Sekolah Swasta Lubuklinggau Minta Dinas Pendidikan Konsisten Atur PPDB Sekolah Negeri

LUBUKLINGGAU, KORANLINGGAUPOS.ID  - Pengurus BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Kota Lubuklinggau Kamis 16 Mei 2024 pukul 09.00 WIB,mengadakan pertemuan di SMK Budi Utomo guna membahas persiapan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2024 – 2025.

Pertemuan ini juga sebagai ajang silaturahmi antar sesama pimpinan lembaga pendidikan swasta dan bertukar pikiran untuk mengatasi polemik penerimaan peserta didik baru dan mengoptimalkannya bagi sekolah-sekolah swasta di Kota Lubuklinggau.

Pertemuan dihadiri oleh Ketua Yayasan Budi Utomo sekaligus Ketua BMPS Kota Lubuklinggau Elven Asmar dan sekretaris BMPS Ponijo, Tokoh Masyarakat Pemerhati Pendidikan dr. H. Mast Idris dan H. Aji Riang, serta para anggota BMPS yang terdiri dari Kepala SMP, MTs, SMA, MA dan SMK swasta dan Pimpinan Pondok Pesantren atau Yayasan Pendidikan kota Lubuklinggau.

Ketua BMPS Elven Asmar mengungkapkan, setiap tahunnya sekolah-sekolah swasta selalu mengalami kesulitan mendapatkan siswa baru, karena adanya penerimaan peserta didik yang berlebihan bahkan melewati batas kuota di sekolah-sekolah negeri.

BACA JUGA:Ketua Yayasan Budi Utomo, Lapor ke Wakil Menteri Tenaga Kerja, Sekolah Swasta saat ini Terzolimi

“Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, sudah banyak sekolah swasta yang tutup karena sudah habis siswanya, berdasarkan data yang saya dapat sudah ada 8 sekolah yang tutup,”ucap Elven.

Menurutnya, hal ini disebabkan karena tidak adanya pengaturan yang tegas atau konsistensi dari Dinas Pendidikan baik kota maupun provinsi tentang mekanisme batasan kuota menerima peserta didik baru bagi sekolah negeri.

Selama ini ia sudah beberapa kali ke Palembang dan juga menemui beberapa pejabat  di lingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau untuk membicarakan masalah ini, namun hingga saat ini tidak ada titik terang, malah semakin meredup.

“Tapi kita sebagai pengelola lembaga pendidikan swasta harus tetap semangat, karena kita ini berjuang mencerdaskan anak bangsa, dan kita juga milik pemerintah, walaupun kita tidak diperlakukan sebagai anak kandung, melainkan seperti anak tiri,”pungkasnya.

BACA JUGA:Dua Pesan Penting Anies Baswedan untuk Sekolah Swasta di Lubuklinggau, Musi Rawas dan Muratara

Ia berharap pada pertemuan ini akan ada masukan dan solusi dari forum, untuk menentukan langkah yang akan diambil guna memperjuangkan kuota peserta didik baru bagi sekolah-sekolah swasta, yang selama ini selalu diborong oleh sekolah negeri, dengan menambah rombongan belajar (rombel ) di sekolah tersebut.

Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama para guru yang mengabdi, tambahnya.

Selanjutnya Tokoh Masyarakat Pemerhati Pendidikan  dr. H. Mast Idris, menyampaikan pandangannya bahwa harusnya pemerintah berterima kasih kepada sekolah swasta yang telah ikut berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa.

Selain itu, ia juga meminta sekolah swasta untuk terus berbenah diri, supaya memiliki nilai tawar atau daya saing, sehingga diminati masyarakat.