Tiga tantangan tersebut adalah aksesibilitas, kualitas, dan toleransi dalam pendidikan.
BACA JUGA:Dukung Gerakan Sekolah Sehat, SDN 1 Pedang Musi Rawas Lakukan Kegiatan Positif Ini Setiap Jum'at
BACA JUGA:Marak Kasus Bullying di Sekolah, Begini Kiat Pencegahan dari Kepala SDN 36 Lubuk Linggau
Dalam masalah aksesibilitas, Kemenag menekankan bahwa tidak cukup hanya mendirikan lembaga pendidikan, tetapi juga harus memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa memandang latar belakang ekonomi atau sosial, memiliki peluang yang sama untuk menikmati layanan pendidikan yang berkualitas.
Muhammad Ali Ramdhani menjelaskan bahwa "pendidikan untuk semua" harus menjadi misi bersama.
Hal ini berarti, tidak boleh ada sekolah menengah teologi Kristen yang menolak siswa dengan alasan diskriminatif.
"Pendidikan untuk semua harus menjadi misi bersama," ucap Muhammad Ali.
BACA JUGA:Siswa SMA Kelas 12 Mau Daftar Sekolah Kedinasan Kemenhub? Begini Cara dan Syaratnya
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa aksesibilitas berarti sekolah-sekolah harus bisa menerima semua siswa, tanpa memandang perbedaan, dan tidak boleh ada alasan ekonomi yang menghambat seseorang untuk mendapatkan pendidikan.
Untuk siswa yang menghadapi kendala ekonomi, Dirjen Pendidikan Keagamaan diwajibkan menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP), yang akan membantu meringankan beban biaya pendidikan.
"Jika ada kendala ekonomi, misalnya, maka menjadi kewajiban Dirjen untuk menyediakan Program Indonesia Pintar (PIP).
Begitu pula, siswa dengan disabilitas harus disediakan layanan yang ramah," tambahnya.
BACA JUGA:SLB Negeri Musi Rawas satu-satunya SLB di Indonesia yang jadi Sekolah Adiwiyata Nasional 2024
BACA JUGA:Jurusan IPS Merapat, Berikut 6 Sekolah Kedinasan Paling Top 2024
Selain aksesibilitas, Kemenag juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan toleransi dalam pendidikan.