KPU Diminta Lakukan Pemetaan Manajemen Risiko

Reporter: RIENA MARIS |

Editor: RIENA MARIS |

Kamis , 01 Aug 2024 - 22:10

Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda menjadi narasumber di TVRI dengan tema Mengelola Ancaman Logistik Pilkada 2024, Rabu 31 Juli 2024.-Foto : Bawaslu RI-

Terkait dengan distribusi, Herwyn menjelaskan, pada Pemilu lalu terutama saat distribusi logistik tahap pertama (di luar surat suara) ada banyak persoalan diantaranya soal keterlambatan dan sebagainya.

Terkait distribusi surat suara dan formulir-formulir, kata dia, juga terdapat beberapa masalah saat itu.

BACA JUGA:KPU-Bawaslu Persamakan Persepsi

"Memang ada yang belum diterima pada saat pemungutan suara ataupun surat suara tertukar, ini juga menjadi masalah. Akibatnya, ada beberapa TPS, pemungutan suara tertunda jamnya, juga terkait dengan distribusi formulir penghitungan bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya," katanya.

"Mudah-mudahan managemennya berkaca pada Pilkada 2020 dan Pemilu 2024 Sebab, pemilihan serentak ini mengulang dari Pemilu serentak 2024 silam.

Yang berbeda adalah siapa pengelolanya teknisnya, kalau yang kemarin KPU RI mengelola langsung, sekarang KPU daerah masing-masing," jelasnya.

Titi Anggraini Dewan Pembina Perludem menambahkan soal logistik tidak hanya tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu tetapi juga harus anti korupsi.

"Karena, kalau dari banyak riset, salah satu tahapan yang kemudian rentan dari sisi penyalahgunaan yakni pengadaan logistik. Kita tidak ingin logistiknya ada hari pemungutan berjalan tapi residunya masalah hukum," tambahnya. (*)

kpu diminta lakukan pemetaan manajemen risiko                            koranlinggaupos.id - sebelum melakukan pengadaan dan distribusi logistik untuk pemilihan kepala daerah serentak 2024, bawaslu ingatkan kpu untuk betul-betul mempersiapkannya dengan baik.
bila perlu lakukan pemetaan manajemen resiko. 
dikutip dari laman resmi bawaslu ri, anggota bawaslu herwyn jh malonda menegaskan hal ini dilakukan untuk menghindari permasalahan logistik yang kerap terjadi baik saat pemilu atau pemilihan. 
apalagi pengelolaan logistik pemilihan serentak 2024 tegasnya, akan dilakukan oleh masing-masing kpu di daerah untuk gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh kpu di 37 provinsi dan untuk pemilihan bupati atau walikota oleh kpu di 508 kabupaten/kota.
baca juga:jika hanya satu paslon kpu siapkan buka pendafatran calon perseorangan
baca juga:kpu lubuklinggau melalui pps sinkronisasi hasil pencoklitan 
setidaknya ada dua catatan yang ditekankan herwyn terkait pengelolaan logistik pada pemilihan serentak 2024 mendatang pertama soal lokasi percetakan, kedua terkait dengan distribusi logistiknya.
terkait dengan lokasi percetakan logistik terutama surat suara, dia berharap, lokasi tidak terlalu jauh dari lokasi kpu itu sendiri.
"koordinasi sangat diperlukan oleh kpu, salah satunya soal penentuan dimana tempat percetakannya, jangan sampai lokasi percetakan sangat jauh dengan lokasi kpu itu berada," tegasnya saat menjadi narasumber di tvri dengan tema mengelola ancaman logistik pilkada 2024, rabu 31 juli 2024.
terkait dengan distribusi logistik idealnya satu hari sebelum pemungutan surat suara telah tersalurkan.
baca juga:kpu muratara adakan rakor evaluasi coklit, ratusan ppk dan pps ikut serta
baca juga:jalin kerjasama bpjs ketenagakerjaan, kpu, bawaslu, pemkab empat lawang siap lindungi petugas pilkada 2024
hal itu, kata dia, akan berpengaruh pada proses pemungutan suara. 
"ada beberapa tempat yang memang itu yang menjadi masalah. terakhir, psu di sumatera barat untuk dewan perwakilan daerah (dpd) di pulau mentawai, ditunda pemungutan suaranya karena logistik yang terlambat yang biasanya biasanya diakibatkan dengan cuaca dan ketidaktepatan memilih moda transportasi distribusi," jelasnya.
terkait dengan distribusi, herwyn menjelaskan, pada pemilu lalu terutama saat distribusi logistik tahap pertama (di luar surat suara) ada banyak persoalan diantaranya soal keterlambatan dan sebagainya.
terkait distribusi surat suara dan formulir-formulir, kata dia, juga terdapat beberapa masalah saat itu.
baca juga:kpu-bawaslu persamakan persepsi 
baca juga:apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih pilkada serentak 2024, kpu musi rawas: cek disini
"memang ada yang belum diterima pada saat pemungutan suara ataupun surat suara tertukar, ini juga menjadi masalah. akibatnya, ada beberapa tps, pemungutan suara tertunda jamnya, juga terkait dengan distribusi formulir penghitungan bisa mengakibatkan tertunda penghitungan suaranya," katanya.
"mudah-mudahan managemennya berkaca pada pilkada 2020 dan pemilu 2024 sebab, pemilihan serentak ini mengulang dari pemilu serentak 2024 silam.
yang berbeda adalah siapa pengelolanya teknisnya, kalau yang kemarin kpu ri mengelola langsung, sekarang kpu daerah masing-masing," jelasnya.
titi anggraini dewan pembina perludem menambahkan soal logistik tidak hanya tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu tetapi juga harus anti korupsi.
baca juga:calih ingin maju pilkada diminta mundur, berikut penjelasan lengkap kpu sumsel dan pengamat politik
"karena, kalau dari banyak riset, salah satu tahapan yang kemudian rentan dari sisi penyalahgunaan yakni pengadaan logistik. kita tidak ingin logistiknya ada hari pemungutan berjalan tapi residunya masalah hukum," tambahnya. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 2 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan