Kembalikan Kerugian Negara, Mantan Pejabat Dinas Pendidikan Dituntut 15 Bulan Penjara

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Kamis , 05 Sep 2024 - 23:01

SIDANG : Terdakwa Netty Herawati (51) usai jalani sidang pembacaan tuntutan JPU di Pengadilan Tipikor Palembang, Kamis 5 September 2024.-Foto : Dokumen Kejari Lubuklinggau-

KORANLINGGAUPOS.ID - Karena cukup bukti, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pidana Khusus (Pidsus) menuntut terdakwa Netty Herawati (51) dengan hukuman satu tahun dan tiga bulan penjara.

Mantan Kepala Bidang (Kabid) SD di Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas (Mura) ini dikenakan denda Rp 50 juta dan subsider tiga bulan penjara.

Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti Rp 172. 760.000, uang tersebut telah disita Rp 163.260.000, dari Salimi Rp 5juta, Juliantoro Rp 3 juta dan Dyah Ayu Widyab Rp 1,5 juta. Yang seluruhnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti terdakwa.

Surat tuntutan itu dibacakan JPU Pidana Khusus (Pidsus) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Palembang, Kamis 5 September 2024.

Ibu rumah tangga yang merupakan Warga Jalan Duku, Kelurahan Watervang, Kecamatan Lubuk Linggau Timur I, Kota Lubuk Linggau ini jalani sidang pembacaan tuntutan JPU karena terbukti melakukan Korupsi Pengadaan Makan Minum Rumah Tahfidz di Musi Rawas Tahun Anggaran 2021 dan 2022.

Sidang secara tatap muka diketuai hakim Fiyanto.D., S.H.,M.H didampingi anggota Masriati, S.H., M.H dan Khoiri Akhmadi, S.H.,M.H, serta panitera pengganti sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya.

Saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Kamis 5 September 2024, Kajari Lubuklinggau Anita Asterida SH, MH melalui Kasi Intel Wenharnol membenarkan bahwa hari ini 5 September 2024 sidang agenda pembacaan tuntutan terhadap Terdakwa Netty Herawati.

Dalam tuntutanya JPU Pidsus Ichsan Azwar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar dakwaan Subsider JPU Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 ayat (1) kitab Undang-Undang hukum pidana

Pertimbangan JPU, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum dan terdakwa sudah menitipkan uang Rp 163.260.000 sebagai tanggung jawab terdakwa atas kerugian Negara yang timbul.

Majelis Hakim Fiyanto.D., S.H.,M.H lalu bertanya kepada terdakwa atas tuntutan tersebut.

kembalikan kerugian negara, mantan pejabat dinas pendidikan dituntut 15 bulan penjara                            koranlinggaupos.id - karena cukup bukti, jaksa penuntut umum (jpu) pidana khusus (pidsus) menuntut terdakwa netty herawati (51) dengan hukuman satu tahun dan tiga bulan penjara. 
mantan kepala bidang (kabid) sd di dinas pendidikan kabupaten musi rawas (mura) ini dikenakan denda rp 50 juta  dan subsider tiga bulan penjara.
terdakwa juga diminta membayar uang pengganti rp 172. 760.000, uang tersebut telah disita rp 163.260.000,  dari salimi rp 5juta, juliantoro rp 3 juta dan dyah ayu widyab rp 1,5 juta. yang seluruhnya diperhitungkan untuk membayar uang pengganti terdakwa.
surat tuntutan itu dibacakan  jpu  pidana khusus (pidsus)  di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipidkor) palembang, kamis 5 september 2024.
baca juga:komitmen lapas kelas iia lubuk linggau menuju wilayah bebas korupsi 
baca juga:oknum mantan pejabat dinas pendidikan akui uang korupsi untuk kepentingan pribadi
ibu rumah tangga yang merupakan warga jalan duku, kelurahan watervang, kecamatan lubuk linggau timur i, kota lubuk linggau ini    jalani sidang pembacaan tuntutan jpu karena terbukti melakukan korupsi pengadaan makan minum rumah tahfidz di musi rawas tahun anggaran 2021 dan 2022.
sidang secara tatap muka diketuai hakim  fiyanto.d., s.h.,m.h didampingi anggota masriati, s.h., m.h dan khoiri akhmadi, s.h.,m.h, serta panitera pengganti sedangkan terdakwa didampingi penasehat hukumnya. 
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id, kamis 5 september 2024, kajari lubuklinggau anita asterida sh, mh melalui kasi intel wenharnol membenarkan bahwa hari ini 5 september 2024 sidang agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa netty herawati.
dalam tuntutanya jpu pidsus ichsan azwar menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan bersalah melanggar dakwaan subsider jpu  pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor : 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana
baca juga:kpk ri observasi musi rawas jadi calon kabupaten anti korupsi, begini tanggapan hj ratna machmud
baca juga:dugaan korupsi makmin rumah tahfidz, oknum pejabat jalani sidang perdana
pertimbangan jpu, hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. sedangkan hal yang meringankan terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum  dan terdakwa sudah menitipkan uang rp  163.260.000 sebagai tanggung jawab terdakwa atas kerugian negara yang timbul.
majelis hakim  fiyanto.d., s.h.,m.h lalu bertanya kepada terdakwa atas tuntutan tersebut.
terdakwa melalui penasehat hukumnnya nyatakan pembelaan secara tertulis (pledoi). 
seperti sebelumnnya kasus ini mencuat berasal dari laporan masyarakat  dan pihak kejari  langsung cek lapangan dan memanggil saksi-saksi serta ditemukan ada kerugian negara setelah dihitung oleh pihak bpkp.  
“untuk kasus ini yakni mark up makan minum dan piktif pembiayaan oleh oknum di dinas pendidikan musi rawas,” jelasnya.
baca juga:ungkap kasus dugaan korupsi ptsl, dpo 5 bulan diamankan
baca juga:apresiasi jaksa berprestasi, tangguh dalam pemberantasan korupsi
kasus ini merupakan dugaan pemberian makan dan minum rumah tahfidz tahun anggaran 2021 dan 2022. dengan anggaran  hampir rp 1 milyar. 
ada 28 orang  yang diberikan fasilitas makan minum dalam satu tahun.
per harinya tiga kali, yang dugaan mark up dan fiktif pembiayaan oleh oknum di disdik mura.
dijelaskannya, uang ratusan juta anggaran makan dan minum santri tahfidz qur’an di sd 05 muara beliti, yang penghapal al quran dan anak-anak yang tidak mampu proses penyediaan makan dan minum para santri (tahfidz qur’an pada  disdik ) kabupaten musi rawas (mura) dilaksanakan swakelola, tanpa melibatkan rekanan.
adapun dasar penerimaan tersebut adalah surat keputusan bupati musi rawas nomor : 494/kpts/disdik/2018 tanggal 27 juli 2018 tentang pemberitan izin pendirian sekolah dasar negeri 5 muara beliti plus kabupaten musi rawas pada keempat “hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan operasional sdn 5 muara beliti plus akan diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten musi rawas”. 
baca juga:mantan kades di musi rawas bakal diperiksa dalam dugaan kasus korupsi sph
baca juga:tetapkan 4 tersangka korupsi proyek jargas
dan surat keputusan kepala dinas pendidikan kabupaten musi rawas nomor : 420/0021/kpts/disdik/2022 tanggal 03 januari 2022 tentang penyelenggaraan operasional sdn 5 muara beliti plus, menetapkan kesatu “penyelenggaraan operasional makan dan minum rumah tahfis dianggarkan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten musi rawas melalui anggaran dinas pendidikan kabupaten musi rawas”.
anggaran kegiatan makan minum siswa tahfidz pada dinas pendidikan kabupaten musi rawas tahun anggaran 2021-2022 adalah sebesar rp948.760.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 
dengan rincian  tahun 2021  rp329 juta untuk pembelian 8.225 bungkus dengan perbungkusnya rp40 ribu dan ditahun 2022  rp619.760.000  untuk 10.329 porsi dengan seporsinya rp60 ribu
bahwa anggaran kegiatan makan minum rumah tahfiz tahun 2021 s/d 2022 telah terealisasi ditahun 2021 pencairan sebanyak dua kali berdasarkan sp2d yakni sp2d nomor 03868/gu/sp2d/2021 tanggal 02 desember 2021 sebesar rp140.640.000 dan  sp2d nomor ‘055592/gu-nihil/sp2d/2021 tanggal 29 desember 2021 sebesar rp149.760.000.
baca juga:soal 17 nama terlibat kasus korupsi, kabid dikdas dinas pendidikan musi rawas langsung ambil sikap
pembayaran makan minum rumah tahfiz bulan juli 2021 sampai desember 2021. tahun 2022 pencairan sebanyak satu kali berdasarkan sp2d nomor : 04687/tu/sp2d/2022 tanggal 12 dsember 2022 dan sp2d nomor : 05393/tu-nihil/sp2d/2022 tanggal 13 desember 2022 sebesar rp 546 juta.
kegiatan makan minum siswa tahfidz tahun anggaran 2021 - 2022 dilaksanakan sendiri oleh pengelolaj rumah tahfidz dengan cara memasak sendiri dengan biaya yang diberikan oleh dinas pendidikan rp580 juta. sedangkan anggaran apbd yang telah dicairkan sebesar rp836.400.000 diantaranya untuk pembayaran pajak pembangunan i
sebesar rp 83.640.000,00 dan pph 22/pph23 sebesar rp26.190.000,00 sehingga masih terdapat pencairan dan penggunaan yang tidak dipertanggungjawabkan yang merupakan kerugian keuangan negara. 
bahwa berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara bpkp ri perwakilan  sumatera selatan nomor: atas kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan makan minum siswa tahpis ada dinas pendidikan kabupaten musi rawas tahun anggaran 2021 dan 2022  rp.172.760.000.