Geruduk Bawaslu, Massa Sebut Petugas PPS, KPPS, Kepala Desa Tidak Netral

Rabu 21 Feb 2024 - 19:42 WIB
Reporter : SUMEKS
Editor : SULIS

Menurutnya kepala desa sudah berpihak pada partai tertentu antara lain PAN, PDIP, serta Demokrat.

"Kami minta pilih ulang, musuh kami sekarang adalah kades dan panitia pelaksana pemilihan. Saya petahana masa cuma dapat 1.900 suara," ujarnya. 

BACA JUGA:Ternyata Ada 5 Korban Oknum Satpam SD di Lubuklinggau, 2 Sudah Lapor Polisi

Dijelaskan Supriyanto, mereka ikut andil untuk memenangkan partai PAN. "Belum terjadi penghitungan, saksi diminta tanda tangan. Mereka juga disumpah untuk memilih salah partai yang mereka bela," ungkapnya.

Sejauh ini sambung Supriyanto, yang unggul adalah partai PAN, PDIP dan Demokrat. 

Hal lain disampaikan caleg asal Golkar, Dorry Donald, mengatakan hingga saat ini tim dari Golkar juga belum menerima Pleno C.1.

"Panitia menjelaskan jika baru besok bisa diterima C.1," kata dia. Senada dijelaskan Zulzandi,  caleg dari PPP. Menurutnya mereka terzolimi dan meminta pemilihan ulang. 

"Kita minta pemilihan ulang dan sampai sekarang juga kita belum dapat C.1. Lucunya saksi pada hari H disuruh pulang duluan. Besoknya kita sulit mencari saksi," kata Zul. 

BACA JUGA:Maling Embat Motor Wartawan TV Nasional di Halaman Masjid Lubuklinggau, Ternyata Baru Lunas

Sementara itu, kuasa hukum empat parpol Dr Hasanal Mulkan SH.MH., didampingi Hendra Gunawan mengatakan di kecamatan Muara Pinang ada sebanyak 134 TPS. Mata pilih sebanyak 34 ribu.

"Padahal aslinya hanya sekitar 20 ribu suara," ungkapnya.

Melaporkan kades dan panitia pemilu ke Bawaslu Provinsi, pihaknya membawa bukti antara lain ada yang mencoblos 2 kali.

Ada mereka yang tidak mendapatkan undangan serta hasil rekap yang diragukan.

"Kita bawa alat bukti dan diterima Bawaslu Provinsi. Kita minta tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi. Yang jelas kita minta pemilihan ulang, dan minta diganti panitia penyelenggara pemilu di Kecamatan Muara Pinang dan Pendopo Kabupaten Empat Lawang," ujarnya. 

BACA JUGA:MIN dan MTsN Terancam Disita, Simak Kronologi dan Penjelasan Kemenag

Dia meminta penyelenggara harus adil. "Alat bukti juga kami bawa. Kita meminta  keputusan Bawaslu untuk dapat PSU apakah ada pidana," kata dia.

Kategori :