Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Dimulai, KPU Musi Rawas Beberkan Syarat yang Harus Dilampirkan

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Senin , 19 Aug 2024 - 21:22

Divisi Teknis KPU Kabupaten Musi Rawas - Zairinudin. -Foto : Dokumen Pribadi-

Zairinudin menyebutkan contoh misalnya Partai Golkar ketua umumnya mengundurkan diri sekarang ada Plt Ketum Golkar, Agung Gumiwang.

Misalnya ada kandidat A membawa blangko B1KWK yang ditandatangani ketua Airlangga Hartanto.

Kemudian ada kandidat lain membawa B1KWK yang ditandatangani Plt ketum Agung Gumiwang.

Maka B1WK yang ditandatangani Airlangga Hartarto tidak berlaku karena ada B1KWK terbaru.

Namun jika tidak ada B1KWK yang baru maka yang lama masih berlaku.

"Jadi prinsipnya jika ada B1KWK yang baru maka itulah yang berlaku," jelasnya.

Menurut Zairinudin ketentuan tersebut dijelaskan KPU RI saat Rakornas di Jakarta.

Masalah itu ada yang bertanya dijelaskan KPU RI prinsipnya jika ada yang baru maka KPU terima yang terbaru.

Jika tidak ada yang terbaru maka yang lama masih berlaku.

Mengenai syarat partai politik (Parpol) atau gabungan Parpol untuk mendaftarkan Bapaslon minimal 20 persen dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Musi Rawas atau 8 kursi.

pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai, kpu musi rawas beberkan syarat yang harus dilampirkan                            koranlinggaupos.id - kpu kabupaten musi rawas tengah mempersiapkan pendaftaran bakal pasangan calon (bapaslon) bupati dan wakil bupati musi rawas.
pendaftaran mulai dibuka tanggal 27-29 agustus 2024.
menurut divisi teknis kpu kabupaten musi rawas, zairinudin, pada saat mendaftar bapaslon harus hadir menyerahkan berkas secara langsung. 
"bapaslon harus hadir saat mendaftar," katanya kepada koranlinggaupos.id, senin 19 agustus 2024.
baca juga:kpu musi rawas melaksanakan bimtek pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan badan adhoc
baca juga:apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih pilkada serentak 2024, kpu musi rawas: cek disini
menurutnya, sebelum mendaftar bapaslon mesti menunjuk liaison officer (lo) atau penghubung dengan kpu yang tugasnya menyampaikan berkas pendaftaran dan melengkapi berkas yang kurang atau dibutuhkan.
berkas administrasi bapaslon ada yang diupload di silon kpu. 
"pada h min 1 sebelum mendaftar berkas persyaratan sudah mesti di upload di silon. ketika waktu pendaftaran kita tinggal ceklist tidak perlu lagi mengecek dokumen satu persatu. kalau kita cek satu persatu akan membutuhkan waktu yang sangat lama maka sebelum mendaftar berkasnya di upload ke silon terlebih dahulu," ungkapnya.
mengenai syarat b1kwk partai politik (parpol) yang mengusung harus ditandatangani oleh ketua umum (ketum) masing-masing parpol.
baca juga:kpu musi rawas sukses luncurkan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2024
baca juga:kominfo fasilitasi jaringan internet untuk rapat pleno kpu musi rawas 
dalam hal parpol yang terjadi pergantian ketum seperti partai golkar dan partai bulan bintang (pbb) selagi tidak ada b1kwk yang terbaru maka b1kwk yang lama masih berlaku.
"kalau ada b1kwk yang baru maka yang lama tidak berlaku," jelasnya.
 zairinudin menyebutkan contoh misalnya partai golkar ketua umumnya mengundurkan diri sekarang ada plt ketum golkar, agung gumiwang.
misalnya ada kandidat a membawa blangko b1kwk yang ditandatangani ketua airlangga hartanto. 
baca juga:kpu ri umumkan nama komisioner kpu musi rawas, lubuklinggau, muratara 2024 - 2029
baca juga:komisioner kpu musi rawas kosong, berikut nama 10 calon 
kemudian ada kandidat lain membawa b1kwk yang ditandatangani plt ketum agung gumiwang.
maka b1wk yang ditandatangani airlangga hartarto tidak berlaku karena ada b1kwk terbaru.
namun jika tidak ada b1kwk yang baru maka yang lama masih berlaku.
"jadi prinsipnya jika ada b1kwk yang baru maka itulah yang berlaku," jelasnya.
baca juga:kpu musi rawas : 6 desa sulit dijangkau
baca juga:kpu musi rawas butuh 8.358 kpps, cek syarat dan gajinya
menurut  zairinudin ketentuan tersebut dijelaskan kpu ri saat rakornas di jakarta.
masalah itu ada yang bertanya dijelaskan kpu ri prinsipnya jika ada yang baru maka kpu terima yang terbaru.
jika tidak ada yang terbaru maka yang lama masih berlaku.
mengenai syarat partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk mendaftarkan bapaslon minimal 20 persen dari jumlah kursi dprd kabupaten musi rawas atau 8 kursi.
baca juga:10 besar calon anggota kpu musi rawas, lubuklinggau dan muratara
baca juga:catat! ada 6 posisi cpns 2024 di kpu, gajinya mulai rp 5 juta, berikut syarat daftarnya
untuk pendaftaran melalui perhitungan suara tidak diterapkan.
artinya parpol non parlemen atau yang tidak memiliki kursi di dprd kabupaten musi rawas tidak bisa mengusung bapaslon.
hal itu berdasarkan keputusan kpu ri. 
"kita hanya terima melalui perhitungan kursi yaitu 20 persen dari jumlah kursi dprd kabupaten musi rawas, atau 8 kursi," jelasnya.
baca juga:kpu muratara pleno dps pilkada serentak 2024, berikut rincian data pemilih sementara
baca juga:kpu lubuk linggau selesai laksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan dps tingkat kota lubuk linggau
lebih lanjut menjelaskan mengenai syarat kesehatan saat mendaftar harus melampirkan surat keterangan sehat yang diterbitkan dokter atau rumah sakit.
soal pemeriksaan kesehatan yang difasilitasi kpu akan dilaksanakan setelah mendaftar.
"jadi surat keterangan sehat dan pemeriksaan kesehatan hal yang berbeda," jenisnya.
kpu akan mengecek ijazah bapaslon ke sekolah atau kampus yang menerbitkan ijazah.
baca juga:ratusan anggota linmas siap amankan pilkada serentak 2024, catat ini pesan kapolres dan ketua kpu lubuklinggau
baca juga:kpu muratara adakan gebyar sosialisasi & pendidikan politik bagi pemilih pemula
kalau calon melampirkan ijasa s1 di luar negeri tidak dicek kpu hanya akan mengecek ijasah sma sederajat karena syaratnya pendidikan sma sederajat.
"namun jika bapaslon sma nya lulusan luar negeri terpaksa kami kroscek ke sana karena syaratnya pendidikan sma sederajat jadi harus kita cek," ucapnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 20 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan