50 Persen Desa di Musi Rawas Sudah Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap ke-2

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 26 Aug 2024 - 20:27

Ilustrasi Dana Desa.-FOTO : TANGKAP LAYAR Kedungboto.desa.id-

"Jadi ada dua Permendes PDTT yang mengatur penggunaan dana desa," tambahnya.

Dijelaskan pada Permendes PDTT Nomor 7 tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 3 Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka :

Huruf a). Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;

Huruf b). peningkatan kualitas hidup manusia; serta

Huruf c). penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui :

a). pemenuhan kebutuhan dasar;

b). pembangunan sarana dan prasarana Desa;

c). pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Fokus Penggunaan Dana Desa dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) Permen PDTT 13 tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa dan Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 bahwa Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :

50 persen desa di musi rawas sudah ajukan pencairan dana desa tahap ke-2                            koranlinggaupos.id - desa di kabupaten musi rawas saat ini sedang dalam proses pencairan dana desa (dd) tahap ke-2 tahun 2024.
dari 186 desa yang ada di kabupaten musi rawas setidaknya 50 persen desa sudah selesai mengajukan proposal pencairan dd tahap ke-2.
demikian kata kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa (dpmd) kabupaten musi rawas, sarjani melalui kabid kabid fasilitasi perencanaan dana desa pengelolaan keuangan desa,  rezha dwi sahara, sip kepada koranlinggaupos.id, senin  26 agustus 2024.   
menurunnya, setidaknya 50 desa sudah proses pencairan dana desa tahap ke-2 tahun 2024.
baca juga:ajak kades taati aturan pengelolaan dana desa, ini yang dilakukan kajari muba
baca juga:inspektorat musi rawas targetkan audit dana desa 37 desa 
"sekitar 50 persen desa sudah proses pencairan dana desa tahap ke-2 tahun 2024. desa yang bisa mengajukan pencairan dana desa tahap ke-2 kalau laporan penggunaan dana desa tahap pertama sudah selesai. jadi proses tergantung dari desa juga kalau mereka siap laporan maka bisa mengajukan pencairan tahap ke-2," jelasnya.  
menurutnya, bahwa sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi di provinsi sumatera selatan (sumsel) bahwa mesti dilakukan percepatan penyaluran dana desa untuk menangani kemiskinan ekstrim dan kegiatan stunting.
"namun demikian walaupun dipercepat bukan berarti harus cepat tanpa memperhatikan ketentuan. proses dipercepat namun tetap sesuai aturan," ucapnya.
masih kata rezha panggilan akrabnya penyaluran dana dan desa untuk penangann kemiskinan ekstrim dengan memberikan dana langsung tunai (blt) kepada masyarakat miskin.
baca juga:jangan beratkan anggaran dana desa, perangkat desa dan honorer gigit jari tak dapat thr dan gaji 13
baca juga:pencairan dana desa masih dalam proses
sebab sesuai dengan ketentuan persentase penggunaan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen, blt 25 persen, operasional desa 3 persen dan juga ada untuk menangani stunting desa. jadi sekitar 52 persen untuk kegiatan pembangunan fisik.   
penggunaan dana desa diatur dalam peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (permendes pdtt) nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa dan permen pdtt 13 tahun 2023 tentang rincian penggunaan dana desa tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024.
"jadi ada dua permendes pdtt yang mengatur penggunaan dana desa," tambahnya.
dijelaskan pada permendes pdtt nomor 7 tahun 2023 tentang rincian prioritas penggunaan dana desa pasal 3 prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar besarnya bagi masyarakat desa dalam rangka :
baca juga:pemkab musi rawas terima 250 formasi cpns 2024, ini rincian dan persyaratannya
baca juga:peringatan hut ke-19 tahun himpaudi se provinsi sumsel di musi rawas meriah
huruf a). peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
huruf b). peningkatan kualitas hidup manusia; serta
huruf c). penanggulangan kemiskinan.
pasal 4 prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui :
a). pemenuhan kebutuhan dasar;
b). pembangunan sarana dan prasarana desa;
c). pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
d). pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
baca juga:lurah terawas musi rawas ajak kelompok majelis taklim wisata ke danau aur
baca juga:kpu kabupaten musi rawas buka pendaftaran calon bupati dan wakil bupati 2024, catat informasi penting berikut
fokus penggunaan dana desa dijelaskan pada pasal 2 ayat (1) permen pdtt 13 tahun 2023 tentang rincian penggunaan dana desa dan tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2024  bahwa fokus penggunaan dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung :
a). penanganan kemiskinan ekstrem;
b). program ketahanan pangan dan hewani;
c). program pencegahan dan penurunan stunting skala desa; dan/atau
d). program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan bumdes/bumdes bersama, serta program pengembangan desa sesuai potensi dan karakteristik desa.
 ayat 2 menjelaskan fokus penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan pemerintah desa dalam apb desa tahun 2024.
ayat 3 menyebut, dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa.
baca juga:spektakuler, ratusan bonsai di indonesia ikut pameran yang diadakan ppbi lubuk linggau musi rawas
baca juga:pemkab musi rawas terima 250 cpns, catat syarat ketentuannya
pasal 3 ayat (1) fokus penggunaan dana desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a berupa bantuan langsung tunai desa.
ayat (2) bantuan langsung tunai desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan.
ayat (3) keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria :
a).  kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem.
baca juga:dari bertani sayuran bayam sugiarto warga desa nawangsasi musi rawas, sukses raup untung jutaan rupiah
ayat (4) dalam menentukan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai desa.
ayat  (5) daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 27 AGUSTUS 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan