TAPERA Tuai Penolakan, ini Tanggapan Anggota DPRD Sumsel H Suhada

Jumat 21 Jun 2024 - 21:20 WIB
Reporter : RIENA MARIS
Editor : RIENA MARIS

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID - Lagi, program pemerintah ditolak oleh masyarakat. Kali ini program terbaru pemerintah yakni program Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

Sampai saat menuai penolakan di masyarakat khususnya karyawan swasta, termasuk dari karyawan swasta di Lubuklinggau. 

Program ini sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu.

Dari kebijakan ini nantinya, direncanakan ada pemotongan gaji pekerja dimana informasinya gaji karyawan swasta akan dipotong sebesar 3 persen untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal ini yang akhirnya menuai polemik dimasyarakat.

BACA JUGA:4 Potongan Gaji Wajib Karyawan Swasta di Indonesia, Tak hanya Tapera

Sebelumnya Yasin, salah seorang karyawan swasta di Lubuklinggau dengan tegas menolak kebijakan ini. Apalagi jika memang nantinya gaji mereka bakal dipotong hingga 3 persen untuk Tapera.

“Ya jelas menolak. Kita justru dibuat pusing dengan program ini. Cobalah dikaji lagi, jangan sampai memberatkan karyawan seperti kami,” tegas Yasin saat dibincangi kemarin.

Karena ungkap Yasin, semakin banyak keperluan yang harus dikeluarkan sementara gaji malah akan dipotong.

“Ya kan memberatkan. Kita mau bayar listrik, untuk anak sekolah belum lagi di kantor sudah dipotong pajak. Ini kedepannya mau dipotong lagi apa gak tambah pusing itu,” ungkapnya.

BACA JUGA:Diluncurkan Program TAPERA, Karyawan Swasta di Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara Cemas

Lalu apa tanggapan dan penilaian Anggota DPRD Provinsi Sumsel dari Fraksi PKS, H Suhada ?

Menurut Suhada apapun program yang dijalankan oleh pemerintah, pada prinsipnya jangan sampai ada pemaksaan ke rakyat. 

“Sementata untuk program Tapera itu kita belum tahu pastinya.Sosialisasinya belum kencang  sementara semangatnya itu lebih kepemaksaan ke rakyat. Itu yang menurut saya tidak masuk akal,” ungkapnya. 

Hal itu menurut Suhada yang harus diperhatikan oleh pemerintah. 

BACA JUGA:Jangan Kaget, Ini 8 Potongan Gaji Karyawan Swasta, Mulai BPJS hingga Tapera

Kategori :