Kemampuan Calon Kepala Daerah Akomodir Kepentingan Pemilih, Amankan Lumbung Suara Musi Rawas dan Lubuk Linggau

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Sabtu , 07 Sep 2024 - 21:47

Peneliti Sumatera Initiative Research & Consulting, Eka Rahman.-Foto : Dokumen-Linggau Pos

kemampuan calon kepala daerah akomodir kepentingan pemilih, amankan lumbung suara musi rawas dan lubuk linggau                            koranlinggaupos.id - peneliti sumatera initiative research & consulting, eka rahman mengatakan menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengamankan ‘lumbung suara’ bagi calon kepala daerah (wako/wawako dan bupati/wakil bupati) dalam pilkada 2024.
sebelum melakukan itu, kata eka rahman, tentu harus memahami dahulu apa yang dimaksud dengan lumbung suara. 
“pengertian lumbung suara sebagai ‘dominasi pemilih terbanyak’, bisa dalam pengertian jumlah penduduk, etnisitas, segmen pemilih berdasarkan usia, berdasarkan afiliasi pilihan pada pemilu terakhir 2024,” katanya kepada koranlinggaupos.id, sabtu 7 september 2024.
misalnya, dalam konteks usia pemilih generasi millenial (gen z dan gen y) hari ini adalah mayoritas dalam dps.
baca juga:ingatkan kpu terkait verifikasi berkas balon kepala daerah
baca juga:kpu sumsel jelaskan lanjutan hasil tes kesehatan calon kepala daerah musi rawas, lubuk linggau dan muratara
demikian halnya dalam konteks pilkada musi rawas, kecamatan megang sakti dengan penduduk lebih kurang 42.000 adalah lumbung suara dalam persfektif daerah maupun etnisitas (etnis jawa).
tetapi siapa yang berani meng-garansi bahwa pemilih etnis jawa di megang sakti adalah loyalis suwarti atau suprayitno? 
malah sebaliknya, jika kontruksi bapaslon ramah pro dan suthan adalah megang sakti, purwodadi tugumulyo sebagai daerah asal hj. suwarti dan suprayitno serta muara beliti dan tpk adalah basis pemilih hj. ratna machmud dan thamrin hasan.
justru daerah di luar itu seperti wilayah musi dan stl ulu terawas menjadi lumbung suara yang sebenarnya karena jumlah pemilihnya dominan.
baca juga:daftar nama-nama yang bakal calon kepala daerah pilkada serentak 2024 di sumatera selatan
baca juga:calon kepala daerah di sumsel ikut pemeriksaan kesehatan, begini penjelasan pihak rsmh palembang
analogi lain terkait kekuatan kursi/suara parpol pendukung bapaslon hrw/imam senen (rois) yaitu golkar, pkb, pdip, pbb vs bapaslon yok terus yaitu nasdem, gerindra, pks, demokrat dan hanura secara keseluruhan jumlah suara parpol pendukung rois unggul hampir 3000 suara. 
maka, kata eka rahman, bisa diasumsikan pemilih partai golkar, pkb, pdip, pbb adalah lumbung suara bapaslon rois, dan sebaliknya pemilih partai nasdem, gerindra, pks, demokrat dan hanura adalah lumbung suara bapaslon yok terus.
tetapi kemudian apakah bisa dipastikan pemilih parpol dalam pemilu 2024 akan ‘sebangun dan searah’ dengan pilihan pada pilkada 2024? 
jawabannya belum tentu, karena dalam konteks pileg figur dan strategi caleg tiap parpol juga menjadi faktor penting. 
baca juga:yoppy karim dan h rustam tes kesehatan bersama 8 paslon kepala daerah lain 
baca juga:pendaftaran bakal calon kepala daerah dimulai, kpu musi rawas beberkan syarat yang harus dilampirkan
demikian halnya dengan asumsi kesamaan etnis/daerah akan memilih bapaslon dari etnis/daerah yang sama atau cluster usia gen y dan z akan memilih calon yang lebih muda, juga harus di buktikan melalui bukti empirik berupa sensus atau survey. 
apakah kesamaan-kesamaan  etnis, usia, daerah serta afiliasi pilihan dalam pemilu 2024 menjadikan indikator kecenderungan pemilih dalam memilih bapaslon tertentu? 
ini yang kemudian harus secara politis dikomunikasikan kembali oleh bapaslon/tim kampanye kepada pemilih melalui instrumen sosialisasi, tatap muka atau pertemuan-penemuan.
narasi diatas, menggambarkan sebenarnya tidak ada korelasi signifikan antara ‘lumbung suara’ pemilih dengan motif memilih dalam pilkada 2024 terhadap bapaslon atau koalisi parpol tertentu. 
baca juga:sebanyak 35 kepala daerah tak bisa hadir saat presiden jokowi beri pengarahan di ikn, ini alasanya
baca juga:bpip serahkan duplikat bendera pusaka jelang hut ri ke-79, kepada kepala daerah di seluruh indonesia
karena mayoritas pemilih saat ini adalah massa mengambang (floating mass), bukan kader militan dari parpol tertentu, dan bukan pula secara mayoritas menjadi loyalis dari bapaslon tertentu. 
artinya, ketika ‘kepentingannya” terakomodasi oleh bapaslon tertentu, kemungkinan besar dia akan menjadi pemilih bapaslon tersebut. 
politik akomodasi kepentingan menjadi faktor penting dalam pilkada, sehingga sejauh mana bapaslon mampu meng-akomodasi kepentingan kelompok-kelompok pemilih akan menjadi faktor pendorong seseorang memilih bapaslon itu. 
misalnya, kelompok ibu-ibu pengajian mengajukan proposal seragam/rebana dan dipenuhi, bisa jadi menjadi motif bagi kelompok tersebut memilih bapaslon yang membantunya. 
baca juga:majunya petahana dan pj kepala daerah di pilkada rawan pelanggaran netralitas asn
baca juga:diduga kebablasan, forum ketua rt di lubuklinggau dukung bakal calon kepala daerah
demikian juga ormas/okp yang mengajukan konsesi tertentu kepada bapaslon, kemungkinan besar akan menjadi motif bagi organisasi itu memilih bapaslon yang membantu.
dengan demikian, menjawab pertanyaan : bagaimana strategi bapaslon dalam mengamankan lumbung suara? terutama adalah bagaimana kemampuan bapaslon dalam memenuhi konsesi yang diminta oleh kelompok-kelompok  pemilih dalam masyarakat. 
artinya, faktor dominan adalah sejauh mana ‘kekuatan logistik’ bapaslon tersebut. 
di luar itu, baru kita akan berbicara tentang bagaimana strategi menjaring aspirasi dalam pertemuan-pertemuan  tatap muka atau sosialisasi dengan pemilih untuk mengetahui apa yang di inginkan oleh kelompok pemilih. 
baca juga:belum teguh pendirian, ketua kpu ri : calon kepala daerah berstatus caleg terpilih harus mundar 
baca juga:kondisi ekonomi global sedang tidak baik ini pesan presiden untuk kepala daerah
juga strategi teknis bagaimana memetakan pemilih, mengamankan perolehan suara (tabulasi) atau hal teknis lainnya.
secara ringkas, dalan iklim pilkada yang sangat transaksional saat ini, memang faktor kekuatan dan keluasan logistik menjadi ‘faktor penentu’ kemenangan dan ketidak menangan. 
“hal ini sesungguhnya gejala yang tidak sehat bagi demokrasi lokal ke depan, namun itulah realitas yang bisa di potret dari momen pemilu dan pilkada 2024,” tegasnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 8 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan