Masih Ada Masalah Batas Ketua Bapemperda Pastikan Raperda Tata Ruang Ditunda Pembahasannya

Reporter: M. YASIN |

Editor: M. YASIN |

Rabu , 26 Jun 2024 - 21:51

Alamsah Amanan – Anggota DPRD Musi Rawas-Foto : Dokumen -Linggau Pos

Adapun 9 Raperda yang akan diajukan yakni

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;

6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas;

7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Kumuh; dan

9. Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024-2049. (*)

masih ada masalah batas ketua bapemperda pastikan raperda tata ruang ditunda pembahasannya                             musi rawas, koranlinggaupos.id - ketua badan pembentukan peraturan daerah (bappemperda) dprd kabupaten musi rawas, h alamsah memastikan raperda tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044 belum dapat dibahas karena ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan teruatama mengenai tapal batas antara kabupaten musi rawas dan musi banyu asin (muba). 
pasalnya menurut alamsah kabupaten muba telah membangun taman masuk ke wilayah kabupaten musi rawas tepatnya di desa bamulih 2 kecamatan muara lakitan. 
"batas kabupaten musi rawas dan muba sudah ada tapal batas tapi mengapa muba membangun taman masuk ke wilaayh musi rawas tepatnya di desa bamulih 2 kecamatan muara lakitan," ungkapnya kepada koranlinggaupos.id, rabu 26 juni 2024. 
alamsah mempertanyakan pembanguan taman tersebut tentunya melalui proses panjang tidak mungkin serta merta dibangun taman itu langsung jadi dalam satu malam.
baca juga:suranto petani dusun 7 tribinabali berharap bisa menanam padi kembali
"pastilah membangun taman itu butuh waktu beberapa bulan. selama  proses tersebut kenapa tidak ada yang mencegahnya," ucapnya. 
alamsyah menilai pemkab musi rawas tidak serius mengurus batas wilayah.
"saya melihat semakin ke semakin semakin tidak terarah dan tidak serius mengurus batas wilayah dan urusan pemerintahan. kalau bupati tidak mungkinlah mengurus semuanya tapi pembantu-pembatu bupati ini kemana ada camat, ada asisten," ucapnya. 
untuk itu ia meninta tuntaskan dulu batas tersebut baru dibahas raperda tata ruang.
"raperda tata ruang kita tunda dulu sampai ada kejelasan soal batas wilayah," tegasnya.   
sementara itu tambah politisi partai demokrat, hasil rapat denger pendapat antara bappemperda dprd kabupaten musi rawas bersama eksekutif soal rapeda lainnya diketahui banyak yang belum siap. 
baca juga:rebut 32 medali kecamatan tugumulyo berhasil raiah juara umum o2sn dan gsi 
"kita lihat banyak raperda yang diajukan belum siap," tambahnya. 
alamsyah mengukapkan pada saat rapat dengar pendapat antara bappemperda dan pihak eksekutif khusus  organisasi perangkat daerah (opd) yang mengajukan raperda kepala opd tidak hadir. 
"jangkan kepala opd sekretaris ataupun kepala bidang (kabid) tidak hanya hanya mengutus staf. kita sangat menyangkan kondisi ini," ungkapnya. 
alamsah berhadap kepada bupati musi rawas, agar menekankan kepada kepala opd kalau diundang dprd hadir hagar pembahasan bisa tuntas.
baca juga:hingga 25 juni 2024 sebanyak 1.058 ahli waris terima santunan kematian 
"kita lihat nanti. kita jadwalkan rapat dilaksanakan awal bulan juli 2024 jika tidak hadir dan mereka belum siap maka akan ditunda pembahasan di bulan agustus," jelasnya.      
menurut alamsah pihaknya akan fokus membahas 3 raperda yang harus disahkan oleh anggota dprd peride saat ini 2019-2024. 
adapun tiga raperda tersebut : 
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
baca juga:hadiri pengajian akbar lubuk rumbai cindo ini pesan bupati musi rawas hj ratna machmud 
kalau  tiga raperda tersebut tidak diselesaikan oleh anggota dprd periode sekarang maka tidak sempat lagi untuk dibahas karena batas waktu pengesahana apbd 2025 bulan november 2024. 
sementara itu, anggota dprd yang baru dilantik pada september. anggota dprd baru tidak bisa langsung membahas raperda karena alat kelengkapan dewan belum dibentuk. 
anggota dprd baru juga harus mengikuti diklat terlebih dahulu di kemendagri. waktu diklat lebih kurang 2 minggu. 
kemudian membuat tata tertib dprd, membuat kode etik. lalu membentuk alat kelengkapan anggota dprd yag terdiridari komisi, bapemperda dan sebagainya.
diketahui berita sebelumnya eksektif mengajukan 9 raperda ke dprd kabupaten musi rawas. 
baca juga:bnn lubuklinggau adakan peringatan hani 2024, ajak generasi muda jauhi narkotika
adapun 9 raperda yang akan diajukan yakni  
1. rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023;
2. rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025;
3. rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024;
4. rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
5. rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah tahun 2024-2044;
baca juga:kadivyankumham kanwil kemenkumham sumsel datangi lapas narkotika kelas iia muara beliti
6. rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten musi rawas;
7. rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten musi rawas nomor 3 tahun 2018 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
8. rancangan peraturan daerah tentang penanganan kumuh; dan
9. grand design pembangunan kependudukan kabupaten musi rawas tahun 2024-2049. (*)