Ketua KPU Tegaskan Caleg Terpilih Ikut Pilkada Tak Harus Mundur, Berikut Analisa Pengamat

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 11 May 2024 - 21:03

Peneliti Lembaga Dejure Riset Konsulting (DRK), Kurniawan Eka Saputra. -Foto: Dokumen-Linggau Pos.

Pertama, bahwa anggota DPR/DPRD dan DPD adalah jabatan politis hasil pemilihan dengan basis parpol.

Tentu bagi para politisi legislatif, jenjang karir jabatan politis seperti : Presiden, Menteri dan kepala daerah adalah salah satu bagian dari karir politik yang ingin (diimpikan) diraih, apalagi jabatan ini melalui pemilihan oleh konstituen.

Sehingga memang, untuk memberikan banyak pilihan/alternatif pemimpin bagi pemilih adalah dengan membuka ruang bagi para caleg, ikut dalan kontestasi.

Secara historis, sejak Pilkada langsung dilaksanakan, beberapa kali perubahan regulasi terkait mundur atau tidak para Caleg terpilih. Pernah, tidak harus mundur, hanya cuti kampanye, sampai kemudian harus mundur secara permanen.

Kedua, bahwa faktanya untuk daerah. Dengan pengaturan ASN, TNI/Polri, Kades yang juga harus mundur. Tingkat partisipasi para figur potensial untuk ikut berkontestasi dalam pilkada menjadi tidak maksimal.

Sehingga memang alternatif pilihan terhadap figur bakal calon kepala daerah menjadi sangat terbatas, apalagi dengan keserentakan jadwal Pileg, Pilpres dan Pilkada dalam tahun yang sama (2024). Meski di kaji kembali, apakah pengaturan Pasal 7 ayat 2 huruf s UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota masih relevan.

Ketiga, bahwa opersionalisasi dari kewajiban tidak mundur sebagai calih berkonsekwensi pada persyaratan kesediaan untuk mundur sebagai anggota DPR/DPRD dan DPD, jika dilantik hanyalah bagian dari formalitas semata.

Karena jelas surat pernyataan itu akan tidak berlaku, tatkala bakal calon yang bersangkutan dilantik belakangan pasca Pilkada 2024 pada 27 November 2024.

Singkatnya KPU, sebelum tahapan pencalonan dimulai harus memastikan bagaimana rule of the law legislator dan calih yang akan berkontestasi dalam Pilkada 2024.

"Mensosialisasikan regulasi itu pada KPU daerah, parpol, para bakal calon serta masyarakat, agar ada jaminan kepastian, regulasi mana serta tafsir regulasi apa yang akan diterapkan," harapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, menuturkan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam Pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti Pilkada Serentak 2024.

"Tidak wajib mundur dari jabatan. Kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata Hasyim dikutip dari Antara, Jumat 10 Mei 2024.

ketua kpu tegaskan caleg terpilih ikut pilkada tak harus mundur, berikut analisa pengamat                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - calon anggota dpr, dpd, dprd provinisi, dprd kabupaten/kota terpilih (calih) harus mundur atau tidak ketika ikut kontestasi pilkada 2024 masih menjadi perbincangan hangat di masyarakat. 
kendatipun ketua kpu republik indonesia, hasyim asy'ari sudah menjelaskan bahwa calih yang ikut kontestasi pilkada tidak perlu mundur dari calih. 
yang harus mundur itu, kata  hasyim asy'ari, adalah  anggota dpr, dpd, dprd provinsi, dprd kabupaten/kota yang sedang menduduki jabatan saat ini. 
namun kemudian timbul pertanyaan pada saat anggota dprd kota lubuklinggau dilantik pada akhir september 2024 apakah calih yang ikut kontestasi pilkada ikut dilantik atau tidak. 
baca juga:arah dukungan pbb pada pilkada lubuklinggau, sekjen dpp pbb angkat bicara
menanggapi pertanyaan tersebut peneliti lembaga dejure riset konsulting (drk), kurniawan eka saputra menjelaskan statemen yang disampaikana oleh ketua kpu hasyim asy'ari sudah clear sebenarnya merujuk pada putusan mahkamah konstitusi no. 12/puu-xxii/2024, yang salah satu diktumnya adalah bahwa calon terpilih (calih) dpr/dprd tidak perlu mundur tatkala mencalonkan diri sebagai kepala daerah. 
karena yang mengikat dalam persoalan pengunduran diri tatkala mencalonkan diri sebagai bakal calon dalam pilkada adalah bagi anggota dpr/dprd dan dpd, sebagaimana pengaturan pasal 7 ayat 2 huruf s uu no. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota (uu pilkada). 
rasionalitasnya adalah, bahwa memang sebagai calon (meski terpilih), tentu belum terikat pada hak dan kewajiban sebagai legislator periode 2024/2029 karena belum dilantik.
"bahwa kemudian ada statemen ketua kpu  yang menyatakan bahwa pelantikan calon terpilih (calih) hasil pemilu 2024 tidak harus serentak, merupakan hal yang logis secara hukum," katanya kepada koranlinggaupos.id sabtu 11 mei 2024. 
baca juga:sikap pkb jelang pilkada lubuklinggau, ini penjelasan prana putra sohe pkb 
ditambahkanya, karena memang jika masih ada persoalan seperti misalnya : mendapat halangan (sakit) atau belum clear persoalan di internal parpol, maka bisa saja pelantikan yang bersangkutan menyusul (sepanjang masih memenuhi persyaratan).
persoalannya kemudian, ini menjadi 'celah hukum' bagi calih yang memiliki keinginan untuk berkontestasi dalam pilkada untuk tidak mundur jika ikut sebagai calon. 
skenario ini sebenarnya sudah beberapa kali dilakukan, mulai dari skenario penundaan pilkada, draft revisi uu md 2 tentang keserentakan pelantikan calih hasil pemilu 2024 pada bulan november, sampai dengan desain ketidak serentakan pelantikan.
diluar perdebatan hukum soal mundur/tidak para legislator tatkala menjadi calon dalam kontestasi pilkada : secara personal eka berpendapat dimungkinkan para anggota dpr/dprd dan dpd tidak perlu mundur jika ikut kontestasi pilkada, dengan argumentasi :
baca juga:pilkada lubuklinggau 2024, hasbi asadiki dan rodi wijaya berebut rekomendasi dpp golkar
pertama, bahwa anggota dpr/dprd dan dpd adalah jabatan politis hasil pemilihan dengan basis parpol.
tentu bagi para politisi legislatif, jenjang karir jabatan politis seperti : presiden, menteri dan kepala daerah adalah salah satu bagian dari karir politik yang ingin (diimpikan) diraih, apalagi jabatan ini melalui pemilihan oleh konstituen. 
sehingga memang, untuk memberikan banyak pilihan/alternatif pemimpin bagi pemilih adalah dengan membuka ruang bagi para caleg, ikut dalan kontestasi. 
secara historis, sejak pilkada langsung dilaksanakan, beberapa kali perubahan regulasi terkait mundur atau tidak para caleg terpilih. pernah, tidak harus mundur, hanya cuti kampanye, sampai kemudian harus mundur secara permanen.
baca juga:menakar pasangan ideal pilkada lubuklinggau
kedua, bahwa faktanya untuk daerah. dengan pengaturan asn, tni/polri, kades yang juga harus mundur. tingkat partisipasi para figur potensial untuk ikut berkontestasi dalam pilkada menjadi tidak maksimal. 
sehingga memang alternatif pilihan terhadap figur bakal calon kepala daerah menjadi sangat terbatas, apalagi dengan keserentakan jadwal pileg, pilpres dan pilkada dalam tahun yang sama (2024). meski di kaji kembali, apakah pengaturan pasal 7 ayat 2 huruf s uu no. 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota masih relevan.
ketiga, bahwa opersionalisasi dari kewajiban tidak mundur sebagai calih berkonsekwensi pada persyaratan kesediaan untuk mundur sebagai anggota dpr/dprd dan dpd, jika dilantik hanyalah bagian dari formalitas semata. 
karena jelas surat pernyataan itu akan tidak berlaku, tatkala bakal calon yang bersangkutan dilantik belakangan pasca pilkada 2024 pada 27 november 2024.
baca juga:h suhada mantap nyalon di pilkada lubuklinggau, sudah ambil formulir di nasdem dan golkar 
singkatnya kpu, sebelum tahapan pencalonan dimulai harus memastikan bagaimana rule of the law legislator dan calih yang akan berkontestasi dalam pilkada 2024. 
"mensosialisasikan regulasi itu pada kpu daerah, parpol, para bakal calon serta masyarakat, agar ada jaminan kepastian, regulasi mana serta tafsir regulasi apa yang akan diterapkan," harapnya.
untuk diketahui, sebelumnya ketua  kpu ri hasyim asy'ari, menuturkan, calon anggota legislatif (caleg) terpilih dalam pemilu 2024 tidak perlu mengundurkan diri bila mengikuti pilkada serentak 2024. 
"tidak wajib mundur dari jabatan. kan belum dilantik dan menjabat, mundur dari jabatan apa?" kata hasyim dikutip dari antara, jumat 10 mei 2024.
baca juga:quo vadis pilkada lubuklinggau, pasangan ideal untuk lubuklinggau
dia menjelaskan caleg terpilih yang wajib mundur dari jabatannya adalah anggota dpr/dpd/dprd untuk jajaran provinsi/kabupaten/kota pemilu 2019 dan kembali terpilih dalam pemilu 2024.
"maka yang bersangkutan mundur dari jabatan yang sekarang diduduki," jelasnya.
dalam pertimbangan putusan mahkamah konstitusi (mk) nomor 12/puu-xxii/2024 penting untuk kpu mempersyaratkan calon anggota dpr, anggota dpd, dan anggota dprd terpilih yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah untuk membuat surat pernyataan bersedia mengundurkan diri jika telah dilantik secara resmi menjadi anggota dpr, anggota dpd dan anggota dprd apabila tetap mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
hasyim pun menegaskan frasa 'jika telah dilantik secara resmi menjadi'. untuk itu, tidak ada aturan tentang pelantikan serentak bagi calon anggota dpr/dpd/dprd jajaran provinsi/kabupaten/kota. kemudian, tidak ada larangan untuk calon anggota dpr/dpd/dprd jajaran provinsi/kabupaten/kota untuk dilantik belakangan usai kalah dalam pilkada, misalnya.
baca juga:soal wakil walikota ideal di pilkada lubuklinggau, para calon walikota buka suara
"sekali lagi yang wajib mundur adalah anggota," terang hasyim. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 12 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan