Pj Wali Kota Lubuk Linggau : Sekretariat KPU dan Bawaslu Bantu Komisioner

Jumat 13 Sep 2024 - 22:23 WIB
Reporter : RIENA FITRIANI MARIS
Editor : RIENA FITRIANI MARIS

KORANLINGGAUPOS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau mendukung penuh terlaksananya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Lubuk Linggau. 

Salah satu bentuk komitmen ini dengan menganggarkan dana untuk para penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu. 

Dana hibah ini ungkap Pj Wali Kota Lubuk Linggau H Trisko Defriyansa sudah disiapkan oleh Pemkot Lubuk Linggau jauh-jauh hari. 

"Dana hibah untuk penyelenggara ini sudah kita anggarkan dan kita serahkan sesuai prosedur. Bahkan surat tanggung jawab pengguna anggaran juga sudah ditandatangani. Anggaran pun sudah ditransfer ke rekening mereka. Ini sebagai bentuk komitmen kita, agar Pilkada di Lubuk Linggau terlaksana dengan baik, lancar dan aman," ungkapnya.

BACA JUGA:Gedung UKK Imigrasi Diresmikan Saat HUT Kota, Ini Harapan Pj Wali Kota Lubuk Linggau

BACA JUGA:Pastikan Pembangunan Sesuai RAB, Pj Wali Kota Lubuk Linggau H Trisko Defriyansa Lakukan Safari Pembangunan

Anggaran yang disiapkan untuk KPU sebesar Rp 25 miliar dan untuk Bawaslu sebesar 8,5 miliar.

Anggaran disalurkan 40 persen ditahun 2023 dan 60 persen sisanya di APBD induk 2024. Saat ini semua anggaran sudah diserahkan. 

Setelah diserahkan ke mereka tegas Trisko, pengawasan tentu melekat ke pihak masing-masing penyelenggara.

"Untuk bank saja kita tidak bisa intervensi harus ke bank mana, bebas mereka mau kemana. Begitu juga nantinya pengawasannya," tegasnya. 

BACA JUGA:Pj Wali Kota : Kantor Keimigrasian Lubuk Linggau Segera Dilaunching, Efek Positif untuk Layanan Haji dan Umrah

BACA JUGA:Soal Rekomendasi Bawaslu untuk Dua ASN Lubuk Linggau, Ini Kata Pj Wali Kota

Namun Trisko meyakini dana hibah ini bisa dikelola dengan baik.

Karena KPU sudah ada pendampingan dari KPU Provinsi dan KPU RI. 

"Dan biasanya lebih ketat, segala sesuatunya ada evaluasi dan standart penggunaanya lebih ketat. Dana hibah mereka itu jadi hibah daerah yang di registrasi jadi DIPA KPU. Menurut kita ya pengawasan sudah ketat dan akun belanja serta apa-apa sudah sesuai pos peruntukkan. Mereka juga sering di bimtek kok terkait pengelolaan keuangan," ungkapnya lagi. 

Kategori :