Meski Efisiensi Anggaran Pelatihan Militer Kepala Daerah Tetap Dilaksanakan, Begini Bocoran dari Istana

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi - Foto : Disway-
KORANLINGGAUPOS.ID - Ditengah kebijakan efisiensi anggaran menjadi perbincangan serta menuai pro dan kontra di masyarakat, Istana memastikan pelaksanaan Pelatihan Militer (Latmil) atau retreat Kepala Daerah pasca pelantikan tetap akan dilaksanakan.
Dikutip dari disway.id, pembekalan atau retreat kepala daerah terpilih bakal dilaksanakan pada 21-28 Februari 2025.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa retreat bagi kepala daerah terpilih adalah perintah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang harus dijalankan oleh pemerintah.
"Ini perintah Undang-Undang, Kementerian Dalam Negeri wajib memberikan pelatihan kepada kepala daerah yang baru terpilih dalam waktu 2 minggu. Itu adalah perintah," tegas Hasan.
BACA JUGA:Meskipun Ada Efisiensi, DKP Musi Rawas Pastikan Gerakan Pasar Murah (GPM) Tetap Dilaksanakan
Hasan menjelaskan lembaga lain, yaitu Lemhannas, juga memiliki kewajiban untuk memberikan pelatihan kepemimpinan minimal selama satu bulan kepada kepala daerah yang terpilih. Namun, kebijakan terbaru memutuskan untuk menggabungkan kedua pelatihan tersebut.
"Jadi hanya 7 hari. Diklat Kementerian Dalam Negeri dengan diklat Lemhannas sekarang disatukan. Jadi ada kerja sama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Lemhannas," jelasnya.
Dengan kebijakan baru ini, kepala daerah terpilih tidak perlu lagi mengikuti dua pelatihan terpisah. Cukup satu pelatihan gabungan yang akan diselenggarakan di Magelang oleh kedua lembaga tersebut.
"Jadi kalau ada yang bertanya, kok nggak efisien?' Ini justru perintah undang-undang dijalankan dengan cara yang jauh lebih efisien," tegas Hasan.
BACA JUGA: Orang Tua di Lubuk Linggau Cemas Dana PIP Terdampak Efisiensi Anggaran, ini Penjelasan Mendikdasmen
BACA JUGA:Efisiensi Anggaran Berdampak Pada Layanan Bus Damri di Musi Rawas, Penumpang Terlantar
Terkait pelatihan, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menjelaskan nantinya akan ada 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dijadwalkan dilantik pada 20 Februari 2025.
“Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Di Jogja, salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta)," kata Bima.