Jika Hanya Satu Paslon KPU Siapkan Buka Pendafatran Calon Perseorangan

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Rabu , 31 Jul 2024 - 20:59

Ketua KPU foto bersama peserta Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan serentak tahun 2024 dan sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, serta walikota d-Foto : Muhammad Yasin/Linggau Pos-

MUSI RAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - KPU Kabupaten Musi Rawas mengadakan Rapat Koordinasi Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan serentak tahun 2024 dan sosialisasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

Acara berlangsung di Hotel Burza Kota Lubuklinggau, Rabu 31 Juli 2024.

Ketua KPU Kabupaten Musi Rawas, Ania Trisna mengatakan bahwa mengenai tahapan pencalonan pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Kabupaten Musi Rawas dijelaskan di Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

Ketika ditanya bagaimana jika Pilkada Kabupaten Musi Rawas hanya diikuti satu paslon atau paslon tunggal ? "ini belum bisa saya jawab sesuai dengan tahapan bahwa tanggal 27 hingga 29 Agustus nanti pendaftaran Paslon baru dibuka, jadi belum tahu apakah calon tunggal atau head to head atau ada tiga pasangan calon," jawabnya.

Namun jika hanya satu Paslon yang mendaftar maka pihaknya akan berkoordinasi ke KPU Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

"Kalau nanti calonnya hanya satu kita koordinasi ke KPU Provinsi Sumatera Selatan," jelasnya.

Diakuinya ada ketahuan jika hanya satu paslon yang mendaftar maka akan ada waktu dibuka kembali pendaftaran untuk calon perseorangan.

"Memang ada ketentuannya, tapi kita belum tahu secara detail mekanismenya," akunya.

Menurut Ania calon bupati maupun wakil bupati yang berstatus PNS, ASN, pegawai BUMN, BUMD harus mengundurkan diri demikian juga calon dari calon anggota DPRD terpilih harus mengundurkan diri.

Ania menjelaskan Peserta Pilkada terdiri dari Paslon yang diusulkan oleh partai Politik (Parpol) atau gabungan Parpol atau paslon perseorangan yang didukung masyarakat atau yang disebut calon independen.

jika hanya  satu paslon kpu siapkan buka pendafatran calon perseorangan                            musi rawas, koranlinggaupos.id - kpu kabupaten musi rawas mengadakan rapat koordinasi tahapan pencalonan bupati dan wakil bupati dalam pemilihan serentak tahun 2024 dan sosialisasi pkpu nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
acara berlangsung di hotel burza kota lubuklinggau, rabu 31 juli 2024.
ketua kpu kabupaten musi rawas, ania trisna mengatakan bahwa mengenai tahapan pencalonan pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati kabupaten musi rawas dijelaskan di peraturan kpu   nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
ketika ditanya bagaimana jika pilkada kabupaten musi rawas hanya diikuti satu paslon atau paslon tunggal ? "ini belum bisa saya jawab sesuai dengan tahapan bahwa tanggal 27 hingga 29 agustus nanti pendaftaran paslon baru dibuka,  jadi belum tahu apakah calon tunggal atau head to head atau ada tiga pasangan calon," jawabnya.
baca juga:apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih pilkada serentak 2024, kpu musi rawas: cek disini
baca juga:kpu musi rawas sukses luncurkan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024
namun jika hanya satu paslon yang mendaftar maka pihaknya akan berkoordinasi ke kpu provinsi sumatera selatan (sumsel).
"kalau nanti calonnya hanya satu kita koordinasi ke kpu provinsi sumatera selatan," jelasnya.  
diakuinya ada ketahuan jika hanya satu paslon yang mendaftar maka akan ada waktu dibuka kembali pendaftaran untuk calon perseorangan.
"memang ada ketentuannya, tapi kita belum tahu secara detail mekanismenya," akunya.  
baca juga:kominfo fasilitasi jaringan internet untuk rapat pleno kpu musi rawas 
baca juga:kpu ri umumkan nama komisioner kpu musi rawas, lubuklinggau, muratara 2024 - 2029
menurut ania calon bupati maupun wakil bupati yang berstatus pns, asn, pegawai bumn, bumd harus mengundurkan diri demikian juga calon dari calon anggota dprd terpilih harus mengundurkan diri.  
ania menjelaskan peserta pilkada terdiri dari paslon yang diusulkan oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol atau paslon perseorangan yang didukung masyarakat atau yang disebut calon independen.
ia menyebut mengenai persyaratan pencalonan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dijelaskan di pasal 11.  
ayat (1) partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dprd atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota dprd di daerah yang bersangkutan.
baca juga:pilkada musi rawas diprediksi calon tunggal, mas prayit : perjuangan lebih berat
baca juga:pilkada musi rawas, incumbent klaim dapat dukungan 7 parpol
ayat (2) dalam hal partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi dprd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi dprd menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
ayat (3) dalam hal partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi di dprd.
ayat (4) partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
(5) perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah kursi dprd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penetapan kpu atas hasil pemilu anggota dprd terakhir
baca juga:pilkada musi rawas 2024, mas prayit akan bentuk koalisi besar
ayat (6) jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota.
jika satu parpol mencalonkan lebih dari satu paslon disebutkan di pasal 12
ayat (1) dalam hal partai politik peserta pemilu mengusulkan lebih dari 1 (satu) pasangan calon, kpu provinsi dan kpu kabupaten/kota melakukan klarifikasi kepada partai politik peserta pemilu tingkat pusat melalui kpu.
ayat (2) klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, KAMIS, 1 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan