Pelamar PPPK Guru Heran Nilai CAT Berubah, ini Tanggapan Ketua Komisi 1 DPRD Muratara

MURATARA, KORANLINGGAUPOS.ID - Hermansyah Syamsiar selaku Anggota DPRD Musi Rawas Utara (Muratara) memberikan tanggapan terkait cuitan pelamar PPPK guru yang heran nilai Computer Assisted Test atau CAT berubah.

Sebagai Ketua Komisi I DPRD Muratara Bidang Pemerintahan dan Pendidikan yang diantara mitra kerjanya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Muratara juga Badan Kepegawaian {engembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Muratara, Hermansyah Syamsiar mengungkapkan pihaknya masih mempelajari kebenaran proseduralnya.

“Karena informasi yang saya dapat ini baru sebatas banyak yang chat melalui WhatsApp (WA) pribadi, ada juga yang mengancam demonstrasi dan informasi berita viral medsos FB (Facebook),” jelas Hermansyah Syamsiar dalam keterangan tertulisnya yang diterima KORANLINGGAUPOS.ID, 23 Desember 2023.

Ia mengungkapkan, belum ada pengaduan khusus tentang pelamar PPPK yang merasa dirugikan atau dizholimi.

BACA JUGA:Pelamar PPPK Muratara Heran Nilai CAT Berubah, Sebut Digeser Anak Kandung Kepala OPD

“Ya. Belum ada pengaduan khusus tentang pelamar PPPK yang merasa dirugikan atau dizholimi. Kalau memang benar issue diskriminatif ini terkait prosedural Nilai Kompetensi murni dan teknis CAT PPPK dan telah terjadi malladministrasi penyalahgunaan wewenang yang diskriminatif.Saya pelajari sementara indikasi untuk yang sertifikasi saja mereka masih dirugikan apa lagi yang tidak sertifikasi yang nilai perilaku hanya 50 x 30 persen = 15,” jabarnya dalam keterangan tertulis.

Sepengetahuan saya, kata Hermansyah Syamsiar, berdasar informasi yang ia didapatkan, sedangkan di kabupaten lain, jika nilai CAT 320 yang sertifikasi langsung jadi 450 tanpa persentase lagi.

Jadi, imbuh Hermansyah Syamsiar, nilai bertambah bukan berkurang.

“Maka yang menjadi pertanyaan formulasi landasan memberi nilai di Muratara dalam pengamatan perilaku profesionalisme kinerja. Seharusnya penilaian prilaku diperuntukan yang sertifikasi saja bukan seluruhnya dan nilainya digenapkan 450 bukan dipersentasikan 30%. Maka, saya minta kepada stakeholder pemangku kewenangan terkait, sebagai wujud dari akuntabilitas dan transparansi segera klarifikasi kepada publik dan khusus yang bersangkutan yang merasa dirugikan,” saran politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

BACA JUGA:Calon PPPK Tenaga Kesehatan Musi Rawas 2023 Dinyatakan Lulus, Berikut Daftar Namanya

“Sampai saat ini saya masi berpikir positif dan husnuzon, mungkin ada kekeliruan secara manusia dan segera dapat diselesaikan dan mencari solusi. Walaupun kejanggalan- kejanggalan itu semerbak baunya dan tidak dapat dibiar begitu saja. Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Malladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya,” ungkap Hermansyah.

Secara moralitas, tegas dia, ini tidak dibenarkan , tindakan diskriminatif menghilangkan hak orang lain, ini perbuatan zolim.

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia,

diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum.