Apakah Bisa Sertifikat Hak Milik Digadaikan Malah Dibalik Nama? Begini Penjelasannya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Jumat , 04 Oct 2024 - 16:15

Apakah Bisa Sertifikat Hak Milik Digadaikan Malah Dibalik Nama? Begini Penjelasannya-Tangkap Layar -

KORANLINGGAUPOS.ID- Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan bukti legal kepemilikan atas suatu tanah.

Di Indonesia, Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dalam bentuk gadai.

Namun, terkadang muncul masalah ketika Sertifikat Hak Milik (SHM) yang digadaikan justru dialihkan namanya oleh pihak yang memberikan pinjaman.

Hal ini mengundang pertanyaan mengenai legalitas dan langkah yang harus diambil oleh pemilik sertifikat.

Situasi ini terungkap dalam surat yang dikirim oleh Adi dari Demak, Jawa Tengah.

Dalam suratnya, Adi menjelaskan bahwa saudaranya meminjam uang sebesar Rp 30 juta pada tahun 2019 dengan menggadaikan sertifikat tanah.

Namun, ketika saudara Adi berusaha mengambil kembali sertifikat tersebut, ia mendapati bahwa sertifikat telah diganti nama oleh pihak kreditur.

Pertanyaannya, apakah tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum?

Ini Dia Penjelasan Hukum oleh Notaris

Untuk menjawab pertanyaan ini, tim detik's Advocate berkonsultasi dengan notaris Andreas Ganer Naibaho, S.H., M.Kn.

apakah bisa sertifikat hak milik digadaikan malah dibalik nama? begini penjelasannya                            koranlinggaupos.id- sertifikat hak milik (shm) merupakan bukti legal kepemilikan atas suatu tanah.
di indonesia, sertifikat hak milik (shm) dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dalam bentuk gadai.
namun, terkadang muncul masalah ketika sertifikat hak milik (shm) yang digadaikan justru dialihkan namanya oleh pihak yang memberikan pinjaman.
hal ini mengundang pertanyaan mengenai legalitas dan langkah yang harus diambil oleh pemilik sertifikat.
baca juga:pemilik sertifikat tanah meninggal dunia, mau balik nama sertifikat tanah? begini caranya
baca juga:6 cara buat sertifikat dengan program ptsl gratis, yuk ketahui syarat dan prosedurnya
situasi ini terungkap dalam surat yang dikirim oleh adi dari demak, jawa tengah.
dalam suratnya, adi menjelaskan bahwa saudaranya meminjam uang sebesar rp 30 juta pada tahun 2019 dengan menggadaikan sertifikat tanah.
namun, ketika saudara adi berusaha mengambil kembali sertifikat tersebut, ia mendapati bahwa sertifikat telah diganti nama oleh pihak kreditur.
pertanyaannya, apakah tindakan tersebut diperbolehkan secara hukum?
baca juga:50 sertifikat tanah digadai ke rentenir di lubuklinggau, bpn muratara : yang ketahuan baru 8
baca juga:sertifikat tanah elektronik baru diluncurkan jokowi, ternyata begini keunggulannya
ini dia penjelasan hukum oleh notaris
untuk menjawab pertanyaan ini, tim detik's advocate berkonsultasi dengan notaris andreas ganer naibaho, s.h., m.kn.
menurut andreas, hal pertama yang harus dilakukan adalah memastikan dasar perjanjian antara pemberi gadai dan kreditur.
dalam hal ini, penting untuk melihat apakah terdapat perjanjian utang piutang atau perjanjian gadai yang jelas.
baca juga:terbukti mengandung pengawet berbahaya, bpjph cabut sertifikat halal roti okko
baca juga:musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, ini manfaat dan dampak positifnya
perjanjian tersebut seharusnya memuat ketentuan mengenai jangka waktu pengembalian utang serta konsekuensi jika utang tidak dilunasi.
andreas menyatakan bahwa jika tidak ada perjanjian tertulis yang sah, tindakan kreditur yang mengganti nama sertifikat bisa dianggap sebagai pelanggaran hukum.
oleh karena itu, adi perlu mengecek semua dokumen yang ada untuk memastikan bahwa tidak ada kesepakatan yang dilanggar.
langkah selanjutnya setelah mengonfirmasi status perjanjian, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan kantor pertanahan setempat.
baca juga:saus cabai produk kwt sukakarya sudah bersertifikat halal 
baca juga:6 cara buat sertifikat dengan program ptsl gratis, yuk ketahui syarat dan prosedurnya
adi disarankan untuk membawa dokumen-dokumen yang berkaitan, termasuk shm dan bukti perjanjian.
di kantor pertanahan, adi dapat menanyakan mengenai dasar peralihan hak atas sertifikat tanah tersebut.
hal ini penting untuk mengetahui apakah peralihan nama tersebut dilakukan sesuai prosedur atau tidak.
hak pemilik tanah
baca juga:terbukti mengandung pengawet berbahaya, bpjph cabut sertifikat halal roti okko
baca juga:setengah juta guru agama belum miliki sertifikat pendidik, antrean ppg 27 tahun
jika terbukti bahwa pengalihan nama sertifikat dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, maka adi dan saudaranya berhak untuk mengajukan tindakan hukum.
mereka bisa membawa masalah ini ke pengadilan untuk mengembalikan hak atas sertifikat tanah.
bukti-bukti yang telah dikumpulkan, seperti bukti utang, komunikasi dengan kreditur, dan dokumen terkait lainnya, akan sangat berperan dalam mendukung klaim mereka di pengadilan.
perlunya nasihat hukum
baca juga:sertifikat tanah prona warga nibung digadai oknum pegawai bpn muratara ke rentenir
baca juga:pemilik sertifikat tanah meninggal dunia, mau balik nama sertifikat tanah? begini caranya
menghadapi situasi seperti ini, sangat dianjurkan untuk mencari nasihat dari pengacara atau ahli hukum.
mereka dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dan membantu dalam menavigasi sistem hukum.
hal ini akan memperkuat posisi pemilik tanah dalam mempertahankan hak-haknya.
kasus yang dialami adi menggambarkan tantangan yang bisa muncul dalam transaksi gadai.
baca juga:oknum mafia tanah muratara gadai sertifikat tanah warga nibung, begini cerita korban
baca juga:6 cara buat sertifikat dengan program ptsl gratis, yuk ketahui syarat dan prosedurnya
penting bagi pemilik tanah untuk selalu memiliki dokumentasi yang jelas dan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
jika terjadi sengketa, langkah pertama adalah memahami dengan baik dasar perjanjian yang ada dan berkonsultasi dengan pihak berwenang.
dengan langkah yang tepat, pemilik tanah dapat melindungi hak-haknya dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan.
dalam hal ini, detik's advocate menyediakan platform bagi masyarakat untuk bertanya seputar masalah hukum yang dihadapi.
baca juga:vivo v40 series smartphone mid-range hadir desain premium dan miliki sertifikat ip68 tahan air dan debu
baca juga:musi rawas terapkan sertifikat tanah elektronik, ini manfaat dan dampak positifnya
bagi pembaca yang memiliki pertanyaan serupa, mereka dapat mengirimkan pertanyaan untuk mendapatkan penjelasan dan solusi yang sesuai dengan masalah hukum yang dihadapi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SABTU, 21 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan