Ajak Pers Awasi Pemilu, Bawaslu Musi Rawas Ungkap Wilayah-wilayah yang Rawan

Reporter: APRI YADI |

Editor: SULIS |

Selasa , 10 Sep 2024 - 19:57

SOSIALISASI : Agus Tiansah Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Musi Rawas saat menyampaikan sosialisasi kepada awak media, Selasa 10 September 2024.-Foto: Apri Yadi/Linggau Pos-

KORANLINGGAUPOS.ID - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Musi Rawas (Mura) adakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bersama Media Pers Mura.

Kegiatan yang mengangkat tema ‘Peran media massa/pers sebagai pengawas partisipatif pada pemilihan serentak tahun 2024 Kabupaten Mura’ ini dilaksanakan di Smart Hotel Lubuk Linggau, Selasa 10 September 2024

Dalam sosialisasi itu, ada tiga narasumber yang dihadirkan.

Yakni Juan Silitonga selaku Ketua PWI Kabupaten Musi Rawas, Darmansyah selalu Praktisi Hukum dan Komisioner Bawaslu Musi Rawas Divisi Hukum dan Pencegahan, Agus Tiansah.

Dalam kesempatan itu acara ada sesi tanya jawab antara media yang hadir dengan narasumber dalam pengawasan pemilu 2024 di Kabupaten Mura.

Saat dikonfirmasi KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 10 September 2024, Komisioner Bawaslu Musi Rawas Divisi Hukum dan Pencegahan, Agus Tiansah menyatakan bahwa analisis situasi tantang pengawasan pemilihan seperti perubahan regulasi, dinamika politik dan teknologi informasi.

"10 Provinsi tertinggi rawan pertahapan dan dimensi dan untuk Sumsel bahwa masuk dalam pencalonan, dan ini sangat rawan. Namun untuk Musi Rawas kita masuk rawat pungut hitung karena Musi Rawas wilayah TPS sangat jauh," kata pria yang akrab disapa Agus ini.

Selain itu, jelas dia, Bawaslu Musi Rawas lakukan pemetaan wilayah yang sangat rawan.

Pertama, dari sisi geografisnya ada wilayah yang musim hujan sering terjadi banjir.

Tepatnya di Kecamatan Muara Lakitan, Muara Kelingi, BTS Ulu Cecar, Selangit dan Muara Megang.

ajak pers awasi pemilu, bawaslu musi rawas ungkap wilayah-wilayah yang rawan                            koranlinggaupos.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten musi rawas (mura) adakan sosialisasi pengawasan partisipatif bersama media pers mura.
kegiatan yang mengangkat tema ‘peran media massa/pers sebagai pengawas partisipatif pada pemilihan serentak tahun 2024 kabupaten mura’ ini dilaksanakan  di smart hotel lubuk linggau, selasa 10 september 2024
dalam sosialisasi itu, ada tiga narasumber yang dihadirkan.
yakni juan silitonga selaku ketua pwi kabupaten musi rawas, darmansyah selalu praktisi hukum dan komisioner bawaslu musi rawas divisi hukum dan pencegahan, agus tiansah.
baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk disiplin input data badan ad hoc
baca juga:bawaslu ajak masyarakat ikut awasi 
dalam kesempatan itu acara ada sesi tanya jawab antara media yang hadir dengan narasumber dalam pengawasan pemilu 2024 di kabupaten mura.
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id, selasa 10 september 2024, komisioner bawaslu musi rawas divisi hukum dan pencegahan, agus tiansah menyatakan bahwa analisis situasi tantang pengawasan pemilihan seperti perubahan regulasi, dinamika politik dan teknologi informasi.
"10 provinsi tertinggi rawan pertahapan dan dimensi  dan untuk sumsel bahwa masuk dalam pencalonan, dan ini sangat rawan. namun untuk musi rawas kita masuk rawat pungut hitung karena musi rawas wilayah tps  sangat jauh," kata pria yang akrab disapa agus ini.
selain itu, jelas dia, bawaslu musi rawas lakukan pemetaan wilayah  yang sangat rawan.  
baca juga:catat, paslon bisa didiskualifikasi oleh bawaslu jika melakukan hal ini
baca juga:jajaran bawaslu diingatkan untuk tidak tolak laporan dugaan pelanggaran
pertama, dari sisi geografisnya ada wilayah yang musim hujan sering terjadi banjir.
tepatnya di kecamatan muara lakitan, muara kelingi, bts ulu cecar, selangit dan muara megang.
selain itu, ada juga wilayah yang jalan tidak bisa diakses jalur darat seperti desa sri pengantin, kecamatan stl ulu terawas. 
kemudian, akses komunikasi yang terkendala sinyal yakni di hti, kecamatan muara lakitan dan bts ulu cecar.
" bawaslu melakukan pengawasan ke jajaran kpu mulai dari ppk, pps, dan kpps. strategi pengawasan bawaslu melalui perencanaan dan koordinasi seperti pemetaan resiko, penyusunan rencana kerja, dan koordinasi antar lembaga. lalu penguatan kapasitas sumber daya pengawasan bawaslu seperti peningkatan kualitas sdm, dan rekrutmen  pengawasan,” jelasnya.
baca juga:bawaslu gandeng kepolisian untuk pengamanan saksi dan bukti
baca juga:soal rekomendasi bawaslu untuk dua asn lubuk linggau, ini kata pj wali kota
kemudian, bawaslu juga melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi pengawasan, pengawasan siber media sosial dengan bekerja pihak kepolisian dan gakumdu yang bekerja sama dengan pihak kepolisian, kejaksaan dan bawaslu.
“selain itu kita juga melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan seperti sosialisasi dan edukasi, media sosial, pelatihan dan mekenisme pengaduan sperti yang mudah diakses,” jelasnya.
bawaslu juga melakukan penanganan dugaan pelanggaran dan sengketa pemilihan.
sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti kpu, kepolisian, media massa dan masyarakat.
baca juga:2 asn tidak datang dipanggil bawaslu lubuklinggau, akan ditindaklanjuti sesuai aturan
baca juga:ada temuan, bawaslu ingatkan asn di lubuk linggau jaga netralitas
ia semoga kedepannya silaturahmi terus terjalin kepada media dan kedepannya bisa terus kerjasama nya untuk pengawasan pemilu.
sementara  ketua persatuan wartawan indonesia (pwi) kabupaten musi rawas, jhuan ph silitonga menyebutkan, media massa dan jurnalis memiliki peran yang vital dalam pelaksanaan pesta demokrasi dalam hal ini pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024.
"dalam pesta demokrasi terutama pilkada, peran media massa dan jurnalis sangatlah vital ,” kata jhuan.
terkait hal tersebut, kata jhuan, media massa khususnya jurnalis harus memahami tugas dan fungsi serta posisi. dimana seorang jurnalis harus benar benar bisa menempatkan diri dan mempersiapkan diri.
baca juga:pj walikota lubuklinggau ingatkan jaga netralitas, 2 asn pemkot dipanggil bawaslu ini temuan 
baca juga:jaga integritas karena bawaslu juga diawasi masyarakat!
dijelaskan jhuan, bahwa fungsi media dalam pilkada mencakup banyak hal, terutama dalam menyampaikan informasi kepada publik serta bisa menjadi wadah penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada penyelenggara maupun kontestan pilkada itu sendiri.
menjelang pilkada kata jhuan, tidak bisa dihindari situasi politik menjadi lebih panas. bahkan, arah dukungan masyarakat kepada para kontestan tidak menutup kemungkinan bisa memicu situasi dan kondisi menjadi lebih panas.
disinilah menurut dia wartawan dan media massa bisa mengambil peran sebagai penyei
menjelang pilkada kata jhuan, tidak bisa dihindari situasi politik menjadi lebih panas.
baca juga:bawaslu minimalisir pelanggaran politik uang
baca juga:data bawaslu ada 84 daerah masuk kategori rawan tinggi 
bahkan, arah dukungan masyarakat kepada para kontestan tidak menutup kemungkinan bisa memicu situasi dan kondisi menjadi lebih panas.
disinilah menurut dia wartawan dan media massa bisa mengambil peran sebagai penyeimbang. memberikan informasi yang benar dan tidak memihak.
“diposisi inilah peran media massa dan jurnalis sangat diperlukan sebagai penyeimbang,”  tutur jhuan.
saat membuka sosialisasi menyebutkan, pihaknya sebagaimana diamanatkan oleh undang undang adalah lembaga yang diamanahi untuk memantau dan mengawasi seluruh proses dan tahapan pemilu.
baca juga:ini potensi pelanggaran di pilkada 2024 menurut bawaslu
baca juga:bawaslu harus netral saat sidang di mk 
hanya saja katanya, pihaknya tidak bisa berdiri sendiri. dukungan dari semua pihak, terutama media massa dan wartawan sangat dibutuhkan.
ditambahkan jhuan, pwi tidak bisa mengemban amanah ini sendirian, dukungan dari semua lini sangat dibutuhkan.
kemudian praktisi hukum darmansyah, sh mengatakan  bahwa untuk penyelesaian pelanggaran pilkada ada gakkumdu dan itu tergantung jenis pelanggaran apakah administrasi, atau lainnya.
"yang pasti dalam bawaslu itu ada namanya gakkumdu yang siap menyesaikan masalah persoalan pilkada baik kenetralan asn, atau money politik,” papar darmansyah. 
baca juga:kpu-bawaslu persamakan persepsi 
namun, imbuh dia, untuk penyelesaian sengketa pemilu terkait hasil suara ada satu paslon yang tidak terima bisa digugat melalui makamah kontitusi (mk).

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 11 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan