Sekolah di Musi Rawas yang Laksanakan Layanan Pendidikan Inklusif Masih Minim, ini Penyebabnya

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 09 Sep 2024 - 19:53

Bupati Musi Rawas, Hj Ratna Machmud diwakili Plt Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Musi Rawas, Dian Chandra didampingi Sekretaris Disdik Kabupaten Musi Rawas, Supriyadi, S.Pd. M.Pd saat membuka kegiatan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklu-Foto : Muhammad Yasin/Linggau Pos-

sekolah di musi rawas yang laksanakan layanan pendidikan inklusif masih minim, ini penyebabnya                            koranlinggaupos.id - dari 700 sekolah terdiri dari pendidikan anak usia dini (paud), sd dan smp yang ada di kabupaten musi rawas baru 59 sekolah yang telah melaksanakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar.
adapun rincian dari masing-masing jenjang pendidikan tersebut jumlah paud di kabupaten musi rawas 312 sebanyak 4 lembaga yang telah melaksanakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar.
sedangkan sd dari 318 sekolah yang telah melaksanakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar sebanyak 51 sekolah.
smp dari 70 sekolah baru 4 sekolah yang telah telah melaksanakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar.
baca juga:bupati musi rawas pasti akan beri tpp 12 bulan bagi pegawai
baca juga:camat tugumulyo musi rawas tingkatkan produksi pertanian dengan safari berburu gropyokan tikus
demikian kata plt kepala dinas pendidikan (disdik) kabupaten musi rawas, dian chandra kepada koranlinggaupos.id, senin 9 september 2024 setelah membuka kegiatan advokasi kebijakan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar bagi pemerintah daerah mewakili bupati musi rawas  hj ratna machmud.
acara berlangsung di ruang bina praja sekretariat daerah musi rawas. saat membuka kegiatan tersebut dien candra didampingi sekretaris disdik kabupaten musi rawas, supriyadi, s.pd. m.pd dan frans budi utama, s.h. selaku ketua koordinator pembentukan unit layanan disabilitas di disdik kabupaten musi rawas.
kegiatan advokasi ini dihadiri langsung oleh kepala bpmp (balai penjamin mutu pendidikan) provinsi sumatera selatan (sumsel), arya ahmad mangunwibawa, s.psi. m.si., perwakilan dinas sosial, bappeda, bpkad, ketua pgri, igi, igtki, kepala slb, kkks paud/sd, mkks smp/sma/smk, kkg paud/sd, mgmp smp/sma/smk, dewan pendidikan, ketua himpaudi, dan sebagainya.
dien candra menjelaskan tujuannya dari kegiatan meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang pentingnya pendidikan inklusif, memastikan tersedianya sumber daya manusia (sdm) yang cukup untuk mendukung pendidikan inklusif di setiap sekolah.
baca juga:serahkan dua mobil ambulans ini pesan bupati hj ratna machmud kepada kades mambang dan temuan sari
baca juga:mobil ambulans sangat dibutuhkan warga desa jajaran baru i 
"dan meningkatkan akses serta kualitas pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus," jelasnya.
kegiatan ini adalah bentuk silaturahmi dan keberlanjutan agenda tahun lalu antara bpmp provinsi sumsel dengan pemda musi rawas sebagai  perwakilan dari kemendikbud ristek yang berupaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kolaborasi sinergi untuk capaian program merdeka belajar yang sudah baik di kabupaten musi rawas.
dien candra menjelaskan kendala yang dihadapi untuk menerapkan layanan pendidikan inklusif dan ragam kebijakan merdeka belajar di seluruh sekolah di kabupaten musi rawas diantaranya keterbatasan sdm.  
"kendala yang kita hadapi jumlah guru yang memiliki memiliki keterampilan untuk melaksanakan pendidikan inklusif masih sedikit, sarana dan prasarana pendukung," jelasnya.
baca juga:bupati musi rawas dorong peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit 
untuk itu pihaknya akan mengajukan anggaran untuk mendukung pelaksanaan pendidikan inklusif. "kita harapkan kalau bisa seluruh sekolah yang ada di kabupaten musi rawas melaksanakan pendidikan inklusif karena  pendidikan inklusif ini tidak hanya untuk anak penyandang disabilitas saja tapi anak yang aktif dengan kecerdasan inklusif," jelasnya.
untuk menerapkan pendidikan inklusif menurut dien diperlukan ruang belajar khusus dilengkapi wc dan tenaga pengajar yang mampu melaksanakan pendidikan inklusif.
masih minimnya sekolah yang telah menerapkan pendidikan inklusif di kabupaten musi rawas, menurut dien candra merupakan hal yang wajar pasalnya aturan mengenai pendidikan inklusif tergolong baru yaitu peraturan menteri pendidikan (permendikbud) nomor 48 tahun 2023  tentang akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas pada satuan pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, SELASA, 10 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan