2 Direktur dan Bendahara RSUD Rupit Muratara jadi Tersangka Kasus Korupsi

Reporter: APRI YADI |

Editor: APRI YADI |

Kamis , 12 Sep 2024 - 20:39

Wakapolres Kompol I Putu Suryawan didampingi Kasat Reskrim AKP Sofyan Hadi press rilis ungkap kasus dugaan korupsi di BLUD RSUD Rupit Muratara, Kamis 12 September 2024.-Foto : Dokumen-Polres Muratara.

2 direktur dan bendahara rsud rupit muratara jadi tersangka kasus korupsi                             koranlinggaupos.id - dua wanita dan satu laki-laki dari blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara (muratara), diamankan  penyidik unit pidana khusus satuan reskrim polres musi rawas utara (muratara). 
ketiganya yakni tersangka herlina selaku direktur blud rsud rupit periode juli hingga desember 2018 asn warga  jalan lintas sumatera, dusun iii, desa maur baru, kabupaten muratara.
dian winani menjabat sebagai bendahara pengeluaran blud rsud rupit tahun anggaran 2018 asn warga jalan tanara no. 1, rt 04, kelurahan air kuti, kecamatan lubuklinggau timur i, kota lubuklinggau.
lalu jefri afrimando (39) selaku direktur blud rsud rupit periode januari-juni 2018 asn warga jalan tanara, rt 4, kelurahan air kuti, kecamatan lubuk linggau timur 1, kota lubuk linggau. 
baca juga:lapas narkotika kelas iia muara beliti ikuti penyuluhan anti korupsi
baca juga:universitas pgri silampari deklarasi anti bullying, kekerasan seksual, narkoba, dan korupsi
ketiganya diamankan petugas karena diduga terlibat kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018 senilai rp 1,04 miliar.
dalam kasus ini, penyidik juga menetapkan direktur blud rsud rupit periode januari hingga juni 2018 atas nama jeri afrimando.
namun penyidik belum melakukan penahanan karena yang bersangkutan dalam kondisi sakit dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter.  
saat dikonfirmasi koranlinggaupos.id kamis, 12 september  2024, kapolres musi rawas utara akbp koko arianto wardani melalui wakapolres kompol i putu suryawan didampingi kasat reskrim akp sofyan hadi menjelaskan modus operandi kedua tersangka dalam melakukan korupsi dengan mempertanggungjawabkan pengeluaran kegiatan yang tidak dilaksanakan atau fiktif.
baca juga:oknum mantan pejabat dinas pendidikan akui uang korupsi untuk kepentingan pribadi
baca juga:pemprov sumsel bentuk daerah percontohan anti korupsi
"kemudian mempertanggungjawabkan pengeluaran lebih tinggi dari pengeluaran sebenarnya dan membayar lebih transaksi dari yang sebenarnya,” ucap wakapolres.
dalam kasus ini pihaknya telah memeriksa 68 orang saksi yakni   49 orang saksi asn kabupaten musi rawas utara, 17 orang saksi pemilik usaha dan 2 orang saksi ahli.
"selain itu turut diamankan 126 dokumen dan 1 unit handphone galaxy a8 sebagai barang bukti proses penyidikan,”  papar wakapolres. 
wakapolres menjelaskan, kronologis pengungkapan kasus, pada 21 maret 2022 terdapat laporan informasi terkait pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018.
baca juga:5 fakta tentang oknum asn yang korupsi honor imam masjid, nilainya tembus ratusan juta
baca juga:dugaan korupsi makmin rumah tahfidz, oknum pejabat jalani sidang perdana
kemudian unit tipidkor satreskrim polres musi rawas utara melaksanakan verifikasi terhadap laporan informasi tersebut.
selain itu penyidik juga melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan pengumpulan dokumen terkait pengelolaan anggaran blud rsud rupit kabupaten musi rawas utara tahun anggaran 2018.
lanjut, wakapolres penyidik melakukan koordinasi dengan apip (inspektorat kabupaten musi rawas utara) dan mendapatkan hasil pemeriksaan khusus (lhp-k) dengan potensi selisih pertanggung jawaban anggaran rp4.131.103.479.
selanjutnya unit tipidkor melaksanakan interogasi wawancara terhadap calon saksi-saksi dan calon ahli, serta berkoordinasi kepada inspektorat kabupaten musi rawas utara terkait hasil audit investigatif tersebut.
baca juga:majelis hakim berang, oknum kades terbukti korupsi rp 9,6 miliar malah keluarga tak terima
baca juga:60 perkara korupsi dilaporkan ke kejari lubuklinggau, asn dihimbau kerja profesional
lalu pada 16 agustus 2022 unit tipidkor menerbitkan dugaan perkara ini dari laporan informasi ke laporan polisi model “a”. 
penyidik juga menaikkan dugaan perkara ini ke tingkat penyidikan, serta melengkapi administrasi penyidikan dan melaksanakan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan ahli.
penyidik juga berkoordinasi kepada badan pemeriksa keuangan (bpk ri) terkait perhitungan kerugian keuangan negara (pkkn).
“dari hasil pkkn tersebut didapatkan kerugian negara/daerah senilai rp1.047.320.849,86,” tegas wakapolres.
baca juga:gerakan pemuda anti korupsi demo pemkot lubuklinggau, berikut poin tuntutannya
baca juga:ungkap kasus dugaan korupsi ptsl, dpo 5 bulan diamankan
kemudian pada 20 oktober 2023 penyidik unit tipidkor polres musi rawas utara melaksanakan gelar perkara penetapan tersangka di ruang ditkrimsus polda sumatera selatan.
pada 25 oktober 2023 penyidik menerbitkan surat ketetapan tersangka terhadap ketiga tersangka yakni nomor : s.tap / 81 / x / 2023 / reskrim, tanggal 25 oktober 2023, nomor : s.tap / 82 / x / 2023 / reskrim, tanggal 25 oktober 2023 dan nomor : s.tap / 83 / x / 2023 / reskrim, tanggal 25 oktober 2023.
pada 12 september 2024, satuan reskrim polres musi rawas utara melakukan penahanan terhadap tersangka kedua tersangka.
yakni surat perintah penahanan nomor : sp. han /60 / ix / 2024 / reskrim, tanggal 12 september 2024. serta surat perintah penahanan nomor : sp. han / 61 / ix / 2024 / reskrim, tanggal 12 september 2024
baca juga:apresiasi jaksa berprestasi, tangguh dalam pemberantasan korupsi
baca juga:dugaan korupsi bumd mura sempurna kepala bpkad musi rawas tak diperiksa, ini penjelasan kejari lubuklinggau
ditegaskan kasat  atas perbuatanya kedua tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 dan atau pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang ri nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke–1 kuhp. 
ancaman hukuman pasal 2 ayat (1) pidana minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar
ancaman hukuman pasal 3 pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
peran masing – masing tersangka  jeri afrimando selaku direktur rsud rupit periode januari sampai juni 2018 yang diduga bersama sari herlinah dan  dian winani tidak melibatkan pejabat teknis lain untuk mempermudah penggunaan belanja blud rsud rupit.
baca juga:tetapkan 4 tersangka korupsi proyek jargas
baca juga:dugaan korupsi bumd mura sempurna kepala bpkad musi rawas tak diperiksa, ini penjelasan kejari lubuklinggau
menyetujui pelaporan kegiatan belanja blud sud rupit ta 2018 meskipun tidak pernah melakukan kontrol terkait pengeluaran uang, pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti transaksi (spj).
memerintahkan dian winani untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) dan lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya.
menggunakan uang senilai rp131.500.000,00 yang diterima dari sdri. dian winani baik secara tunai atau transfer dan memerintahkan  dian winani untuk memberikan uang tunai senilai rp10 juta kepada herlinah selaku kasi pelayanan periode januari sampai juni 2018, selanjutnya memerintahkan sdri. herlinah untuk memberikan uang rp10 juta tersebut kepada pihak yang tidak berhak.
lalu dian winani selaku bendahara pengeluaran blud rsud rupit ta 2018, yang diduga mencatat transaksi pengeluaran pada bku tanpa didukung dengan bukti pertanggungjawaban dan atas perintah herlinah selaku direktur rsud membuat sendiri bukti pertanggungjawaban dibantu oleh  frandede dan silviawati selaku staf keuangan rsud rupit
baca juga:terus bersinergi, pln dan kejati sumsel gelar knowledge sharing mitigasi korupsi di perusahaan negara
baca juga:cegah korupsi, pj walikota lubuklinggau ikuti rakor pemberantasan korupsi pemerintah daerah
mencatat pengeluaran belanja pada bku tanpa uraian kegiatan, tidak melakukan tutup buku pada bku secara periodik, atas perintah  jeri afrimando dan herlinah selaku direktur rsud rupit untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) dan lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya.
menggunakan uang blud rsud rupit ta 2018 untuk kepentingan diluar operasional dan non operasional rsud dan/atau kepentingan pribadi senilai rp251.438.260,00; dan  atas perintah jeri afrimando, memberikan uang tunai senilai rp10 juta kepada herlinah selaku kasi pelayanan periode januari sampai juni 2018 untuk diberikan kepada pihak yang tidak berhak.
sedangkan herlinah selaku kasi pelayanan periode januari sampai juni 2018 dan direktur rsud rupit periode juli sampai desember 2018, yang diduga  bersama jeri afrimando dan dian winani tidak melibatkan pejabat teknis lain untuk mempermudah penggunaan belanja blud rsud rupit.
menyetujui pelaporan kegiatan belanja blud rsud rupit ta 2018 meskipun tidak pernah melakukan kontrol terkait pengeluaran uang, pencatatan dan penatausahaan bukti-bukti transaksi (spj), memerintahkan dian winani, frandede, dan silviawati untuk membuat spj dan melengkapi spj dalam rangka pemeriksaan yang dilakukan oleh inspektorat kabupaten musi rawas utara pada tahun 2019.
baca juga:kejari lubuklinggau serahkan uang hasil korupsi bumd mura sempurna ke kas negara
baca juga:terungkap! maki sebut ada aktor intelektual yang berperan penuh dibalik kasus korupsi timah harvey moeis 
memerintahkan dian winani untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran meskipun kegiatannya tidak dilaksanakan (fiktif) dan lebih tinggi dari realisasi yang sebenarnya menggunakan uang senilai rp49.600.000,00 yang diterima dari sdri. dian winan! secara tunai, barang (handphone samsung a8 (2018) senilai rp 4.700.000,00) dan uang senilai r30.000.000,00 yang berasal dari pengembalian uang yang batal diserahkan zulbakri kepada pihak yang tidak berhak; dan menerima uang tunai senilai rp10 juta dari dian winani dan memberikan uang tersebut kepada pihak yang tidak berhak atas perintah jeri afrimando.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, JUMAT, 13 SEPTEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan