Pengelolaan Dana Haji Fatwa MUI Nyatakan Haram, Ini Hanya Begini Tanggapan BPKH

Reporter: DHAKA R PUTRA |

Editor: DHAKA R PUTRA |

Minggu , 28 Jul 2024 - 10:18

Pengelolaan Dana Haji Fatwa MUI Nyatakan Haram, Ini Hanya Begini Tanggapan BPKH-ilustrasi-KORANLINGGAUPOS.ID

pengelolaan dana haji fatwa mui nyatakan haram, ini hanya begini tanggapan bpkh                            jakarta, koranlinggaupos.id - skema pengelolaan dana haji saat ini hukumnya haram, hal itu usai majelis ulama indonesia (mui) mengeluarkan fatwa.
fatwa mui pengelolaan dana haji tersebut haram dikarena kan da unsur zalim didalamnya.
fatwa mui yang mengharamkan pengeloaan dana haji tersebut disampaiakan bidang fatwa mui pusat asrorun naim, di jakarta rabu 24 juli 2024.
fatwa mui yang dikeluarkan no.09/ijatima ulama/viii/2024 tentang hukum memanfaatkan hasil investasi setoran awal bipih calon jemaah haji untuk membiayai peyelenggara haji.
baca juga:kemenag lubuklinggau ungkap kabar terbaru 2 jemaah haji lubuklinggau yang sempat tinggal di mekkah
baca juga:kbihu armina mulai sosialisasi manasik haji kepada jch ini kelebihannya
asrorun niam pun meminta regulasi dalam mengatur pengelolaan dana haji tersebut diperbaiki dengan baik.
"sudah dijelaskan, perlu ada perbaikan dalam mengatur pengelolaan dana haji regulasi," kata asrorun milad ke-49 mui di hotel borobudur, jakarta, jumat 26 juli 2024.
mui pun langsung menindaklanjuti dan merekomendasikan kepada lembaga bpkh atau badan pengelola keuangan haji melakukan perbaikan.
begitupun tata kelola keuangan haji dengan menjadikan keputusan yang dibuat ini sebagai panduan dalam pengelolaan dana haji.
baca juga:pt bahana mekkah madinah tur berangkatkan 40 jamaah umroh pertama setelah ibadah haji ini keistimewaannya 
baca juga:sudah keluar sandi morse hamster kombat hari ini 28 juli 2024, yuk garap jutaan koin gratis 
mui meminta bpkh bisa menindaklanjuti fatwa ini acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji.
ini agar hak-hak para jemaah haji bisa dilindungi secara baik dan optimal.
tidak hanya bpkh, presiden dan dpr juga termasuk didalam direkomendasikan mui untuk melakukan perbaikan.
dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin serta melindungi hak bagi para calon jemaah haji.
baca juga:jch kbihu armina selesai melaksanakan umroh wajib jch dari musi rawas segera bergabung 
baca juga:kbihu armina dipercaya kementerian agama mlm mengisi manasik haji
apa lagi yang telah membayar setoran dana haji.
"ini menjamin keamanan dana milik jemaah dan menjamin rasa keadilan jemaah," bunyi rekomendasi mui.
serta dalam bunyi rekomendasi mui tersebut, tertulis "ini menghindarkan diri dari tindakan kezaliman, baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat"
diketahui bahwa saat ini pengelolaan dana haji sudah dilakukan oleh bpkh.
baca juga: kbihu armina sediakan alat bantu radio transmitter dan receiver
baca juga:6 ekstrakurikuler sma dan smk yang ada jalur masuk ptn tanpa tes, adakah ekstrakurikulermu?
dengan itu anggota bpkh amri yusuf pun memberikan respons mengenai fatwa terbaru mui tersebut.
dia mengatakan bpkh siap mengikuti aturan dari mui. karena secara prinsip, pengelolaan dana haji harus berbasis syariah.
selama ini memang skema pembiayaan haji telah dibagi yakni tanggungan jamaah dan pembiayaan dari bpkh.
"sebagai contoh pada tahun 2023 kemarin jemaah membayar 60 persen dari biaya haji total.
baca juga:jemaah umrah wajib vaksin meningitis? begini penjelasan kemenag musi rawas
baca juga:pilkada musi rawas diprediksi calon tunggal, mas prayit : perjuangan lebih berat
kemudian sisa 40 persen tersebut akan disubsidi dari nilai manfaat atau hasil investasi," katanya.
untuk skema 2025 nanti, amri juga belum mengetahui skemanya seperti apa.
dengan adanya fatwa mui terbaru yang dikeluar ini.
dia mengatakan kalau orientasinya tentu keberlanjutan dana haji, beban jamaah harus lebih besar.
baca juga:ada asn kemenag terlibat judi online, laporkan ke nomor wa ini
baca juga:4 manfaat pisang untuk kesehatan tubuh, salah satunya dapat mencegah penyakit kanker
apalagi beban jamaah setiap tahun akan terus meningkat.
karena nilai kurs serta harga avtur, begitu juga beban biaya lain yang ditetapkan pemerintah arab saudi.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, MINGGU, 28 JULI 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan