Gempar Demo di Kantor Walikota Pertanyakan Anggaran di Bagian Umum

Reporter: Riena Fitriani Maris |

Editor: Riena Fitriani Maris |

Senin , 22 Jul 2024 - 22:36

Para pendemo dari Gempar Lubuklinggau saat menyampaikan tuntutan mereka di Kantor Walikota Lubuklinggau, Senin 22 Juli 2024.-Foto : Rina Maris-Linggau Pos

gempar demo di kantor walikota pertanyakan anggaran di bagian umum                            lubuklinggau, koranlinggaupos.id - puluhan pemuda dari gerakan pemuda anti korupsi (gempar) kota lubuklinggau lakukan aksi di halaman kantor walikota lubuklinggau, senin 22 juli 2024. 
kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi berkaitan penggunaan anggaran dibagian umum sekda kota lubuklinggau tahun 2023 yang menelan dana sebesar rp 8.357.329.918.
dengan pad yang mini ungkap efran ardi selaku koordinator aksi pemanfaatan anggaran semestinya digunakan secara efektif dan efesien, bukan digunakan untuk kegiatan pemborosan.
pihaknya pun mempertanyakan realisasi, capaian dan hasil kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran sebesar rp. 1.761.600.000 dengan rincian sub kegiatan hibah kendaraan mini bus untuk perguruan tinggi.
baca juga:pt amre didemo ratusan anggota koperasi rempan jaya raya, tuntutannya bukan main-main
baca juga:gerakan pemuda anti korupsi demo pemkot lubuklinggau, berikut poin tuntutannya
mempertanyakan realisasi, capaian dan hasil kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan anggaran sebesar rp. 2.087.979.950 dengan rincian sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebesar rp. 973.072.500 melonjak drastis pada pergeseran apbd menjadi rp. 1.386.418.750.
dugaan korupsi dengan modus memanipulasi volume nota minyak pada salah satu pom bensin langganan yaitu pertalite 60867 liter pertalite dan 11100 liter pertamina dex karena anggaran ini di habiskan untuk 1 bulan saja.
kemudian dugaan korupsi pada belanja sewa kendaraan dinas darma wanita selarna 7 bulan sebesar rp. 94.500.000 dan sewa kendaraan dinas untuk kepala daerah sebesar rp. 82.500.000 selama 5 bulan.
sewa kendaraan ini merupakan pemborosan karena mobil dinas yang selama ini di pakai masih bagus dan belum di lelang dan tidak menjadi aset pemerintah kota lubuklinggau.
baca juga:bawa spanduk 'adili jokowi, pecat ketua kpu dan bawaslu', pendemo padati kantor kpu
baca juga:kapolres muratara : demo blokir jalan diancam 9 tahun penjara
selanjutnya dugaan mark up harga satuan pada belanja jasa service dan penggantian suku cadang kendaraan roda 4 dan roda 6 dengan anggaran rp. 317.000.000 serta service kendaraan roda 2 sebesar rp. 32.000.000 dengan modus memaniplasi nota service dan suku cadang pada bengkel langganan yatu bengkel solihin di daerah megang.
sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan anggaran rp. 285.750.000 diduga mark up volume dan jasa service pada item jasa service ac sebanyak 271 unit serta dugaan mark up harga satuan untuk upah service laptop.
mereka juga mempertanyakan realisasi, capaian dan hasil kegiatar! administrasi umum perangkat daerah dengan anggaran sebesar rp.4.507.743.968 dengan rincian sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor sebesar rp 90.675.208 diduga korupsi dengan modus memanipulasi nota dan cap toko sehingga seolah olah benar adanya serta dugaan mark up harga satuan yang demikian besar dari harga pasaran setempat seperti pembelian kabel nym 2 x 1,5 mm sebanyak 100 meter dengan harga rp. 858.000 dan di pasaran hanya berkisar rp. 500.000. belanja lampu lampu, obeng, ncb dan tang kombinasi diduga mark up.
gedung walikota relatif masih baru ditempati dan lampu lampu merek hanoc bergaransi sehingga dirasa masih sedikit perawatan kelistrikan nya.
baca juga:caleg partai buruh dicoret dari dct, ratusan massa demo bawaslu
baca juga:ratusan guru muratara bakal demo minta bantuan wakil rakyat, begini janji kepala bkpsdm
kemudian dugaan korupsi sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor rp. 1.603.666.260 khususnya pada item belanja solar sebanyak 3000 liter untuk kegiatan karnaval sctv, belanja alat tulis kantor, belanja bahan bahan komputer, sewa tenda kerucut untuk carnaval sctv, sewa kursi futura untuk carnaval sctv, sewa kipas angin dan ac serta sewa karpet, sewa meja kursi, sewa pagar barikade, sewa panggung, dekorasi tenda, sewa ploring, sewa layar, sewa tenda vip, sewa partisi tenda roder serta sewa taman.
sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan pengandaan sebesar rp. 10.087.500 di duga korupsi dengan modus memanipulasi cap dan nota toko fhoto copy.
indikasi korupsi pada sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd dengan anggaran sebesar rp. 1.331.425.000 yang terdiri dari perjalanan dinas ke jakarta dan dalam wilayah provinsi sumsel. 
menanggapi tuntutan demo ini 1asisten iii setda kota lubuklinggau herdawan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi para pendemo akan ia sampaikan ke pj walikota lubuklinggau yang saat demo belum bisa hadir. 
baca juga:60 perkara korupsi dilaporkan ke kejari lubuklinggau, asn dihimbau kerja profesional
baca juga:ungkap kasus dugaan korupsi ptsl, dpo 5 bulan diamankan
“semua yang disampaikan akan kita sampaikan kembali ke pak wali dan pastinya apa yang menjadi aspirasi akan kami tindaklanjuti,” tegasnya ke para pendemo. 
ia menjelaskan, berkaitan dengan dana hibah itulah fungsinya pemerintah hadir memberikan dana hibah ke organisasi kemasyarakatan hingga organisasi profesi lainnya. 
untuk pengadaan-pengadaan jelas herdawan, perlu diketahui kalau pemkot lubuklinggau sudah menggunakan e-katalog.
maka rasanya tidak mungkin keluar dari e-katalog.
baca juga:apresiasi jaksa berprestasi, tangguh dalam pemberantasan korupsi
baca juga:mantan kades di musi rawas bakal diperiksa dalam dugaan kasus korupsi sph
untuk sewa juga sudah ada standart satuan harga yang ditentukan dalam peraturan menteri keuangan. 
“dan itupun sudah kami penuhi. kalaupun ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan melalui fungsi kontrol sosial dari masyarakat kami harapkan. ini juga jadi pedoman kami dalam melakukan tata kelola pemerintah untuk lebih baik lagi,” ungkapnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 23 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan