Sementara itu, lebih dari 50 persen guru masih kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik yang menjadi ciri khas kurikulum ini.
Padahal Kurikulum Merdeka menuntut guru untuk lebih fleksibel dan kreatif dalam merancang pembelajaran, tetapi kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap pendekatan baru ini menjadi salah satu hambatan besar dalam implementasinya.
"Kenyataannya, banyak guru yang masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada pengajaran secara frontally dan mengutamakan ujian sebagai penilaian utama," jelasnya.
BACA JUGA:SDN 2 Lubuk Linggau Ajak Siswa Lebih Disiplin Dalam Belajar Melalui Kurikulum Merdeka
BACA JUGA:SDN 53 Lubuk Linggau Sambut Positif Kurikulum Merdeka
Selanjutnya, seiring dengan implementasi Kurikulum Merdeka masih banyak guru yang mengeluhkan beban kerja yang semakin berat.
Guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi juga menyusun Rencana Pembelajaran yang lebih fleksibel, melakukan asesmen berbasis proyek, serta mendampingi siswa dalam pengembangan kompetensinya.
Akibatnya, beban kerja yang tinggi ini menyebabkan guru stress, sehingga mengurangi efektivitas dalam mengimplementasikan kurikulum.
"Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, saya sepakat dengan pernyataan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu'ti. Kurikulum memang tidak bisa dilakukan serta merta. Perlu diadakan kajian mendalam dan tidak terburu-buru. Masih perlu evaluasi sebelum memberikan keputusan. Untuk itu, beliau berjanji akan mempelajari secara saksama Kurikulum Merdeka dengan melibatkan para pakar pendidikan dan kurikulum sesuai dengan inspirasi masyarakat untuk memajukan pendidikan di Tanah Air. Maka saat ini kita tunggu keputusan apa yang akan diambil Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Indonesia Abdul Mu'ti. Ada dua kemungkinan, kembali pada kurikulum 2013, atau tetap pada Kurikulum Merdeka namun diubah pola dan penerapannya, disesuaikan dengan kondisi negeri kita," jelasnya lagi.