Hal sama disampaikan Ketua Yayasan Budi Utomo Lubuklinggau Elven Asmar.
Ia berharap ada perhatian dari Pemerintah kepada sekolah swasta dan hendaknya adanya perubahan terhadap pola penerimaan peserta didik baru yang selama 4 tahun terakhir ini terkesan carut marut.
Dimana terjadi penambahan rombel dadakan, sekolah negeri menerima siswa melebih kuota dan lain-lain, yang membuat sekolah swatsa kesulitan mendapatkan siswa baru.
Pada akhirnya, guru-guru yang mengajar di sekolah swasta terkena imbasnya, bahkan sekolah swasta banyak yang terancam tutup.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Lubuklinggau ini juga mengatakan, sudah 4 tahun ini mereka mengadu kepada Dinas Pendidikan Kota, menemui Walikota, Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, bahkan kepada Gubernur Sumsel, namun tidak membuahkan hasil.
Sama sekali tidak ada perubahan dalam proses PPDB. Pemerintah seolah-olah mengabaikan keluhan dan kesulitan yang dihadapi oleh sekolah swasta.
“Padahal sekolah swatsa ini adalah aset pemerintah, kami dan sekolah negeri sama-sama berjuang mencerdaskan anak bangsa. Tapi mengapa perlakuan malah dibedakan?” tanyanya.
Ia mohon kepada Bapak Presiden untuk dapat menertibkan penerimaan peserta didik baru di Sumsel umunya, dan khususnya di kota Lubuklinggau.
BACA JUGA:Begini Kondisi Desa di Muratara yang Bakal Dikunjungi Presiden Jokowi 28 Mei 2024
“Mudah-mudahan ada perubahan kedepannya,”harapnya (*)