KORANLINGGAUPOS.ID- Hari ini, Komisi VI DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan bos-bos bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan Komisi VI DPR RI , bank-bank yang hadir antara lain yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid dari Fraksi Golkar, dan dimulai pada pukul 10.20 WIB.
Agenda utama rapat adalah untuk memperkenalkan mitra kerja, mengevaluasi kinerja hingga triwulan III-2024, serta menyampaikan rencana kerja dan peta jalan korporasi hingga 2025.
BACA JUGA:Segini Gaji Pegawai dan Karyawan Bank Mandiri 2024? Berikut Daftar Selengkapnya Sesuai Jabatan
BACA JUGA:Skor ESG di S&P Meningkat, BRI Perkuat Posisi Sebagai Pemimpin Keberlanjutan di Sektor Perbankan
Menurut Nurdin Halid, bank-bank Himbara telah menunjukkan kinerja yang positif sepanjang tahun 2024 hingga kuartal ketiga.
Hal ini terlihat dari peningkatan signifikan dalam aset dan laba bersih yang dicapai oleh setiap bank, serta tingkat kredit macet atau Non-Performing Loan (NPL) yang berhasil dijaga tetap rendah.
"Bank Himbara telah menunjukkan kinerja yang baik hingga kuartal III-2024, dengan pencapaian signifikan dalam laba dan aset, serta NPL yang terjaga," ucap Nurdin.
Dalam rapat tersebut, Nurdin juga menyoroti peran penting bank BUMN dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan volatilitas ekonomi internasional yang dapat berdampak pada perekonomian dalam negeri.
BACA JUGA:Bank Sumsel Babel Cabang Sekayu Dukung Operasi Pasar Murah di Muba
Bank-bank Himbara diharapkan dapat menjadi pilar stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat fondasi ekonomi Indonesia.
Lebih lanjut, Nurdin Halid menekankan pentingnya peran bank BUMN untuk memperluas akses keuangan hingga ke daerah-daerah terpencil.
Hal ini bertujuan agar masyarakat di pedesaan memiliki peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif.