MIN dan MTsN Terancam Disita, Simak Kronologi dan Penjelasan Kemenag

Reporter: SUMEKS |

Editor: SULIS |

Selasa , 20 Feb 2024 - 20:20

Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Dr Saifuddin Zahri SH MH saat memberikan keterangan di depan awak media usai gagalnya sidang mediasi pertama di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa 20 Februari 2024.-Foto : Dokumen SUMEKS.CO-

SUMSEL, KORANLINGGAUPOS.ID - Lahan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 1 Palembang terancam disita.

Hal itu diketahui saat pihak Yayasan Kesatria Bukit Siguntang, bakal layangkan surat permohonan sita jaminan terhadap dua objek sengketa dua sekolah tersebut.

Dikutip KORANLINGGAUPOS.ID dari sumeks.co Ketua Tim Kuasa Hukum Yayasan Kesatria Bukit Siguntang Dr Saifuddin Zahri SH MH mengatakan pada pokoknya pengajuan permohonan sita jaminan itu agar objek sengketa tidak dibangun apapun oleh para tergugat termasuk pihak MIN 1 dan MTsN 1 Palembang.

"Karena selama gugatan ini bergulir dan belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka status objek sengketa berstatus quo," kata Dr Saipuddin Zahri SH MH diwawancarai usai gagalnya sidang mediasi pertama di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa 20 Februari 2024.

Didampingi Daud Dahlan SH MH serta tim advokat lainnya, Dr Saifuddin Zahri mengatakan upaya hukum sita jaminan itu juga merupakan upaya hukum kliennya terhadap pihak pengadilan.

Sebab, menurutnya objek gugatan yang disengketakan ataupun harta kekayaan pihak tergugat diletakkan dibawah pengawasan penyitaan.

Guna menjaga dan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak hampa atau bersifat ilusionir terhadap putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nantinya.

"Secara singkatnya sita jaminan ini untuk menjamin agar tuntutan kami sebagai penggugat tidak sia-sia," tegas mantan hakim ad hoc Tipikor ini kepada awak media.

Ia berharap selama proses persidangan ini, pihak tergugat juga dapat memberikan bukti-bukti seperti dokumen kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri angunan sekolah MIN 1 dan MTS 1 Palembang.

"Insyaallah kita optimis, gugatan yang kita ajukan ini akan menjadi pertimbangan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki," tegasnya.

Ditambahkan Daud Dahlan, bahwa saat ini sidang dalam tahap mediasi dan diharapkan pada sidang mediasi selanjutnya selaku pihak penggugat menginginkan agar Kepala Kanwil Kemenag Sumsel hadir.

"Agar perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini, yang kami ajukan ini, dapat terbuka secara terang benderang," singkatnya.

min dan mtsn terancam disita, simak kronologi dan penjelasan kemenag                            sumsel, koranlinggaupos.id - lahan madrasah ibtidaiyah negeri (min) 1 dan madrasah tsanawiyah negeri (mtsn) 1 palembang terancam disita.  
hal itu diketahui saat pihak yayasan kesatria bukit siguntang, bakal layangkan surat permohonan sita jaminan terhadap dua objek sengketa dua sekolah tersebut.
dikutip koranlinggaupos.id dari sumeks.co ketua tim kuasa hukum yayasan kesatria bukit siguntang dr saifuddin zahri sh mh mengatakan pada pokoknya pengajuan permohonan sita jaminan itu agar objek sengketa tidak dibangun apapun oleh para tergugat termasuk pihak min 1 dan mtsn 1 palembang.
"karena selama gugatan ini bergulir dan belum ada putusan mempunyai kekuatan hukum tetap maka status objek sengketa berstatus quo," kata dr saipuddin zahri sh mh diwawancarai usai gagalnya  sidang mediasi pertama di pengadilan negeri palembang, selasa 20 februari 2024.
baca juga:siswa di musi rawas jadi korban predator seksual 
didampingi daud dahlan sh mh serta tim advokat lainnya, dr saifuddin zahri mengatakan upaya hukum sita jaminan itu juga merupakan upaya hukum kliennya terhadap pihak pengadilan.
sebab, menurutnya objek gugatan yang disengketakan ataupun harta kekayaan pihak tergugat diletakkan dibawah pengawasan penyitaan.
guna menjaga dan untuk menjamin agar gugatan yang diajukan tidak hampa atau bersifat ilusionir terhadap putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap nantinya.
"secara singkatnya sita jaminan ini untuk menjamin agar tuntutan kami sebagai penggugat tidak sia-sia," tegas mantan hakim ad hoc tipikor ini kepada awak media.
ia berharap selama proses persidangan ini, pihak tergugat juga dapat memberikan bukti-bukti seperti dokumen kepemilikan tanah yang diatasnya berdiri angunan sekolah min 1 dan mts 1 palembang.
baca juga:jual beli mobil berujung penjara, kejadian di tugumulyo
"insyaallah kita optimis, gugatan yang kita ajukan ini akan menjadi pertimbangan hakim dengan bukti-bukti yang kita miliki," tegasnya.
ditambahkan daud dahlan, bahwa saat ini sidang dalam tahap mediasi dan diharapkan pada sidang mediasi selanjutnya selaku pihak penggugat menginginkan agar kepala kanwil kemenag sumsel hadir.
"agar perkara gugatan perbuatan melawan hukum ini, yang kami ajukan ini, dapat terbuka secara terang benderang," singkatnya.
sebelumnya, m zulkifli sh mh pimpin sidang perdana gugatan kepemilikan lahan  min 1 dan mtsn 1 palembang yang diajukan penggugat yayasan kesatria bukit siguntang, selasa 20 februari 2024.
baca juga:jangan ditiru, asyik bermain game di hanphone disambar ka babaranjang, begini kejadiannya
sidang yang digelar di ruang garuda lantai ii pengadilan negeri (pn) palembang, ini dihadiri oleh masing-masing pihak berperkara.
yaitu pihak pemohon gugatan pengurus yayasan kesatria bukit siguntang didampingi kuasa hukumnya dari kantor hukum dr saifuddin zahri sh mh.
di persidangan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak berperkara untuk melaksanakan sidang mediasi terlebih dahulu sebelum masuk ke pokok perkara gugatan.
sembari berharap, adanya jalan keluar terbaik antar kedua belah pihak yang berperkara
namun saat dilakukan sidang mediasi pertama, belum menemui titik temu antara keduanya dikarenakan pihak penggugat meminta kepala kanwil kemenag sumsel diharapkan untuk hadir pada sidang mediasi.
baca juga:tusuk doyok, warga taba koji lubuklinggau terancam 7 tahun penjara
oleh sebab itu, hakim mediasi menunda persidangan hingga selasa pekan depan dengan agenda menghadirkan pihak principal tergugat yakni kakanwil kemenag sumsel.
diberitakan sebelumnya,  mtsn 1 dan  min 1 palembang terancam digusur. 
lantaran, dua sekolah islam negeri di bawah naungan kementerian agama ini digugat oleh pihak yayasan kesatria bukit siguntang.
yayasan kesatria bukit siguntang merupakan yayasan pendiri masjid al jihad yang berlokasi persis dibelakang mtsn 1 dan min 1 palembang.
tepatnya berada jalan ariodillah, rt 031 rw 011, kelurahan 20 ilir d iv kecamatan ilir timur i kota palembang.
h zulkifli simin, selaku dewan pembina masjid al jihad yayasan kesatria bukit siguntang, rabu 7 februari 2024 mengungkapkan alasan pihak yayasan mengajukan gugatan ke pn palembang.
baca juga:bawaslu sumsel tangani masalah pemungutan dan penghitungan suara ulang di muratara 
"awal mengajukan gugatan lantaran pihak yayasan ingin melakukan pengembangan dan perluasan area masjid," ungkap h zulkifli simin.
dikatakannya, pengembangan dan perluasan masjid al jihad dibawah naungan yayasan ini diantaranya untuk membangun rumah tahfiz al qur'an.
diterangkannya, sebelum mengajukan gugatan ke pihak pengadilan sebelumnya telah dilakukan upaya berupa menyurati pihak-pihak seperti kanwil kementerian agama sumsel serta kantor kemenag kota palembang. 
"upaya menyurati pihak-pihak tersebut sudah lebih kurang 10 bulan lalu, namun tidak mendapat respon sama sekali, makanya kami lakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan," tuturnya.
lebih lanjut dikatakannya, alas hak tanah dengan luas total 9.040 m² yang dibangun mtsn 1 dan min 1 palembang adalah perjanjian pinjam pakai dibawah tangan.
baca juga:tak terima dituduh mencuri, ancam korban di rumah kadus musi rawas
diceritakannya, bahwa pada 1968 yayasan membeli tanah seluas 4.812 m² yang terletak di jalan gelatik komplek pck sungai bendung 9 ilir palembang.
lalu, tanah tersebut ditukar guling dengan tanah ahli waris h. mohammad soleh yang terletak di jalan ariodillah rt 031 rw 011 kelurahan 20 ilir d. iv kecamatan ilir timur i palembang seluas 9.040 meter persegi.
proses tukar guling ini, baru disahkan berdasarkan akta penglepasan hak no. 117 dan akta penglepasan hak no. 116 yang dibuat di notaris darbi, sh di palembang pada tanggal 30 maret 1976, antara pihak yayasan dengan ahli waris h mohammad soleh.
selanjutnya, pada tahun 1973 kakan kemenag kota palembang mengajukan permohonan pinjam pakai bidang tanah milik yayasan dan permohonan tersebut dikabulkan oleh pihak yayasan yang pada saat itu diwakili oleh ketua iii (hadji mohamad akib). 
baca juga:hakim tolak pledoi terdakwa kasus suap oknum kapolres
"setelah mendapat persetujuan pinjam pakai dibawah tangan pihak kanwil kemenag provinsi sumatera selatan membangun gedung madrasah ibtidaiyah negeri teladan palembang yang merupakan cikal bakal min 1 palembang. namun ternyata pihak kanwil kemenag membangun juga madrasah tsanawiyah negeri yang sekarang adalah mtsn 1 palembang tanpa seizin yayasan karena didalam surat permohonan tersebut mereka hanya mau membangun min saja," terangnya
dan sekarang, setelah 50 tahun meminjam pakai tanah milik yayasan kata zulkifli, saat ini sudah waktunya pihak yayasan akan mengambil kembali tanah tersebut.
ia berharap, dalam permohonan gugatan yang diajukan pihak yayasan dapat diterima oleh majelis hakim pn palembang.
terpisah, klaim berbeda dikatakan oleh plh kanwil kemenag sumsel, win hartan yang menerangkan bahwa tanah min 1 dan mts negeri 2 palembang adalah tanah milik pemerintah bukan milik yayasan.
baca juga:ganja dari medan dikirim via ekspedisi ke musi rawas
menurutnya, saat melihat dokumen tanah tersebut, ternyata atas nama tanah negara yang kemudian menjadi tanah pemerintah tingkat ii palembang
dikatakan plh kanwil kemenag sumsel bahwa, tanah tersebut di buatkan ikrar hibah sekitar tahun 1960 oleh pemda, baru disertifikatkan kemenag ri atas nama kemenag ri sekitar tahun 1990.(*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 21 FEBRUARI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan