MUBA, KORANLINGGAUPOS.ID - Menghadapi potensi lonjakan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) akibat puncak musim kemarau, Bupati Muba H M. Toha bersama Kepala OPD dan Forkopimda mengambil langkah cepat
Senin 28 Juli 2025 berlangsung di Ruang Rapat Griya Bumi Serasan Sekate Bupati H M Toha didampingi Kepala OPD, Kapolres Muba AKBP God Parlasro Sinaga, dan Dandim 0401 Muba Letkol Kav. Fredy Christoma Pramono Putra antusias mengikuti Rapat Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla secara virtual dari Ruang Rapat Guest House Griya Bumi Serasan Sekate.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni ini juga dihadiri Kepala BNPB Letjen Dr. Suharyanto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta unsur TNI dan Polri.
Fokus utama pembahasan adalah antisipasi puncak kemarau pada Juli–Agustus yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di berbagai daerah.
BACA JUGA:Jadi Tuan Rumah PORPROV XV dan PEPARPROV V, Muba Minta Pendampingan BPKP
BACA JUGA:Muba Dorong Pertanian Lestari dan Ketertelusuran Karet di Kancah Global
Dalam arahannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menggarisbawahi bahwa penanganan Karhutla menunjukkan progres signifikan berkat koordinasi lintas sektor yang semakin solid.
"Kita adalah bangsa pembelajar. Kunci keberhasilan ini adalah keberanian menurunkan ego sektoral, memperkuat kolaborasi pusat dan daerah, serta sinergi masyarakat," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran, edukasi publik, serta kesiapsiagaan sejak dini dengan status siaga darurat.
"Wilayah-wilayah dengan risiko tinggi harus segera menetapkan status siaga darurat, terutama memasuki 10 hari pertama Agustus,” tegas Raja Juli.
BACA JUGA:Wow, Pemkab Muba Minta PGN Tambah 40.523 Kuota JarGas Rumah Tangga 2026
BACA JUGA:IMMUBA Audiensi dengan Bupati Muba, Bahas Program Kepemudaan dan Pembangunan Daerah
Senada, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menambahkan bahwa sinergi berbagai pihak telah berdampak nyata dalam menekan luas lahan terbakar. Ia menyebutkan bahwa BNPB telah mengerahkan dukungan udara, satgas darat, dan operasi modifikasi cuaca (OMC) di daerah rawan seperti Sumsel, Riau, dan Jambi.
“Penanganan harus berbasis prediktif, preventif, dan responsif. Status siaga darurat harus diputuskan dengan cepat agar intervensi lapangan bisa optimal,” jelasnya.
Sementara Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengingatkan bahwa dinamika cuaca yang cepat berubah harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi.