Ratusan mahasiswa dari 23 perguruan tinggi di kota Medan, selain aksi tolak menolak politik dinasti juga menolak calon presiden diduga melanggar hak asasi manusia.
"Jadi kami aliansi mahasiswa Sumut menolak melakukan mimbar bebas politik dinasti dan pelanggaran HAM. Hal ini sebagai sikap kami dalam melihat politik hari ini," ucap Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Santo Thomas Unika Medan Mujur Leonardo Manalu.
Mujur menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 ini, publik di tengah dipertontonkan soal politik dinasti.
Apa lagi, menjadi pusat perhatian terkait putusan Mahkamah Konsitusi (MK), yang dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Janji Berikan Dana Abadi Pesantren
"Putusan MK mencederai hukum dan masyarakat. Oligarki meloloskan aturan yang hanya untuk kepentingan golongan," jelas Mujur.
Atas hal itu, Mujur meminta masyarakat untuk dapat cermat dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan pada 14 Februari 2024, nantinya. (*)
(KORANLINGGAUPOS.ID)