Awasi Money Politik, Bawaslu Lubuk Linggau dan Musi Rawas Patroli

Reporter: MUHAMMAD YASIN |

Editor: SULIS |

Selasa , 19 Nov 2024 - 21:00

Agustiansyah.-Foto: Dokumen Pribadi -

KORANLINGGAUPOS.ID - Untuk mengawasi money politik Bawaslu perintahkan jajarannya mulai dari Panwaslu hingga PKD (Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa) lakukan patroli pengawasan.

Anggota Bawaslu Kabupaten Musi Rawas, Agustiansyah menegaskan untuk pengawasan money politik di Pilkada serentak 2024 dilakukan Bawaslu, Panwaslu hingga PKD (pengawas pemilu kelurahan/desa) dengan melakukan patroli pengawasan.

Menurutnya untuk memproses money politik harus ada alat bukti yang lengkap baru bisa diproses tindak pidana pemilu.

"Kalau alat bukti lengkap bisa diproses pidana Pemilu. Namun untuk memproses pidana Pemilu dilakukan oleh sentra Gakkumdu," katanya kepada KORANLINGGAUPOS.ID, Selasa 19 November 2024.

Mengingat saat ini sedang trend menggunakan e wallet.

Bagaimana untuk mengawasi money politik transaksi digital misalnya menggunakan e wallet?

"Justru kalau transaksi digital seperti e wallet mudah untuk membuktikannya. Ketika ada masyarakat yang melapor dugaan money politik menggunakan e wallet tentu ada bukti transaksinya. Justru yang sulit membuktikan itu ketika transaksi manual," paparnya.

Membahas money politik yang paling utama pencegahan.

"Pencegahan penting dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tolak money politik," sebutnya.

Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau, Dedi Kariema Jaya mengatakan untuk melakukan pengawasan money politik Bawaslu Kota Lubuk Linggau menginstruksikan kepada jajarannya yakni Panwascam hingga PKD untuk melakukan patroli pengawasan.

awasi money politik, bawaslu lubuk linggau dan musi rawas patroli                            koranlinggaupos.id - untuk mengawasi money politik bawaslu perintahkan jajarannya mulai dari panwaslu hingga pkd (pengawas pemilu kelurahan/desa) lakukan patroli pengawasan.
anggota bawaslu kabupaten musi rawas, agustiansyah menegaskan untuk pengawasan money politik di pilkada serentak 2024 dilakukan bawaslu, panwaslu hingga pkd (pengawas pemilu kelurahan/desa) dengan melakukan patroli pengawasan.
menurutnya untuk memproses money politik harus ada alat bukti yang lengkap baru bisa diproses tindak  pidana pemilu. 
"kalau alat bukti lengkap bisa diproses pidana pemilu. namun untuk memproses pidana pemilu dilakukan oleh sentra gakkumdu," katanya kepada koranlinggaupos.id, selasa 19 november 2024.
baca juga:pilkada serentak 2024, bawaslu: politik uang transformasi digital
baca juga:bawaslu musi rawas bersama stakeholder laksanakan rakor sosialisasi penanganan pelanggaran tahapan kampanye
mengingat saat ini sedang trend menggunakan e wallet.
bagaimana untuk mengawasi money politik transaksi digital misalnya menggunakan e wallet?
"justru kalau transaksi digital seperti e wallet mudah untuk membuktikannya. ketika ada masyarakat yang melapor dugaan money politik menggunakan e wallet tentu ada bukti transaksinya. justru yang sulit membuktikan itu ketika transaksi manual," paparnya.
membahas money politik yang paling utama pencegahan.
baca juga:puluhan medsos calon bupati diawasi bawaslu musi rawas, begini hasilnya
baca juga:bawaslu terima 13 dugaan pelanggaran 6 diantaranya terkait netralitas asn 
 "pencegahan penting dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat tolak money politik," sebutnya.
ketua bawaslu kota lubuk linggau, dedi kariema jaya mengatakan untuk melakukan pengawasan money politik bawaslu kota lubuk linggau menginstruksikan kepada jajarannya yakni panwascam hingga pkd untuk melakukan patroli pengawasan.
"kita perintahkan jajaran bawaslu mulai dari panwascam hingga pks untuk melakukan patroli pengawasan," katanya.
menurutnya untuk memproses dugaan pelanggaran politik minimal harus ada 3 syarat formil yakni pelapor, terlapor, laporan tidak melewati waktu 7 hari sejak ditemukan.
baca juga:bawaslu kota lubuk linggau tidak lanjuti 12 laporan dugaan asn tidak netral
baca juga:anggota bawaslu muratara kordiv ppps, farlin addian ingatkan ptps soal tugas dan kewajiban
"kalau sudah lebih dari 7 hari tidak berlaku. kemudian syarat material diantaranya uraian kejadian yang menggambarkan bahwa terjadi pelanggaran dan tempat waktu kejadian, harus ada saksi dan bukti," sebutnya.
dedi menyebut waktu yang rawan money politik di masa tenang. 
"masa tenang bukanlah masa yang tenang bagi paslon karena di masa tenang merupakan masa yang paling sibuk. "kewajiban kami melakukan pencegahan money politik," jelasnya.
dalam hal souvenir yang boleh digadaikan paslon atau tim paslon kepada masyarakat payung, baju, rompi dan sebagainya yang harganya kalau dinominalkan dengan uang tidak boleh lebih dari rp 100 ribu.
baca juga:bawaslu muratara gelar rakernis pemanfaatan aplikasi siwaslih
baca juga:bawaslu muratara ajak masyarakat, ada bukti kades tidak netral segera lapor
ketentuan tersebut diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 13 tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
hal itu disebutkan pada pasal 38 ayat (2) setiap bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf a) harus memiliki nilai: paling banyak rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
b). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
c) harga yang wajar. (yasin)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Linggau Pos, RABU, 20 NOVEMBER 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan