"PSU anggarannya dari kabupaten, kalau gubernur dari Pemprov," tambahnya.
BACA JUGA:Begini Kesiapan Polda Sumsel dan Polres Empat Lawang Jelang Pemungutan Suara Ulang
BACA JUGA:Hari Ini Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Tingkat KPU Musi Rawas
Lebih lanjut, Alfajri mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoodinasi dengan Kebangpol Kabupaten Empat Lawang mengenai persiapan pelaksanaan PSU.
Saat ini, Pemprov Sumsel masih menunggu kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
Pemprov Sumsel menunggu bagaimana kesiapan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pemprov Sumsel sudah koordinasi dengan kepala Kesbangpol Empat Lawang bahwa mereka sudah melaksanakan rapat.
Alfajri menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap membackup mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan seluruh tahapan pelaksanaan PSU agar amanat dari Mahkama Konstitusi dapat berjalan dengan baik.
BACA JUGA:Pastikan Pemungutan hingga Penghitungan Suara Terlaksana Tanpa Hambatan, KPU Mura Monitoring ke TPS
BACA JUGA:Pasca Pemungutan Suara Sekda Imbau Warga Tetap Jaga Kondusif
"Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap membackup, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan sehingga amanat Mahkama Konstitusi dapat berjalan dengan baik," tegasnya.
Diketahui bahwa, PSU Empat Lawang ini merupakan tindak lanjut dari putusan MK terkait sengketa hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
MK memerintahkan pelaksanaan PSU di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Empat Lawang karena adanya dugaan pelanggaran dalam proses pemungutan suara.
Perintah PSU ini termasuk di Bengkulu Selatan dan Kabupaten Empat Lawang.
BACA JUGA: Jelang Pemungutan Suara Pilkada Serentak 5 Kelurahan di Kota Lubuk Linggau Banjir
BACA JUGA:PLN Pastikan Keandalan Pasokan Listrik Jelang dan Saat Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024
Namun pada kedua daerah tersebut dikabarkan tengah menghadapi kendala serius terkait pendanaan untuk pelaksanaan PSU tersebut.