Dan paling tidak 40 persen belanja langsung, karena tidak hanya katalog namun ada juga pengadaan langsung.
Upaya KPP dan DPR RI ya langkah pertama sosialisasi, kedua kebijakan misal Perpres tentang pengadaan minimal pemerintah mencadangkan belanja ke produk local 40 persen dan melalui katalog 30 persen.
"Di Lubuklinggau dan seluruh Indonesia kita ajak mempercepat transaski dan partisipasi. Kita ingin disetiap etalase banyak pelaku usahanya sehingga tercipta daya saingnya,” jelas Iwan.
Anggota DPR RI H Fauzi Amro memberikan cinderamata kepada asisten I Setda Kota Lubuklinggau Erwin Armeidi.-Foto : Rina Maris-Linggau Pos
BACA JUGA:UMKM Binaan PLN Siap Go Global! Bussiness Matching Hadirkan Pembeli dari India
BACA JUGA:BPJPH Provinsi Sumsel Gelar Akselerasi Sinergi WHO 2024 Bagi Pelaku UMKM Kota Lubuklinggau
Sementara Anggota DPR RI H Fauzi Amro usai menyampaikan materi menjelaskan jika LKPP merupakan mitra mereka di Komisi XI DPR RI.
Dalam hal pengadaan barang pemerintah, LKPP mengadakan sosialisasi dengan stakeholder dan pelaku UMKM.
“Karena kami ingin mendorong produk dalam negeri lebih dominan dalam hal pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah. Kita tahu ada sekitar 6000 pelaku UMKM di Lubuklinggau, maka melalui sosialisasi ini kita ingin pelaku usaha harus diberi kesadaran kalau produk dalam negeri saat ini menjadi prioritas dalam pengadaan barang jasa oleh LKPP. Kami juga ingin membangkitkan semangat UMKN dan ada kesadaran bersama tentang produk yang dikeluarkan. Jangan sampai mereka salah memilik produk, salah memilih jenis usaha, hingga packaging dan market karena ini dalam satu kesatuan,” ungkap Fauzi Amro.
Fauzi menegaskan DPR RI sengaja menggandeng LKPP supaya turun langsung memberikan sosialisasi.
Sekretaris Utama LKPP, Iwan Herniawan menyampaikan arahannya saat membuka kegiatan sosialisasi.-Foto : Rina Maris-Linggau Pos
BACA JUGA:Dosen Universitas Bina Insan Lakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Pegiat UMKM di Jambi
BACA JUGA:Top Banget! UMKM Olah Ikan Seluang jadi Kerupuk Omzet Jutaan
“Kita minta LPKK turun langsung ke Lubuklinggau untuk menyampaikan hal ini langsung ke pelaku UMKM. Kami dari DPR RI juga mendorong pelaku usaha untuk melek teknologi. Tidak hanya mencari informasi produk apa yang laku, agar usaha mereka tepat guna, tepat sasaran dan tepat usah. Ini yang kita harapkan,” jelasnya.
Peserta sosialisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK), di Ball Room Grand Zuri Hotel, Sabtu 3 Agustus 2024.-Foto : Rina Maris-Linggau Pos
Dalam materinya, Fauzi Amro juga menyampaikan peran DPR RI dimana salah satunya kolaborasi, lalu sinergisitas dengan Pemerintah Daerah, mengawasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa hingga penanganan pengadaan. (*)