Akta Notaris sebagai Alat Bukti yang Sempurna

Reporter: HARISMAN HABIBIE |

Editor: HARISMAN HABIBIE |

Jumat , 09 Aug 2024 - 21:26

Harisman Habibie-Foto : Dok. Pribadi-

Sebagai alat bukti yang sempurna artinya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain.

Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani masyarakat atau kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah dan sekaligus mewakili negara atau pemerintah dalam membuat alat-alat bukti autentik.

Akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna juga memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materiil sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan Pasal 1886 KUHPerdata yang berbunyi, “Pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada Hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.

” Akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna artinya apa-apa yang dinyatakan didalam akta notaris harus diterima kebenarannya dan tidak bisa disangkal oleh para pihak.

Akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah akta notaris yang kehilangan autentisitasnya namun akta notaris tersebut hanya akan berguna sebagai bukti awal dalam tulisan seperti halnya akta di bawah tangan.

Hakim tidak lagi terikat untuk menilai akta notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta autentik, akibatnya akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum.

Hal itu tergantung dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian atau tidak.

Di dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi, “Syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”. Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.

akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna                            koranlinggaupos.id  - seiring perkembangan zaman dan semakin meningkatnya aneka ragam perbuatan manusia dibidang hukum maka sangat diperlukan dokumen tertulis yang berisi tentang catatan ataupun uraian peristiwa yang menerangkan suatu perbuatan manusia sehingga dokumen tertulis itu akan menjadi bukti ataupun catatan sejarah apabila suatu saat ingin dibaca atau diingat kembali ataupun jika terjadi perubahan atas perbuatan manusia tersebut. 
perbuatan-perbuatan manusia dibidang hukum khususnya dalam lapangan hukum perdata seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, tukar menukar, perjanjian kerja sama, pembagian harta waris, pembagian harta bersama dan lain-lain maka sangat diperlukan sekali dokumen tertulis yang berisi tentang catatan ataupun uraian perbuatan manusia tersebut.
perbuatan manusia tersebut adalah hubungan hukum antara satu atau beberapa manusia (person) dengan satu atau beberapa manusia (person) yang lain.
dokumen tertulis atau dengan kata lain surat tertulis inilah yang dinamakan sebagai bukti tertulis apabila terjadi perselisihan, persengketaan ataupun pertengkaran diantara sesama manusia yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perbuatan dalam hubungan hukum tersebut. 
baca juga:lapas lubuklinggau ikuti launching webniar series i bpsdm hukum dan ham
baca juga:kalapas lubuklinggau tabur bunga di taman makam pahlawan 
dalam hal membuktikan suatu peristiwa ataupun perbuatan, langkah atau cara yang bisa ditempuh adalah dengan menggunakan alat bukti. alat bukti adalah sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian atau perbuatan atau peristiwa.
dalam lapangan hukum acara perdata, alat bukti diatur dalam pasal 164, 153, 154 herzien inlandsch reglement (hir) dan pasal 284, 180, 181 rechtreglement voor de buitengewesten (rbg).
sebagaimana diatur dalam pasal 164 hir/284 rbg, alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata yaitu terdiri dari surat, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
yang menjadi topik bahasan di dalam tulisan ini adalah tentang surat (dokumen tertulis).
baca juga:hari pengayoman ke-79 tahun 2024, lapas narkotika kelas iia muara beliti tabur bunga di tmp
baca juga:monev sarana prasarana lapas kelas iia lubuklinggau, begini tanggapan kakanwil kemenkumham sumsel 
alat bukti surat terdiri dari 2 macam yaitu akta dan surat biasa.
akta adalah surat yang sengaja sejak awal dibuat untuk pembuktian.
akta terdiri dari 2 jenis yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan.
istilah yang pertama, akta autentik, menurut pasal 1868 kitab undang-undang hukum perdata (kuhperdata) bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.
pejabat umum disini sebetulnya belum didefinisikan dan tidak ditemukan pada undang-undang (uu) manapun, kecuali dalam undang-undang jabatan notaris.
baca juga:kakanwil pastikan pelayanan wbp baik dalam kunjugian ke lapas narkotika kelas iia muara beliti
baca juga:lapas kelas iia lubuklinggau ajak masyarakat bangga memakai produk hasil karya warga binaan
berdasarkan pasal 1 angka (1) undang-undang jabatan notaris yang berbunyi, “notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.
istilah yang kedua, akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya.
akta di bawah tangan tidak dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang seperti notaris, namun hanya dibuat oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut.
sedangkan surat biasa adalah surat yang awalnya tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari surat (dokumen tertulis) tersebut bisa membuktikan suatu perselisihan ataupun persengketaan di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.
baca juga:lapas kelas iia lubuklinggau donor darah serta bantu yatim piatu dan sesepuh 
baca juga:pastikan layanan kesehatan baik, kalapas narkotika kelas iia muara beliti kontrol klinik lapas
dalam lapangan hukum acara perdata, akta notaris merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 1870 kuhperdata yang berbunyi, “bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.
kekuatan pembuktian ini melekat pada akta notaris sepanjang akta tersebut dibuat menurut ketentuan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.
notaris diberikan kewenangan oleh negara dalam hal membuat akta autentik karena notaris telah ditunjuk sebagai satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat semua akta autentik kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain.
akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh serta sempurna mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.
baca juga:lapas lubuklinggau ikuti launching webniar series i bpsdm hukum dan ham
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti launching webinar series cerdas bersama bpsdm kumham ri
sebagai alat bukti yang sempurna artinya adalah kebenaran yang dinyatakan di dalam akta notaris itu tidak perlu dibuktikan dengan dibantu alat bukti yang lain.
undang-undang memberikan kekuatan pembuktian demikian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan disumpah oleh pemerintah dan diberikan wewenang serta kewajiban untuk melayani masyarakat atau kepentingan umum dalam hal-hal tertentu, oleh karena itu notaris ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah dan sekaligus mewakili negara atau pemerintah dalam membuat alat-alat bukti autentik.
akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna juga memiliki kekuatan pembuktian secara lahiriah, formil dan materiil sebagaimana yang termaktub di dalam ketentuan pasal 1886 kuhperdata yang berbunyi, “pada setiap tingkat perkara, masing-masing pihak dapat meminta kepada hakim, supaya pihak lawannya diperintahkan menyerahkan surat-surat kepunyaan kedua belah pihak yang menyangkut hal yang sedang dipersengketakan dan berada di tangan pihak lawan.
” akta notaris sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil, apabila akta notaris dibuat menurut ketentuan yang berlaku maka akta itu akan mengikat terhadap para pihak sebagai akta autentik dan termasuk didalamnya pengadilan yang harus menerima akta notaris sebagai alat bukti yang sempurna artinya apa-apa yang dinyatakan didalam akta notaris harus diterima kebenarannya dan tidak bisa disangkal oleh para pihak.
baca juga:petugas lapas narkotika kelas iia muara beliti tanding futsal jelang hari pengayoman dan dirgahayu ri ke 79
baca juga:lapas lubuklinggau lakukan pemeriksaan kesehatan petugas dan warga binaan
akibat hukum terhadap akta notaris yang dijadikan sebagai alat bukti namun dianggap tidak sah atau cacat hukum adalah akta notaris yang kehilangan autentisitasnya namun akta notaris tersebut hanya akan berguna sebagai bukti awal dalam tulisan seperti halnya akta di bawah tangan.
hakim tidak lagi terikat untuk menilai akta notaris yang dianggap cacat itu sebagai suatu bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana harusnya suatu akta autentik, akibatnya akta itu dapat dibatalkan oleh hakim atau batal demi hukum.
hal itu tergantung dari terpenuhinya syarat sahnya perjanjian atau tidak.
di dalam ketentuan pasal 1320 kuhperdata yang berbunyi, “syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang”. syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang membuat perjanjian.
baca juga:sidang tpp wbp lapas narkotika kelas iia muara beliti jelang hut ri ke-79
baca juga:warga binaan lapas kelas iia lubuklinggau panen 1,7 ton lele berkualitas 
sementara syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian.
jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) maka akibat hukumnya adalah perjanjian dapat dibatalkan.
sedangkan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (suatu hal tertentu dan/atau sebab yang halal), maka akibat hukumnya adalah perjanjian batal demi hukum.
perjanjian dapat dibatalkan atau voidable artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan.
baca juga:demi pemenuhan ham, lapas lubuklinggau tandatangani mou dengan slbn lubuklinggau 
perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang tidak memberikan sepakatnya secara bebas atas kehendak sendiri atau pihak yang memberikan persetujuan di bawah tekanan dan/atau paksaan).
jadi secara singkat, perjanjian tidak serta merta batal demi hukum melainkan harus dimintakan pembatalan ke pengadilan.
sedangkan perjanjian batal demi hukum artinya adalah perjanjian batal, dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. batal demi hukum juga dikenal dengan sebutan null and void, dengan kata lain perjanjian tersebut dari awal dianggap tidak pernah ada.( penulis adalah harisman habibie yang merupakan praktisi hukum dan dosen prodi ilmu hukum universitas bina insan).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SABTU, 10 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan