Mendagri Minta Penyelenggara Pemilu yang Meninggal Diberikan Bantuan

JAKARTA, KORANLINGGAUPOS.ID - Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) per tanggal 18 Februari 2023 pukul 23.59, tercatat sebanyak 71 penyelenggara pemilu yang meninggal dunia. 

Menyikapi kondisi tersebut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghimbaua kepada semua pihak, terutama kepada perangkat daerah, untuk memberikan bantuan kepada penyelenggara pemilu 2024 yang meninggal dunia dalam pelaksanaan tugas mereka.

Dikutif dari DISWAY.ID, penyelenggara Pemilu yang meninggal dunia terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta linmas yang bertugas menjaga keamanan saat penghitungan suara.

"Dukcapil ini tadi kami sudah sampaikan untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil agar mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas primer ini kematian," ujar Tito kepada wartawan, Senin 19 Febuari 2024.

BACA JUGA:Si-Rekap KPU Muara Enim Tidak Ditemukan Masalah

Tito juga menghimbau kepada para kepala desa untuk memberikan bantuan, meskipun negara telah memberikan santunan kepada para korban. 

"Saya juga menghimbau kepada seluruh rekan kepala daerah untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita itu, apapun bentuk bantuannya," tambahnya.

Bantuan yang dapat diberikan mencakup berbagai hal, mulai dari pemakaman, rumah duka, hingga beasiswa bagi anak-anak yang ditinggalkan. 

Oleh karena itu, Tito menegaskan pentingnya memberikan perhatian dan bantuan kepada para penyelenggara pemilu yang telah gugur dalam melaksanakan tugasnya, baik dari jajaran KPU, pengawas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun petugas lain yang terlibat dalam kegiatan pemilu.

BACA JUGA:Pj Walikota Bersama Forkompimda dan ketua KPU Monitoring pelaksaan pleno PPK

"Saya menghimbau kepada kita semua untuk berduka, namun juga menghimbau pada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan perhatian dan bantuan kepada saudara-saudara kita petugas yang melaksanakan, di luar baik jajaran KPU maupun pengawas Bawaslu dan lain-lain, termasuk juga petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu," tutup Tito. (*)