakukan itu mulai pada 8 mei 2024 lalu dan paling lambat 1 juli 2025 telah berlaku.
baca juga:kelas 1, 2, 3 ruang rawat bpjs kesehatan resmi dihapus, bertahap penerapan hingga 30 juni 2025
pada perpres tersebut dinyatakan setiap rumah sakit yang bekerja sama dengan bpjs kesehatan agar menerapkan paling lambat 30 juni 2025 nanti.
pemberlakuan perpres baru ini direncanakannya pemerintah akan mengubah tarif iuran bpjs kesehatan.
kebijakan bpjs kesehatan itu tertulis dalam perpres no.59/2024 tentang perubahan ketiga atas perpres no.82/2018 tentang jaminan kesehatan.
dalam perpres no.59/2024 yang telah digaungkan tersebut belum tercantum besaran iuran bpjs kesehatan yang ditetapkan pada yang baru ini.
baca juga:kelas 1, 2, 3 bpjs kesehatan resmi dihapus, berapa iuran terbarunya 2024?
biaya iuran penetapan itu, berdasarkan evaluasi fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap.
tentu evaluasi akan dilakukan menteri kesehatan (menkes) dengan berkoordinasi pihak bpjs kesehatan, dewan jaminan sosial nasional.
serta penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan keuangan.
hasil evaluasi dan koordinasi nanti mulai dari fasilitas ruang perawatan dan pelayanan rawat inap akan menjadi dasar penetapan manfaat dan tarif hingga iuran.
baca juga:bpjs kesehatan kota lubuklinggau minta keaktifan uhc bisa mencapai 98 persen 
sebagai informasi, dalam perpres no.64/2020 iuran bpjs kesehatan untuk kelas i sebesar rp 150 ribu, kelas ii rp 100 ribu, dan kelas iii rp35 ribu.
telah beredar bahawa kondisi keuangan bpjs kesehatan semakin membaik dan tidak ada lagi tunggakan ke rumah sakit.
hal itu diklaim pihak bpjs kesehatan bahawa kondisi keuangan saat ini sehat dan tak lagi memiliki tunggakan.
bpjs mencatat telah 3 tahun terakhir ini surplus saldo hingga akhir tahun telah mencapai rp 56 triliun.
baca juga:ingin mendapatkan 10 juta dari bpjs ketenagakerjaan menjelang lebaran? begini caranya
direktur utama bpjs kesehatan, ghufron mukti menyampaikan program jkn telah kembali meningkat setelah turun pada pandemi covid-19.
berdasarkan laporan keuangan bpjs kesehatan 2022 yang dipublikasikan akhir bulan april, jumlah pembayaran klaim meningkat dari rp 90 triliun pada 2021 menjadi rp 113 triliun pada 2022.
ghufron menyebutkan walaupun pemanfaatan program ini meningkat atau rebound usai covid-19, program ini tetap  dalam kondisi keuangan sehat secara finansial.
bpjs kesehatan membukukan surplus mencapai rp17,74 triliun pada 2022.
baca juga:segera rilis jam tangan mido ocean star 200c carbon limited edition dengan harga murah dan kualitas mewah
pada tahun ketiga lembaga ini membukukan keuntungan setelah defisit bertahun-tahun sejak beroperasi.
meski demikian, surplus tersebut turun dibandingkan tahun 2021 dan tahun 2020 yang masing-masing mencapai sekitar rp44,45 triliun dan rp45,31 triliun.
adapun total pendapatan lembaga bpjs kesehatan tahun lalu mencapai rp148,13 triliun.
tentu itu naik jika dibandingkan pada tahun 2021 sekitar rp147,59 triliun.
baca juga:oppo reno 8 t turun harga hingga rp2 juta per mei 2024, bawa kamera 100mp dan ram 8gb
namun beban bpjs kesehatan melonjak hampir 30 persen dari rp102,137 triliun pada 2021 menjadi sekitar rp130,39 triliun. (*)

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SENIN, 30 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan