Mereka bisa membawa masalah ini ke pengadilan untuk mengembalikan hak atas sertifikat tanah.
Bukti-bukti yang telah dikumpulkan, seperti bukti utang, komunikasi dengan kreditur, dan dokumen terkait lainnya, akan sangat berperan dalam mendukung klaim mereka di pengadilan.
Perlunya Nasihat Hukum
BACA JUGA:Sertifikat Tanah Prona Warga Nibung Digadai Oknum Pegawai BPN Muratara ke Rentenir
BACA JUGA:Pemilik Sertifikat Tanah Meninggal Dunia, Mau Balik Nama Sertifikat Tanah? Begini Caranya
Menghadapi situasi seperti ini, sangat dianjurkan untuk mencari nasihat dari pengacara atau ahli hukum.
Mereka dapat memberikan panduan yang lebih jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil dan membantu dalam menavigasi sistem hukum.
Hal ini akan memperkuat posisi pemilik tanah dalam mempertahankan hak-haknya.
Kasus yang dialami Adi menggambarkan tantangan yang bisa muncul dalam transaksi gadai.
BACA JUGA:Oknum Mafia Tanah Muratara Gadai Sertifikat Tanah Warga Nibung, Begini Cerita Korban
BACA JUGA:6 Cara Buat Sertifikat dengan Program PTSL Gratis, Yuk Ketahui Syarat dan Prosedurnya
Penting bagi pemilik tanah untuk selalu memiliki dokumentasi yang jelas dan perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak.
Jika terjadi sengketa, langkah pertama adalah memahami dengan baik dasar perjanjian yang ada dan berkonsultasi dengan pihak berwenang.
Dengan langkah yang tepat, pemilik tanah dapat melindungi hak-haknya dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan.
Dalam hal ini, detik's Advocate menyediakan platform bagi masyarakat untuk bertanya seputar masalah hukum yang dihadapi.
BACA JUGA:Musi Rawas Terapkan Sertifikat Tanah Elektronik, Ini Manfaat dan Dampak Positifnya