Produk Bernama ‘Wine’ dan ‘Tuak’ Dapat Sertifikat Halal? Begini Penjelasan BPJPH Kemenag RI

Reporter: SULIS |

Editor: SULIS |

Sabtu , 05 Oct 2024 - 20:46

Mamat Salamet Burhanudin selaku Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Kemenag RI dan tim-Foto : Dok. Kemenag RI-

Ia mencontohkan, produk yang menggunakan nama ‘wine’ yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa.

Kemudian, produk dengan nama ‘beer’ berjumlah 8 produk yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari Komisi Fatwa MUI. Selain itu ada produk yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari Komite Fatwa sebanyak 14 produk.

Menurut Mamat Salamet Burhanudin untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari Komisi Fatwa MUI adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh LPH.

Dengan jumlah terbanyak berasal dari LPH LPPOM sebanyak 32 produk, selebihnya berasal dari lembaga yang lain, menurutnya, dari kenyataan ini mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama. Mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal ini.

Menurut Mamat Salamet Burhanudin, perbedaan itupun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal .

Dzikro selaku Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH menjelaskan masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah Undang-undang pelaksanaannya melibatkan banyak aktor dan dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas.

Oleh sebab itu, BPJPH mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan terkait nama-nama produk, sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya.

Menurutnya, BPJPH juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal.

Tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 Oktober 2024 khususnya untuk produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan.

produk bernama ‘wine’ dan ‘tuak’ dapat sertifikat halal? begini penjelasan bpjph kemenag ri                             koranlinggaupos.id - video berisi adanya produk dengan nama tuyul, wine, beer dan tuak  yang mendapat sertifikat halal bikin heboh masyarakat. 
badan penyelenggara jaminan produk halal (bpjph) kementerian agama republik indonesia langsung memberika pernyataan menyangkut hal tersebut.
dikutip koranlinggaupos.id dari laman kemenag ri mamat salamet burhanudin selaku kepala pusat registrasi dan sertifikasi halal bpjph kemenag ri mengatakan, pertama mereka menjelaskan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan penamaan produk, dan bukan soal kehalalan produknya, artinya masyarakat tidak perlu ragu.
karena produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya, sebab telah melalui proses sertifikasi halal dan mendapatkan ketetapan halal dari komisi fatwa mui atau komite fatwa produk halal sesuai mekanisme yang berlaku.
baca juga:ingin mengurus sertifikasi halal tidak mesti ke kemenag
baca juga:tuak, beer, wine hingga tuyul diklaim telah bersertifikasi halal, fatwa mui sudah jelas
yang kedua, jelas mamat salamet burhanudin, penamaan produk halal sebetulnya sudah diatur oleh regulasi dalam fatwa mui nomor 44 tahun 2020 tentang penggunaan nama, bentuk dan kemasan produk yang tidak dapat disertifikasi halal dan sni 99004:2021 tentang persyaratan umum pangan halal.
ia menegaskan, pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan syariat islam. 
pelaku usaha tidak dapat mengajukan pendaftaran sertifikasi halal terhadap produk dengan nama produk yang bertentangan dengan etika.
dan ia menyesalkan, karena pada kenyataannya masih ada nama-nama produk tersebut mendapatkan sertifikat halal.
baca juga:pln peduli kemajuan usaha lokal rumah bumn kota jambi adakan pelatihan gratis sertifikasi halal 
baca juga:truk logistik wajib sertifikasi halal, wajib tahu alasan pentingnya? pengamat pikirkan dulu
baik yang ketetapan halalnya dikeluarkan oleh komite fatwa produk halal maupun komisi fatwa majelis ulama indonesia.
menurutnya, hal ini terjadi karena masing-masing memiliki pendapat yang berbeda-beda terkait penamaan produk, hal ini dibuktikan dengan data kami di sihalal yang ada selama ini.
ia mencontohkan, produk yang menggunakan nama ‘wine’ yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari komisi fatwa mui berjumlah 61 produk, dan 53 produk sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari komite fatwa.
kemudian, produk dengan nama  ‘beer’ berjumlah 8 produk yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan ketetapan halal dari komisi fatwa mui.  selain itu ada produk yang sertifikat halalnya diterbitkan berdasarkan penetapan halal dari komite fatwa sebanyak 14 produk.
baca juga:terbukti mengandung pengawet berbahaya, bpjph cabut sertifikat halal roti okko
baca juga:saus cabai produk kwt sukakarya sudah bersertifikat halal 
menurut mamat salamet burhanudin untuk produk-produk dengan nama menggunakan kedua kata tersebut yang ketetapan halalnya dari komisi fatwa mui adalah produk yang telah melalui pemeriksaan dan/atau pengujian oleh lph.
dengan jumlah terbanyak berasal dari lph lppom sebanyak 32 produk, selebihnya berasal dari lembaga yang lain, menurutnya,  dari kenyataan ini mencerminkan fakta adanya perbedaan pendapat di antara ulama. mengenai penamaan produk dalam proses sertifikasi halal ini. 
menurut mamat salamet burhanudin, perbedaan itupun sebatas soal diperbolehkan atau tidaknya penggunaan nama-nama itu saja, tidak terkait dengan aspek kehalalan zat dan prosesnya yang memang telah dipastikan halal .
dzikro selaku kepala pusat pembinaan dan pengawasan jph menjelaskan masih dalam ruang lingkup proses penyelenggaraan layanan sertifikasi halal yang berdasarkan perintah undang-undang pelaksanaannya melibatkan banyak aktor dan dilakukan oleh ekosistem layanan yang luas.
baca juga:diskop umkm dorong pelaku umkm urus sertifikasi halal 
baca juga:berikut cara mengurus sertifikasi halal gratis di bpjph kemenag musi rawas
oleh sebab itu, bpjph mengajak semua pihak untuk duduk bersama, berdiskusi dan menyamakan persepsi, agar tidak timbul kegaduhan  terkait nama-nama produk, sehingga masyarakat tidak ragu untuk mengonsumsi produk-produk bersertifikat halal karena telah terjamin kehalalannya.
menurutnya, bpjph juga mengimbau dan mengingatkan kembali seluruh pihak tentang kewajiban sertifikasi halal.
tahap pertama yang akan berlaku setelah 17 oktober 2024  khususnya untuk produk makanan dan minuman, jasa penyembelihan dan hasil sembelihan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, MINGGU, 6 OKTOBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan