6. Efisiensi penggunaan energi di kantor untuk menekan pengeluaran listrik dan sumber daya lainnya.
7. Penyesuaian pakaian kerja yang lebih nyaman, tanpa mengurangi profesionalitas.
8. Penggunaan anggaran secara efektif dengan mengutamakan kebutuhan yang benar-benar esensial.
BACA JUGA:BKN Perpanjang Pendaftaran PPPK Tahap 2, Berikut 3 Kategori yang Paling Beruntung
9. Kerja sama dengan mitra dan donor tanpa mengesampingkan prinsip good governance.
10. Optimalisasi peran kantor regional untuk memastikan konsultasi kepegawaian berjalan lebih cepat dan efektif.
Selain bertujuan untuk efisiensi anggaran, kebijakan ini juga menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi di Indonesia.
ASN diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan pola kerja baru yang lebih modern dan fleksibel.
BACA JUGA:Peluang Lolos CPNS 2025 Semakin Besar, Wajib Pahami Aturan BKN Ini
Dalam konteks ini, BKN juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi ASN, seperti penyelesaian permasalahan hukum, kesejahteraan, jenjang karier, serta kemudahan dalam meningkatkan pendidikan.
Dengan adanya reformasi ini, ASN diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan mendapatkan jenjang karier yang lebih terbuka.
Zudan Arif mengajak seluruh pegawai BKN dan ASN di Indonesia untuk melihat efisiensi anggaran bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai peluang untuk bekerja lebih efektif dan inovatif.
Dengan sistem kerja yang lebih fleksibel dan berbasis teknologi, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan efisien kepada masyarakat.
BACA JUGA: Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Instruksikan Efisiensi Anggaran, Begini Tanggapan Sekda Lubuk Linggau
Ke depan, keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada adaptasi ASN dalam menghadapi perubahan.
Dengan semangat kolaborasi dan inovasi, diharapkan efisiensi anggaran ini dapat mendukung pembangunan nasional yang lebih berkelanjutan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.