Perekrutan PTPS Harus Sesuai Aturan

Reporter: RIENA FITRIANI MARIS |

Editor: RIENA FITRIANI MARIS |

Minggu , 01 Sep 2024 - 21:42

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.-Foto : Bawaslu RI-

Panwascam harus aktif melakukan komunikasi terutama jika ada masalah, dan harus segara disampaikan.

“Kalau ada gugatan, misalnya gugatan keberatan terhadap seleksi PTPS yang dilakukan, sampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, sehingga kemudian, ketika ada laporan ke Bawaslu Kabupaten/Kota bisa kemudian ada penyeimbang data dan informasi,”tegasnya.

Menuritnta dalam seleksi PTPS peran teman-teman SDMO sangat krusial karena untuk membangun sumber daya manusia di Bawaslu.

Dan itu tidak hanya saat seleksi PTPS saja.

“Kalau SDM-nya tidak bergerak dengan baik, maka pengawasan akan bermasalah. Maka tugas ini harus teman-teman lakukan dengan baik,” pesannya.

perekrutan ptps harus sesuai aturan                            koranlinggaupos.id - tidak lama lagi jajaran bawaslu akan segera membuka perekrutan pengawas tempat pemungutan suara (ptps).
untuk itu ketua bawaslu rahmat bagja memastikan, proses seleksi ptps oleh harus sesuai aturan.
dikutip dari laman bawaslu, bagja bahkan mengaku tidak segan-segan akan menindaklanjuti dan melaporkan jajarannya ke dkpp jika ditemukan seleksi ptps dilaksanakan tidak sesuai aturan.
untuk ia mengingatkan agar tidak melakukan hal-hal yang menimbukan kegaduhan atau isu-isu tidak sedap, khususnya pada proses seleksi ptps, terutama berkenaan dengan selentingan adanya tarikan-tarikan di luar hal-hal yang kemudian ada dalam peraturan perundang-undangan.
baca juga:jaga integritas karena bawaslu juga diawasi masyarakat!
baca juga:bawaslu minimalisir pelanggaran politik uang
“kalau ketemu, mohon maaf kami sendiri yang menindaklanjuti dan kami yang melaporkan ke dkpp,” tegasnya.
untuk itu ia minta panwascam nantinya bisa melaksanakan seleksi dengan baik, dan memilih orang yang sesuai aturan perundang-undangan.
menurutnya, penting mengambil pelajaran dari proses seleksi ptps pemilu 2024 lalu, guna menghindari isu-isu negatif selama proses seleksi ptps pemilihan serentak 2024 kali ini.
“pemilu 2024 lalu, banyak pengaduan ke bawaslu kabupaten soal seleksi ptps. kali ini kita minta tidak ada dan jangan sampai ke dkpp,” ungkapnya.
baca juga:data bawaslu ada 84 daerah masuk kategori rawan tinggi 
baca juga:ini potensi pelanggaran di pilkada 2024 menurut bawaslu
untuk itu tegasnya, penting menjaga alur koordinasi oleh semua jajaran salah satunya pada proses seleksi ptps. 
“panwascam lapor kepada ketua dan kordiv sdmo, karena acc-nya pasti akan ketua, sementara pic-nya teman-teman kordiv sdmo,” jelasnya.
panwascam harus aktif melakukan komunikasi terutama jika ada masalah, dan harus segara disampaikan. 
“kalau ada gugatan, misalnya gugatan keberatan terhadap seleksi ptps yang dilakukan, sampaikan kepada bawaslu kabupaten/kota, sehingga kemudian, ketika ada laporan ke bawaslu kabupaten/kota bisa kemudian ada penyeimbang data dan informasi,”tegasnya.
baca juga:bawaslu harus netral saat sidang di mk 
baca juga:pimpinan bawaslu di daerah diminta menulis buku agar kinerja diketahui publik
menuritnta dalam seleksi ptps peran teman-teman sdmo sangat krusial karena untuk membangun sumber daya manusia di bawaslu.
dan itu tidak hanya saat seleksi ptps saja.
“kalau sdm-nya tidak bergerak dengan baik, maka pengawasan akan bermasalah. maka tugas ini harus teman-teman lakukan dengan baik,” pesannya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SENIN, 2 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan