Bangun Rumah Sendiri Akan Dikenakan Pajak 2,4 Persen Mulai 2025, Ini Kriterianya

Reporter: MUHAMMAD HIDAYAT |

Editor: MUHAMMAD HIDAYAT |

Selasa , 17 Sep 2024 - 13:56

Bangun Rumah Sendiri Akan Dikenakan Pajak 2,4 Persen Mulai 2025, Ini Kriterianya-Tangkap Layar -

Misalnya, jika seseorang memperluas rumahnya dan luas keseluruhan bangunan mencapai lebih dari 200 meter persegi, maka perluasan tersebut akan dikenai pajak.

Bagi masyarakat yang berencana untuk bangun rumah sendiri, penting untuk memperhatikan ketentuan terkait PPN Kegiatan Membangun Sendiri ini.

Jika luas bangunan yang akan dibangun kurang dari 200 meter persegi, maka tidak akan dikenakan pajak.

Namun, jika luas bangunan melebihi 200 meter persegi, maka mulai tahun depan akan dikenakan PPN sebesar 2,4 persen.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah untuk memiliki hunian yang layak.

bangun rumah sendiri akan dikenakan pajak 2,4 persen mulai 2025, ini kriterianya                            koranlinggaupos.id- mulai tahun depan, bangun rumah sendiri tanpa melibatkan kontraktor akan dikenai pajak pertambahan nilai (ppn) sebesar 2,4 persen.
namun, tidak semua bangun rumah sendiri akan dikenakan pajak tersebut, tergantung pada beberapa kriteria tertentu.
yustinus prastowo, staf khusus menteri keuangan, menjelaskan bahwa pajak bangun rumah sendiri ini tidak berlaku untuk semua orang.
kebijakan ini hanya akan dikenakan pajak pada bangun rumah sendiri yang memiliki luas bangunan minimal 200 meter persegi.
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:mau punya rumah sendiri ? yuk cek disini. hanya bayar dp 100ribu
dalam penjelasannya melalui akun media sosial x (sebelumnya dikenal sebagai twitter), yustinus menyatakan bahwa pajak sebesar 2,4 persen hanya dikenakan jika luas bangunan mencapai atau melebihi 200 meter persegi.
ppn kegiatan membangun sendiri (kms) dikenakan 2,2 persen jika luas bangunan 200 meter persegi atau lebih.
artinya, bangunan di bawah 200 meter persegi bebas ppn," tegasnya.
kebijakan yang berpihak kepada masyarakat kelas menengah ke bawah
baca juga:rumah mewah terbakar, lansia idap stroke jadi korban
baca juga:6 ide desain teras belakang rumah yang unik dan kekinian
menurut yustinus, pengenaan pajak ini adalah bentuk bukti bahwa pemerintah memberikan perhatian khusus kepada masyarakat kelas menengah ke bawah.
sebab, kebijakan ini lebih menyasar kepada kalangan yang lebih mampu, sementara masyarakat berpenghasilan rendah justru akan mendapatkan berbagai bentuk bantuan dari pemerintah, khususnya dalam hal memiliki hunian.
beberapa fasilitas yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kelas menengah ke bawah antara lain adalah insentif ppn yang ditanggung oleh pemerintah atau yang dikenal dengan ppn dtp (ditanggung pemerintah).
insentif ini akan membantu mereka yang ingin membeli rumah tapak atau rumah susun dengan harga maksimal rp5 miliar.
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:yuk intip berapa biaya pajak mobil terios? lengkap tahun dan tipe 
menurut yustinus, kebijakan insentif ini sangat menguntungkan segmen konsumen kecil dan menengah karena mereka mendapatkan keringanan yang signifikan saat membeli hunian.
di sisi lain, untuk masyarakat kaya yang membeli properti dengan harga di atas rp30 miliar, mereka akan dikenakan ppn dan juga ppnbm (pajak penjualan atas barang mewah) sebesar 20 persen.
bantuan kpr untuk masyarakat menengah
selain bebas dari ppn, pemerintah juga menyediakan bantuan berbentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (flpp) bagi masyarakat dengan penghasilan bulanan hingga rp8 juta.
baca juga:yuk intip biaya pajak motor honda adv, lengkap tipe dan tahun
baca juga:daftar lengkap biaya pajak mobil honda brio, lengkap tahun dan tipe 
melalui program ini, masyarakat dapat mengajukan kredit pemilikan rumah (kpr) dengan suku bunga maksimal 5 persen dan jangka waktu cicilan mencapai 20 tahun.
selain itu, pemerintah juga memberikan subsidi untuk uang muka sebesar rp4 juta.
program ini diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan menengah untuk memiliki hunian layak dengan pembiayaan yang terjangkau.
ppn membangun rumah sendiri naik mulai tahun depan
baca juga:gerak geriknya mencurigakan di depan kppn lubuklinggau
baca juga:ini harapan pc ipnu dan ippnu tentang pemimpin muba kedepan
kebijakan pengenaan ppn untuk pembangunan rumah sendiri sebenarnya bukan hal baru.
saat ini, tarif ppn yang dikenakan untuk kegiatan membangun rumah sendiri tanpa menggunakan jasa kontraktor adalah sebesar 2,2 persen.
namun, mulai tahun depan, tarif ini akan naik menjadi 2,4 persen, sejalan dengan rencana pemerintah untuk menaikkan ppn umum dari 11 persen menjadi 12 persen.
peningkatan tarif ppn ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (hpp).
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:kppn lubuklinggau gelar evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran 2024, beri reward puluhan satker
dalam pasal 7 undang-undang tersebut disebutkan bahwa tarif ppn sebesar 12 persen akan berlaku paling lambat mulai 1 januari 2025.
dengan demikian, tarif ppn untuk kegiatan membangun rumah sendiri akan ikut meningkat.
saat ini, ketentuan mengenai pengenaan ppn untuk pembangunan rumah sendiri tertuang dalam peraturan menteri keuangan (pmk) nomor 61 tahun 2022.
dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tarif ppn untuk kegiatan membangun sendiri ditetapkan sebesar 20 persen dari tarif ppn umum.
baca juga:smpn muara beliti sukses menjadi tuan rumah sosialisasi gerakan sekolah sehat 
baca juga:inkonsisten tuan rumah, derbi london utara, prediksi tottenham hotspur vs arsenal, epl 2024-25, tayang di mana
oleh karena itu, apabila tarif ppn umum naik menjadi 12 persen, maka tarif ppn untuk membangun rumah sendiri akan menjadi 2,4 persen.
syarat pengenaan ppn untuk membangun rumah sendiri
penting untuk dipahami bahwa tidak semua kegiatan membangun rumah akan dikenakan ppn.
berdasarkan peraturan yang berlaku, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bangun rumah dikenai pajak.
baca juga:5 jenis tanaman hias yang bisa menangkal energi negatif, cocok ditanam di halaman rumah
baca juga:cat dinding rumah tahan lama dan awet tetap cerah, 5 cara ini harus dilakukan pemilik rumah 
syarat-syarat tersebut antara lain adalah:
1. konstruksi utama bangunan harus terdiri dari bahan-bahan seperti kayu, beton, batu bata, atau baja.
2. bangunan tersebut harus diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha.
3. luas bangunan yang dibangun harus paling sedikit 200 meter persegi.
baca juga:begini 6 caranya cek rumah sakit rujukan bpjs kesehatan secara online 2024
baca juga:6 ide desain teras belakang rumah yang unik dan kekinian
jika ketiga syarat di atas terpenuhi, maka bangun rumah sendiri tersebut akan dikenakan ppn.
namun, jika luas bangunan kurang dari 200 meter persegi, pemilik rumah tidak perlu membayar ppn.
kegiatan perluasan bangunan juga dikenai ppn
selain pembangunan rumah baru, kegiatan memperluas bangunan yang sudah ada juga dapat dikenakan ppn jika memenuhi kriteria yang sama.
baca juga:rumah masih sewa, penerima pkh di lubuklinggau ini berahap tetap terima bantuan sampai punya rumah sendiri
baca juga:inkonsisten tuan rumah, derbi london utara, prediksi tottenham hotspur vs arsenal, epl 2024-25, tayang di mana
misalnya, jika seseorang memperluas rumahnya dan luas keseluruhan bangunan mencapai lebih dari 200 meter persegi, maka perluasan tersebut akan dikenai pajak.
bagi masyarakat yang berencana untuk bangun rumah sendiri, penting untuk memperhatikan ketentuan terkait ppn kegiatan membangun sendiri ini.
jika luas bangunan yang akan dibangun kurang dari 200 meter persegi, maka tidak akan dikenakan pajak.
namun, jika luas bangunan melebihi 200 meter persegi, maka mulai tahun depan akan dikenakan ppn sebesar 2,4 persen.
baca juga:3 syarat membangun rumah sendiri tak kena pajak ppn 2,4 persen
baca juga:mau punya rumah sendiri ? yuk cek disini. hanya bayar dp 100ribu
kebijakan ini diharapkan dapat memberikan keadilan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang mendapatkan berbagai insentif dari pemerintah untuk memiliki hunian yang layak.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, KAMIS, 19 DESEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan