Pj Wali Kota Lubuk Linggau Tegaskan ASN Wajib Netral

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: MUHAMMAD YASIN |

Senin , 18 Nov 2024 - 23:04

Pj Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin.-Foto: Dokumen-Linggau Pos

KORANLINGGAUPOS.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau tegas ASN harus netral di Pilkada serentak 2024.

Akan ada sanksi bagi ASN yang tidak netral.

Pj Wali Kota Lubuk Linggau, H Koimudin menegaskan bahwa netralitas ASN bukan pilihan tapi kewajiban

Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN.

PJ Wali Kota menyatakan dirinya sudah sering menyampaikan secara tegas kepada ASN di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (Paslon) baik Paslon Wali Kota-Wakil Wali Kota maupun Gubenur dan Wakil Gubernur.

"Kita sudah tegas Kepada ASN kita agar dalam pelaksanaan Pilkada serentak harus netral tidak boleh mendukung kiri, kanan," tegasnya kepada KORANLINGGAUPOS.ID.

Menurutnya ada sanksi bagi ASN yang tidak netral.

"Sudah ada sanksinya bagi ASN tidak netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.

Untuk mengawasi netralitas ASN ada lembaga yang mengawasinya yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan ada Inspektorat.

"Ada pengawasan dari Bawaslu dan pengawasan dari Inspektorat Kota Lubuk Linggau. ASN tidak netral akan diproses sesuai aturan berlaku," ucapnya.

pj wali kota lubuk linggau tegaskan asn wajib netral                            koranlinggaupos.id - pemerintah kota (pemkot) lubuk linggau tegas asn harus netral di pilkada serentak 2024.
akan ada sanksi bagi asn yang tidak netral.
pj wali kota lubuk linggau, h koimudin menegaskan bahwa netralitas asn bukan pilihan tapi kewajiban
hal itu sesuai dengan undang-undang (uu) nomor 20 tahun 2023 tentang asn.
baca juga:bawaslu terima 13 dugaan pelanggaran 6 diantaranya terkait netralitas asn 
baca juga:bawaslu kota lubuk linggau tidak lanjuti 12 laporan dugaan asn tidak netral
pj wali kota menyatakan dirinya sudah sering menyampaikan secara tegas kepada  asn di lingkungan pemkot lubuk linggau harus netral, tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) baik paslon wali kota-wakil wali kota maupun gubenur dan wakil gubernur.
"kita sudah tegas kepada asn kita agar dalam pelaksanaan pilkada serentak harus netral tidak boleh mendukung kiri, kanan," tegasnya kepada koranlinggaupos.id.
menurutnya ada sanksi bagi asn yang tidak netral.
"sudah ada sanksinya bagi asn tidak netral sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tambahnya.
baca juga:asn dan kepala desa janji jaga netralitas jelang pilkada 2024
baca juga:bawaslu muratara ajak masyarakat, ada bukti kades tidak netral segera lapor
untuk mengawasi netralitas asn ada lembaga yang mengawasinya yakni badan pengawas pemilu (bawaslu) dan ada inspektorat. 
"ada pengawasan dari bawaslu dan pengawasan dari inspektorat kota lubuk linggau. asn tidak netral akan diproses sesuai aturan  berlaku," ucapnya.
berdasarkan data dari bawaslu kota lubuk linggau setidaknya ada 14 perkara  dugaan asn tidak netral.
dari 14 perkara tersebut 12 diantaranya sudah ditindaklajuti bawaslu kota lubuk linggau, 2 perkara masih dalam proses di panwaslu kecamatan lubuk linggau timr 1 dan lubuk linggau timur ii. 
baca juga:jelang pilkada serentak 2024, sekda sebagai barometer asn harus netral
baca juga:begini cara bawaslu muratara cegah pelanggaran netralitas asn dan tni/polri 
diketahui sebelumnya divisi penindakan dan pelanggaran dan sengketa pemilu bawaslu kota lubuk linggau, mursydi mengatakan 12 perkara dugaan asn tidak netral tersebut semuanya asn kota lubuk linggau, untuk asn lembaga vertikal ataupun pegawai bumn (badan usaha milik negara), bumd (badan usaha milik daerah (bumd) belum ada.
"asn lembaga vertikal seperti pengadilan agama ataupun pengadilan negeri dan lembaga vertikal lainnya, termasuk bumn, bumd belum ada semuanya asn kota lubuk linggau," jelasnya.
menurutnya laporan maupun temuan tersebut sudah ditindaklanjuti dengan diteruskan ke bkn (badan kepegawaian negara).
mengenai penindakan kewenangan bkn.
baca juga:bawaslu muratara ingatkan kades soal netralitas, tanda tangan ikrar netralitas
baca juga:jelang pilkada 2024, pemkab musi rawas gelar penandatangan pakta integritas netralitas asn 
"bawaslu hanya merekomendasikan ke bkn. penindakan atau pun tidak lanjut dari laporan tersebut kewenangan bkn," tambahnya.
lebih lanjut musydi menjelaskan bahwa proses rekomendasi ke bkn tersebut telah melalui proses dari panwaslu.
"ada dua tahap proses dari panwaslu dan bawaslu," jelasnya.
mengenai dugaan netralitas asn tidak diproses gakkumdu. kecuali kalau dugaan netralitas ada ada tidak pidana.
baca juga:bawaslu muratara ingatkan lagi soal netralitas kepala desa, masih nekat ini sanksinya
baca juga:oknum kades muratara dilaporkan ke bawaslu, diduga tak netral
"kalau hanya dugaan tidak netral tidak diproses gakkumdu hanya di panwaslu dan bawaslu saja," sebutnya.    
mursydi menambahkan ada juga satu laporan dugaan pengrusakan alat peraga sosialisasi (aps).
namun setelah dikaji sentra penegak hukum terpadu (gakkumdu) pilkada dugaan pelanggaran yang dilaporkan tidak ada mata pasalnya di dalam undang-undang (uu) nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. atau dikenal uu pilkada.
"di dalam undang-undang pilkada tidak ada mata masal tentang aps, yang ada apk (alat peraga kampanye," jelasnya.
baca juga:brigjen muhammad thohir tegaskan netralitas tni polri harga mati
baca juga:bawaslu muratara sudah kantongi nama oknum kades maupun asn diduga tak netral
tapi di dalam uu nomor 7 tahun 2027 tentang pemilu ada mata pasal tentang aps.       
"dengan tidak adanya mata pasal sehingga laporan dugaan pengrusakan aps tidak dapat ditindaklanjuti oleh gakkumdu," ungkapnya.(*)    
pasal 12 uu 20 tahun 2023 juga menyatakan bahwa : “pegawai asn berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”
adapun pasal yang mengatur tentang netralitas asn disebutkan pada pasal 2 huruf f  setiap pegawai asn tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Linggau Pos, SELASA, 19 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan