Ikut Pilkada Serentak 2024, Pengamat: ASN Wajib Resign

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 18 May 2024 - 20:30

Peneliti Sumatera Initiative Riset & Konsulting, Eka Rahman -Foto : Dokumen -Linggau Pos

untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai cagub dan cawagub, cabup dan cawabup serta cawako dan cawawako'.

Artinya, setiap warga negara boleh mencalonkan diri (termasuk ASN) dengan syarat pada ayat (2) antara lain huruf t

yaitu : menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai TNI, POLRI, dan ASN serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

Artinya, norma pengaturannya jelas untuk ASN hanya resign setelah ditetapkan sebagai paslon.

Pada tataran praktek, jika kita terapkan pengaturan Pasal 2 huruf f UU No. 5/2014, maka ASN yang berniat ikut kontestasi akan :

Pertama, dibatasi hak-hak konstitusinya (hak politik) yang dijamin pada Pasal 7 UU No. 10/2016.

Artinya, ASN boleh saja ikut kontestasi pilkada beserta tahapan-tahapa yang ada sebagaimana diatur dalam PKPU tentang jadwal dan tahapan.

"Menurut pendapat saya, ASN boleh saja ikut mendatangi kantor Parpol dan mendaftarkan diri,

fit proper test serta proses tahapan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing Parpol," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Dalam konteks ini menurut Eka Rahman tidak ada aturan yang dilanggar oleh ASN

seperti ; Imam Senen PNS Kota Lubuklinggau dan Herianto PNS Kabupaten Musi Rawas dan lain-lain yang ikut proses pendaftaran sebagai bakal calon wako/wawako pada parpol yang membuka pendaftaran.

Karena kalau diditafsirkan melanggar dan tidak boleh, bagaimana mereka harus mengikuti proses pencalonan yang dijamin Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10/2016 ?

ikut pilkada serentak 2024, pengamat: asn wajib resign                             lubuklinggau, koranlinggaupos.id - asn kota lubuklinggau dan kabupaten musi rawas ada yang mendaftar ke partai politik (parpol) untuk mengikuti penjaringan bakal calon (balon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.
situasi itu jadi pertanyaan di kalangan masyarakat, bahwa langkah para asn ini melanggar aturan atau tidak? 
sebab  berdasarkan pasal 2 huruf f undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang asn,
bahwa setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. 
baca juga:kawal pilkada, pengurus pwi musi rawas bentuk mappilu 
menanggapi pertanyaan tersebut, peneliti sumatera initiative riset & konsulting, eka rahman mengatakan,
pengaturan pasal 2 huruf f uu no. 5/2014 tentang aparatur sipil negara (asn) berisikan penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn berdasarkan pada asas : 
salah satu norma pada huruf f adalah netralitas. 
dalam penjelasannya bahwa 'setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun'.  
baca juga:sepi pendaftar, kpu lubuklinggau perpanjang pendaftaran sayembara jingle pilkada 2024
maksud pasal ini, kata eka rahman, sebenarnya jelas pada penyelenggaraan kebijakan dan manajemen asn, bukan pada sikap asn yang jelas dalam kontestasi pilkada 2024. 
kontekstual norma yang terdapat pasal 2 hurup f, kurang tepat jika dikenakan pada asn yang ikut dalam proses/tahapan pencalonan pilkada. 
apalagi jika di relevansikan dengan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf t uu no. 10 tahun 2016 tentang pilkada. 
dimana berdasarkan pengaturan ayat (1) 'setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama
baca juga:mantan walikota lubuklinggau restui imam senen maju di pilkada lubuklinggau
untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai cagub dan cawagub, cabup dan cawabup serta cawako dan cawawako'. 
artinya, setiap warga negara boleh mencalonkan diri (termasuk asn) dengan syarat pada ayat (2) antara lain huruf t
yaitu : menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai tni, polri, dan asn serta kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan. 
artinya, norma pengaturannya jelas untuk asn hanya resign setelah ditetapkan sebagai paslon.
baca juga:kunjungi desa senawar jaya bayung lencir, pj bupati muba sandi fahlepi bicara soal pilkada serentak 2024
pada tataran praktek, jika kita terapkan pengaturan pasal 2 huruf f uu no. 5/2014, maka asn yang berniat ikut kontestasi akan :
pertama, dibatasi hak-hak konstitusinya (hak politik) yang dijamin pada pasal 7 uu no. 10/2016. 
artinya, asn boleh saja ikut kontestasi pilkada beserta tahapan-tahapa yang ada sebagaimana diatur dalam pkpu tentang jadwal dan tahapan. 
"menurut pendapat saya, asn boleh saja ikut mendatangi kantor parpol dan mendaftarkan diri,
baca juga:70 anggota ppk kabupaten musi rawas resmi dilantik, ini harapannya untuk pilkada 2024
fit proper test serta proses tahapan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing parpol," katanya kepada koranlinggaupos.id. 
dalam konteks ini menurut eka rahman tidak ada aturan yang dilanggar oleh asn
seperti ; imam senen pns kota lubuklinggau dan herianto pns kabupaten musi rawas dan lain-lain yang ikut proses pendaftaran sebagai bakal calon wako/wawako pada parpol yang membuka pendaftaran.  
karena kalau diditafsirkan melanggar dan tidak boleh, bagaimana mereka harus mengikuti proses pencalonan yang dijamin pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) uu no. 10/2016 ?
baca juga:statement ketua kpu soal mundur tidaknya calih dalam pilkada disorot, pengamat: disinyalir ada intervensi 
kedua, dalam konteks pemasangan alat peraga (baleho, spanduk, poster, dan lain-lain)
yang dilakukan oleh asn di luar jadwal/tahapan yang ditentukan oleh kpu memang masih 'debatable' dan perlu penegasan kpu atau bawaslu ditafsir apakah boleh atau tidak (melanggar atau tidak). 
karena (1). bahwa secara resmi kampanye belum masuk pada tahapan, padahal yang boleh pasang alat peraga adalah pada masa kampanye.  sehingga harus ada penegasan  boleh atau tidak dilaksanakan.
(2). apalagi jika dalam baleho, spanduk, poster itu sudah aja ajakan memilih pada masyarakat atau afiliasi terhadap parpol tertentu.
baca juga:targetkan di pilkada mlm partai nasdem menang
baik lambang parpol, warna, dan lain-lain yang mengasosiasikan kearah salah satu/koalisi parpol tertentu.
ketiga, menurut eka rahman penting untuk mengkonfirmasi pada penyelenggara pilkada (kpu dan bawaslu) bagaimana tafsir aturan terhadap praktek yang dilakukan oleh asn yang akan ikut kontestasi pilkada dalam hal : 
aktivitas dengan partai politik, pemasangan alat peraga, sosialisasi door to door asn terhadap konstituen/kelompok masyarakat tertentu. 
karena tafsir akademis/pengamat akan kalah dengan 'tafsir kewenangan' oleh kpu dan bawaslu. 
baca juga:pilkada musi rawas 2024, thamrin hasan potensi menggerus pendukung hj ratna machmud 
kedua lembaga inilah yang diberi mandat oleh undang-undang untuk memberi kepastian atas tafsir mana yang boleh atau tidak boleh melalui pkpu dan perbawaslu. 
lalu kemudian tafsir itu disosialisasikan kepada stake holder lain, agar mendapatkan pemahaman yang sama terhadap regulasi pilkada. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 19 MEI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan