Legislatif Belum Terima Draf Rapeda Ini yang akan Dilakukan

Reporter: M YASIN |

Editor: M YASIN |

Minggu , 02 Jun 2024 - 19:22

Ilustrasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).-Foto : tangkap layar static.promediateknologi.id-

Sebelumnya eksekutif mengaku telah menyampaikan 9 Raperda ke DPRD Kabupaten Musi Rawas.

Selanjutnya pihak eksekutif menunggu pihak legislatif mengundang untuk rapat membahas Raperda.

Adapun 9 Raperda yang akan diajukan yakni

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Kumuh; dan

9. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024-2049.

legislatif belum terima draf rapeda ini yang  akan dilakukan                             musi rawas, koranlinggaupos.id - ketua badan pembentukan peraturan daerah (bapemperda) dprd kabupaten musi rawas, h alamsah a manan mengatakan untuk satu waktu pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) bisa dilakukan sekaligus hingga 7 raperda. 
"pembahasan raperda dibagi di panitia khusus (pansus). kita bisa membentuk hingga 4 pansus," kata kepada koranlinggaupos.id, minggu 2 juni 2024. 
penjelasan alamsah tersebut menjawab pertanyaan koranlinggaupos.id terkait raperda yang harus segera disahkan oleh anggota dprd kabupaten musi rawas periode 2019-2024. 
alamsah mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima draf peraturan daerah (raperda) dari eksekutif. 
baca juga:suasana penuh haru dan bahagia mengiringi pelepasan 129 jch kabupaten musi rawas
"hingga sekarang belum ada. biasanya kalau sudah ada surat masuk dari eksekutif staf bappemperda memberi tahu. hingga sekarang belum ada. demikian juga dari pimpinan dprd belum ada pemberithuan ke bapemperda," tambahnya. 
untuk itu hari ini senin 3 juli 2024 pihaknya akan berkoordinasi ke eksekutif. "kalau draf raperda kita akan segera menjadwalkan pembahasan," ucapnya. 
menurut alamsah pihaknya akan membahas raperda yang mendesak dulu untuk dibahas.
ada tiga raperda yang harus disahkan oleh anggota dprd peride saat ini 2019-2024. 
baca juga:jelang hari raya idul adha harga sayuran dan rempah-rempah mulai naik 
adapun tiga raperda tersebut : 
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
jika tiga raperda tidak diselesaikan oleh anggota dprd periode sekarang maka tidak sempat lagi untuk dibahas karena batas waktu pengesahana apbd 2025 bulan november 2024. 
baca juga:kemampuan adminitrasi pengurus bumdes masih rendah ini yang dilakukan 
sementara itu, anggota dprd yang baru dilantik pada september.
anggota dprd baru tidak bisa langsung membahas raperda karena alat kelengkapan dewan belum dibentuk. 
anggota dprd baru juga harus mengikuti diklat terlebih dahulu di kemendagri. waktu diklat lebih kurang 2 minggu. 
kemudian membuat tata tertib dprd, membuat kode etik. lalu membentuk alat kelengkapan anggota dprd yag terdiridari komisi, bapemperda dan sebagainya.
baca juga:presiden jokowi segera turunkan tim kementerian pu cek rsud dr sobirin 
ketika ditanyakan mengenai raperda tentang rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 harus sudah disahkan sebelum pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ke kpu ? . 
"kalau memang raperda rpjpd 2025-2045 harus disahkan dalam waktu dekat bisa kita kejar asalkan draf raperdanya sudah ada sehingga bisa dibahas," ucapnya. 
menurut alamsyah untuk membahas raperda hingga disahkan dibutuhkan waktu paling tidak 1 bulan.
sebenarnya soal waktu yang dibutuhkan untuk bahasa raperda hingga disahkan tergantung juga kalau raperdanya sudah lengkap 1 bulan cukup," tambahnya. 
baca juga:presiden jokowi segera turunkan tim kementerian pu cek rsud dr sobirin 
alamsyah menyebut saat ini komunikasi eksekutif ke bapemperda agak lambat. seperti saat ini kita belum terima draf raperda semenatar waktu terus berjalan," sebutnya. 
politisi partai demokrat berharap pihak eksekutif pro aktif kalau pun surat sudah disampaikan secara fisik juga diberi tahu telpon sehingga bisa cepat disikapi.
"kita berharap eksekutif proaktif kalau sudah masukan surat kemudian belum dijawab ditanyakan. harus agar ada komunikasi," harapnya. 
sebelumnya eksekutif mengaku  telah menyampaikan 9 raperda ke dprd kabupaten musi rawas.
selanjutnya pihak eksekutif menunggu pihak legislatif mengundang untuk rapat membahas raperda. 
baca juga:4 kecamatan calon penerima bantuan bibit kopi dari kementan 
adapun 9 raperda yang akan diajukan yakni  
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
4. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
5. rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044;
baca juga:3 cara mengatasi penyakit dan hama pada buah semangka 
6. rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas;
7. rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. rancangan peraturan daerah tentang penanganan kumuh; dan
9. grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049.
baca juga:menunggu 12 tahun supriyadi berangkat haji tahun ini 
mengenai pembentukan raperda berdasarkan pasal 236 ayat (2) undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang, peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 3 JUNI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan