Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Hj Ratna Dewi Ajak Warga Pahami Perda No. 6 Tahun 2024

Anggota DPRD Hj Ratna Dewi foto bersama narasumber, Abdul Aziz, tokoh masyarakat, dr Mast Idris dan warga yang hadir dalam Kegiatan Peningkatan Pengawasan Produk Hukum Kota Lubuk Linggau Minggu 27 Juli 2025. -Foto : Yezi Fadly/Linggau Pos-

Ia berharap semoga kedepan pemerintah bisa mensupport warga untuk bisa meningkatkan ekonomi melalui pembinaan wirausaha kepada warga.

Selanjutnya, dengan dipandu oleh moderator Fatma Oktarendah, narasumber Abdul Azis menyampaikan materi terkait Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2024.

BACA JUGA:Reses Perdana 2025, Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau H Muhammad Amin Serap Aspirasi Konstituen

BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Abdul Nasir Reses Perorangan, Warga Usul Pembangunan Infrastruktur

Mengawali paparannya, ia menjelaskan 3 aspek yang mendasari mengapa perda dibentuk, baik oleh insiatif DPRD maupun inisiatif eksekutif, yaitu aspek fisiologis, aspek sosiologis, dan aspek yuridis.

Ia kemudian membahas secara rinci terkait Perda Nomor 6 tahun 2024.

Tokoh Masyarakat RT 02 Kayu Ara, dr Mast Idris Usman E memberikan tanggapan dalam Kegiatan Peningkatan Pengawasan Produk Hukum Kota Lubuk Linggau. Foto : Yezi

Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, antara warga dengan anggota DPRD Hj Ratna Dewi dan narasumber.

Tokoh masyarakat, dr Mast Idris menyampaikan keluhan terkait pendidikan, dimana terjadi ketimpangan dalam penerimaan siswa baru di sekolah negeri dan sekolah swasta.

BACA JUGA:Serap Aspirasi Warga, Hj Rosmala Dewi Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Reses I Tahun 2025

BACA JUGA:Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Hj Rosmala Dewi Reses di Jawa Kiri, Warga Curhat Soal Drainase dan Sampah

Ketua PD Muhammadiyah Lubuk Linggau tersebut juga menyampaikan aspirasi terkait akan dibangunnya Klinik Muhammadiyah di komplek ICM, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.

Warga lainnya, Suharto, turut menyampaikan aspirasi mengenai keinginan mereka untuk dibentuk pendampingan wirausaha dari pemerintah kepada warga, terutama dalam bidang pertanian.