MUSIRAWAS, KORANLINGGAUPOS.ID - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti mengadakan kegiatan pengukuhan dan penyematan Handbadge Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Kegiatan ini merupakan kegiatan rangka persiapan pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM tahun 2024.
Bertempat di Aula Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kamis 25 Januari 2024.
Kegiatan dipimpin langsung Kepala Lapas (Kalapas ) Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Ronald Heru Praptama, bersama Pejabat Struktural dan seluruh pegawai.
BACA JUGA:21 Pegawai Lapas Narkotika Kelas II Muara Beliti Jadi KPPS, Pesan Ini Disampaikan Kalapas?
Dalam pengukuhan tersebut, Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti memasangkan langsung Handbadge Satgas Penguatan WBK/WBBM kepada Ketua ZI dan para ketua tim Pokja yang telah dipilih sebelumnya.
Kalapas juga dalam amanatnya mengatakan kepada tim Pokja yang telah dibentuk agar dapat berperan aktif.
Tidak hanya itu Kalapas juga menyampaikan tetap selalu bersinergi, berkoordinasi serta meningkatkan komitmen yang tinggi dalam membangun Zona Integritas menuju WBK tahun 2024 ini.
Kalapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti juga mengajak kepada pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim Pokja agar selalu mendukung dan bersinergi membangun Zona Integritas di Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti.
BACA JUGA:WBP Lapas Narkotika Muara Beliti dapat Pembagian Kebutuhan Sehari, Ini Kata Kalapas?
Meski sebagian tidak terlibat dalam Tim Pokja ZI mohon membantu dan mendukung kegiatannya ini.
“Saya meminta kepada seluruh pegawai yang tidak terlibat langsung dalam tim pokja agar tetap mendukung dan membantu rekan-rekan kita yang terlibat dalam tim Pokja pada setiap tahapan proses Pembangunan Zona Integritas di Lapas, sehingga Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti bisa meraih predikat WBK pada tahun 2024 ini,” ungkpan Ronald Heru Praptama.
Semoga Implementasi pembangunan zona integritas yang dilaksanakan kedepan nya dapat dirasakan oleh penguna layanan yaitu warga binaan, masyarakat dan pegawai lapas itu sendiri. (*)