Ada Tahapan Pilkada, Seleksi PPPK Disarankan Ombudsman Untuk Ditunda. Ini Alasannya

ada tahapan pilkada, seleksi pppk disarankan ombudsman untuk ditunda. ini alasannya lubuklinggau, koranlinggaupos.id - adanya tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024, membuat ombudsman ri menyarankan pemerintah untuk menunda pelaksanaan selekis casn sampai dengan tahapan pilkada selesai.  kepala ombudsman ri perwakilan sumatera selatan, m adrian agustiansyah menjelaskan saran ini disampaikan pihak ombudsman karena mereka khawatir akan menimbulkan riak-riak atau polemik yang tidak diinginkan ketika seleksi casn dilaksanakan disaat tahapan pilkada juga berlangsung. "dan kita juga khawatir, seleksi ini dimanfaatkan oleh oknum. jadi bahan mereka untuk membuat janji dan sebagainya," ungkap adrian saat dibincangi koran linggaupos.id, senin 20 mei 2024.  namun jelas adrian, ini hanya saran mereka saja. keputusan tentu tetap di pemerintah. baca juga:kabar gembira, juli 2024 tahapan seleksi cpns dan pppk dimulai "ya ketika pemerintah bisa memastikan dan menjamin pelaksanaan seleksi casn berlangsung aman, murni tanpa ada polemik silahkan saja laksanakan sesuai tahapan yang mereka rencanakan," jelasnya. hanya saja menurut adrian, tentu akan butuh pengawasan yang lebih.  "dan butuh pengawasan lebih banyak dari semua pihak. termasuk ombudsman sendiri yang berkomitmen untuk turut andil mengawasi pelaksanaan seleksi casn. bahkan hasil rakor tingkat nasional kemarin ombudsman komitmen akan lebih aktif mengawasi agar seleksi tahun ini tidak menimbulkan riak dan pelaksanaan pilkada terlaksana dengan kondusif dan stabil," tegasnya.   terkait usulan ini, kepala bkpsdm kota lubuklinggau hj yulita anggraini kabid pengangkatan, pemberhentian dan informasi, m adi dwi cahyo saat dikonfirmasi menegaskan jika pihaknya belum mendapat informasi terkait saran penundaan seleksi ini dari pemerintah pusat. baca juga:terkait seleksi pppk 2024, begini saran ketua dprd muratara "artinya sejauh ini tetap di rencana awal sepertinya. seleksi akan tetap dilaksanakan di juni ini karena sampai dengan hari ini tidak ada petunjuk atau informasi mengenai penundaan seleksi seperti yang disarankan oleh ombudsman," ungkap adi. pihaknya pun menegaskan, akan segera mengumumkan jadwal seleksi ketika sudah mendapat petunjuk resmi dari bkn. "akan segera kami umumkan ketika sudah keluar jadwal resminya," tegas adi. sebelumnya menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (panrb) abdullah azwar anas dalam konferensi pers mengenai pengadaan asn tahun 2024 yang dikutip koranlinggaupos.id dari laman resmi www.menpan.go.id menjelaskan, untuk pelaksanaan seleksi casn tahun 2024, rencananya akan dilaksanakan mulai juni atau juli setelah instansi menerima surat keputusan menteri panrb tentang penetapan kebutuhan/formasi pegawai asn. baca juga:kabar gembira, pemkab muratara upayakan secepatnya pelantikan pppk 2023 setelah memperoleh sk penetapan tersebut, instansi pemerintah berkoordinasi dengan bkn untuk pengumuman lowongan formasi dan persiapan seleksi tahun 2024. ia mengharapkan, pada awal juli sudah ada pengumuman mengenai waktu dan lokasi seleksi kompetensi dasar (skd). “namun, untuk kepastian jadwal pengumuman oleh instansi, pendaftaran, dan seleksi, masih dinamis mengikuti perkembangan yang ada,” ungkap menteri anas.  dari total usulan yang disampaikan serta yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh bkn, menghasilkan pemenuhan sdm talenta digital untuk penempatan di ikn sebanyak 2.906. baca juga:kisah guru tk di musi rawas, 35 tahun mengabdi akhirnya lulus pppk sementara pemenuhan talenta digital pemerintah daerah sebanyak 19.817 formasi. sedangkan sdm aparat pengawasan intern pemerintah (apip) sebesar 794, terdiri atas 491 auditor dan 301 pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah (p2upd). menteri anas juga merinci pemenuhan sdm yang akan ditempatkan di ikn sebanyak 71.643 formasi.  “jumlah itu terdiri dari 14.114 cpns dan 57.529 pppk,” papar menteri anas. disamping itu, pemerintah juga akan membuka penerimaan cpns pada delapan instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. baca juga:apa itu pppk paruh waktu, ini penjelasan bkpsdm kota lubuklinggau sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah politeknik keuangan negara stan, institut pemerintahan dalam negeri (ipdn), sekolah tinggi intelijen negara (stin), sekolah tinggi sandi negara (stsn), politeknik statistika stis, politeknik ilmu pemasyarakatan dan politeknik imigrasi, 22 sekolah kedinasan dibawah naungan kementerian perhubungan, serta sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. anas mengingatkan agar masyarakat tidak mudah membaca informasi mengenai seleksi casn dari portal informasi yang tidak valid. seluruh informasi mengenai alur seleksi akan diumumkan melalui kanal-kanal resmi instansi pemerintah. selain itu, anas juga menegaskan agar masyarakat tidak percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan. baca juga:ada usulan agar penerimaan casn dan pppk 2024 ditunda, begini penjelasan bksdm musi rawas anas mengatakan seleksi casn menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas. ia mencontohkan, live score hasil tes di kantor bkn. peserta tes berada di dalam gedung, sedangkan orang tua dapat langsung melihat hasilnya secara real-time. dengan adanya live score di youtube, maka tidak ada titipan orang dalam.(*)

Tag

• # tahapan pilkada
• # ombudsman
• # pppk
• # rekrutmen pppk
• # pilkada
• # seleksi pppk

Share

• 
• 
• 
• 
•