Bawaslu Soroti Perubahan UU Pemilu Disaat Tahapan Masuk

Reporter: RIENA MARIS |

Editor: RIENA MARIS |

Sabtu , 10 Aug 2024 - 22:16

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja-Foto : Tangkap layar bawaslu ri-

bawaslu soroti perubahan uu pemilu disaat tahapan masuk                             koranlinggaupos.id - bawaslu soroti beberapa hal berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu.
salah satunya adanya perubahan uu pemilu disaat tahapan sudah dimulai.
untuk itu dikutip dari laman bawaslu, ketua bawaslu rahmat bagja memberikan masukan mengenai kebijakan desain regulasi pemilu selanjutnya.
beberapa hal disampaikan seperti ketidakpastian hukum aturan teknis, isu politik uang, kampanye, hingga masalah sumber daya manusia pengawas pemilu.
baca juga:apriyadi batal nyalon bupati muba, hanya ada pks yang mendukung ini pesannya
baca juga:humas bawaslu harus fokus dan inovatif
bagja pun menyoroti ketika tahapan pemilu atau pemilihan telah berjalan hendaknya tidak ada putusan dari lembaga peradilan lain yang mengubah undang undang pemilu.
isu ini juga turut diungkapkan oleh kpu dan dkpp.
"harus ada aturan, tidak ada lagi putusan pengadilan yang membuat perubahan dalam uu pemilu ditengah jalan, pada saat pelaksanaan tahapan pemilu atau pemilihan. karena pasti akan ada masalah di penyelenggara," ungkapnya.
seperti tegasnya, pada putusan mahkamah konstitusi 90/puu-xxi/2023 terkait usia capres-cawapres.
pada pemilu 2019 juga sempat ada putusan mk nomor 30/puu-xvi/2018 terkait larangan pengurus parpol mencalonkan diri sebagai anggota dpd.
baca juga:kpu musi rawas melaksanakan bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc
baca juga:ingatkan kpu tidak abaikan rekomendasi bawaslu 
teranyar, pada pemilihan 2024 sekarang di pemilihan ada putusan mahkamah agung nomor 23 p/hum/2024 terkait penghitungan batas usia calon kepala daerah. 
"membuat kebingungan di  penyelenggara pemilu," tegas bagja.
aturan hukum lain yang disorot bagja yakni dalam penegakan hukum pidana pemilu ada aturan putusan pengadilan pidana pemilu harus selesai lima hari sebelum masa penetapan hasil.
apabila putusan pengadilan memengaruhi perolehan kursi, hakim harus membatasi lima hari sebelum penetapan.
baca juga:pengawas harus perkuat fakta, data dan kata
baca juga:bakal 3 pasang calon pilgub sumsel 2024, heri amalindo - popo ali parpol mana lagi? 
aturan ini menurutnya membuat beberapa kasus pidana terlepas lantaran waktu yang dimiliki sentra gakkumdu sangat terbatas.
lalu terkait pengaturan terpisah antara waktu penanganan pelanggaran pidana pemilu dalam pemilu dan pemilihan.
bagja menjelaskan penegakan hukum pidana pemilu di indonesia mengambil hukum pidana cepat dan pidana ringan tetapi kasusnya kasus pidana berat di mana 14 hari sudah harus selesai di bawaslu.
"di pemilu bawaslu menangani 7+7 atau 14 hari, tapi kalau di pemilihan 3+2 hari atau hanya lima hari harus dilempar ke penyidik. ini menjadi persoalan di bawaslu, susah untuk mencari pembuktian pada saat mencari alat bukti karena terbatas 3+2 hari, pasti banyak kasus yang lewat khususnya politik uang apalagi ada perbedaan perspektif dalam pkpu dengan perspektif pengawas pemilu," jelasnya.
baca juga:pdi-p dukung pasangan rois di pilkada kota lubuklinggau, ini penjelasan ketua dpc pdi-perjuangan lubuklinggau
baca juga:kpu diminta lakukan pemetaan manajemen risiko
bagja mengungkapkan pemisahan pengaturan pemilu dan pemilihan membuat perbedaan penyelesaian sengketa proses antara pemilu dan pemilihan. 
"kalau pemilu melihat ada hari kerja dan hari kalender. itu yang kemudian di pemilihan hari kalender. mekanismenya berbeda kalau di pemilu ada mediasi, kalau di pemilihan langsung musyawarah sebutannya tidak ada mediasi. seharusnya musyawarah itu ada mediasinya, ada mufakatnya namun belum diatur dalam uu," jelas dia.
isu berikutnya masalah kampanye. bagja mengungkapkan pda tahapan pemilu 2024 bawaslu dibatasi untuk mengakses data ketika pendaftaran parpol di silon.
pengawas pemilu tidak bisa mengakses berkas syarat calon peserta pemilu, mulai dari ijazah serta surat keterangannya.
baca juga:majunya petahana dan pj kepala daerah di pilkada rawan pelanggaran netralitas asn
lalu terkait politik uang, dia menilai pkpu kampanye dahulu lebih rigid daripada pkpu kampanye sekarang.
bagja memberi contoh soal batasan tentang bazar yang dahulu dibatasi satu juta, sekarang tidak ada batasannya. 
"misalnya ada bazar hadiahnya tiket umroh, lalu ada hadiah mobil bak terbuka," ungkap dia.
terkait sumber daya manusia, bagja menuturkan jumlah sdm di bawaslu saat ini sangat terbatas. menurut dia, idealnya formasi sdm di bawaslu kabupaten/kota yakni 15-20 orang, namun saat ini rata-rata hanya terisi 10 orang. (*)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 11 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan